PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

1. PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

2. Pemungutppn PemungutPajakPertambahanNilaiadalahbendaharaPemerintah, badan, atauinstansipemerintah yang ditunjukolehMenteriKeuanganuntukmemungut, menyetor, danmelaporkanpajak yang terutangolehPengusahaKenaPajakataspenyerahanBarangKenaPajakdan/ataupenyerahanJasaKenaPajakkepadabendaharaPemerintah, badan, atauinstansiPemerintahtersebut.

3. Pemungutppn PemungutPajakPertambahanNilaiantara lain : Bendaharawan KPPN BUMN KontraktorKontrakKerjaSama

4. PEMUNGUT PPN Memungut PPN PKP Rekanan Pemungut PPN Penyerahan BKP/JKP Setor PPN Tagihan FakturPajak SSP Kas Negara

5. Pemungutppn I. BendaharawanPemerintahdan Kantor PerbendaharaanKas Negara (berdasarkan KMK 563/KMK.03/2003) Pemungut PPN yang melakukanpembayaranataspenyerahan BKP dan/atau JKP olehPengusahaKenaPajakRekananPemerintah, wajibmemungut, menyetordanmelaporkan PPN danPPn BM yang terutang

6. Pemungutppn KewajibanPemungut PPN : Memungut PPN yang terutangataspenyerahan BKP dan/atau JKP oleh PKP; Menyetorkan PPN yang terutang; dan Melaporkan PPN yang terutang; Apabilapembayaranmelalui KPPN, Bendaharawanwajibmelaporkan PPN yang terutang yang dipungutoleh KPPN.

7. Pemungutppn Pembayaranataspenyerahan BKP danatau JKP sudahtermasuk PPN & PPn BM

8. Pemungutppn PPN danPPn BM yang tidakdipungutolehBendaharawanadalahpembayaranatas : jumlahnya paling banyakRp. 1 jutadantidakmerupakanpembayaran yang terpecah-pecah; untukpembebasantanah; penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapatfasilitas PPN nyadibebaskandanatautidakdipungut PPN nya; penyerahan BBM & Non BBM oleh PERTAMINA; rekeningtelepon; jasaangkutanudara yang diserahkanperusahaanpenerbangan penyerahanbarangdanjasa yang tidakterutang PPN

9. Pemungutppn Mekanismepemungutan : dilakukanpadasaatpembayarandengancarapemotongansecaralangsungdaritagihan PKP RekananPemerintah; fakturpajakdansuratsetoranpajakdibuatoleh PKP RekananPemerintah; SSP dibuatatasnama PKP RekananPemerintahdan yang menyetorkan PPN terutangadalahBendaharawanPemerintah; penyetoran PPN yang terutangdilakukan paling lambat 7 harisetelahbulanterjadinyapembayarantagihan; Pencatatanpenyetoran PPN & PPn BM yang dipungutoleh KPPN, dilakukanpadasaatpemungutan PPN & PPn BM, yaitupadasaatpembayaranoleh KPPN kepada PKP Rekanan;

10. Pemungutppn Bendaharawanpemerintahwajibmelaporkan PPN & PPn BM yang telahdipungutdandisetorkankeKas Negara, paling lambat 20 harisetelahberakhirnyabulandilakukanpembayarantagihan; Pelaporan PPN & PPn BM yang telahdipungutdandisetorkeKas Negara denganmenggunakan SPT MasabagiPemungut PPN

11. Pemungutppn contohpenghitungan

12. Pemungutppn Jumlah PPN yang dipungutolehBendaharawanPemerintahataspenyerahan BKP dari PKP Rekananadalahsebesar 10/110 bagiandarijumlahpembayaran. Contoh : - JumlahpembayaranRp. 11.000.000,- - Jumlah PPN yang dipungut : 10/110 x Rp. 11.000.000 = Rp. 1.000.000,- - Sisa yang dibayarkankepada PKP RekananRp. 10.000.000,-

13. Pemungutppn 2. Apabilapenyerahan BKP dari PKP Rekananterutang PPN & PPn BM jumlah PPN yang dipungutolehBendaharawanPemerintahperhitungannyasebagaiberikut : Contoh : Penyerahan BKP terutangPPn BM sebesar 20 % - JumlahpembayaranRp. 13.000.000,- - Jumlah PPN yang dipungut : 10/130 x Rp. 13.000.000 = Rp. 1.000.000,- - JumlahPPn BM yang dipungut : 20/130 x Rp. 13.000.000 = Rp. 2.000.000,- - Sisa yang dibayarkankepada PKP RekananRp. 10.000.000,-

14. Pemungutppn 3. Jumlahpembayaran paling banyaksebesarRp. 1.000.000,-. Batas jumlahtersebuttermasuk PPN & PPn BM Contoh : - HargaJualRp. 900.000,- - PPN 10 % x Rp. 900.000,- Rp. 90.000,- - PPn BM ( mis. 20 % ) 20 % x Rp. 900.000,- Rp. 180.000,- - HargaJualtermasuk PPN & PPn BM Rp. 1.170.000,-

15. Pemungutppn II. BUMN PPN danPPn BM yang tidakdipungutoleh BUMN adalahpembayaranatas : jumlahnya paling banyakRp. 10 jutatermasuk PPN & PPn BM yang terutangdantidakmerupakanpembayaran yang terpecah-pecah; penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapatfasilitas PPN nyadibebaskandanatautidakdipungut PPN nya; penyerahan BBM & Non BBM oleh PERTAMINA; rekeningtelepon; jasaangkutanudara yang diserahkanperusahaanpenerbangan penyerahanbarangdanjasa yang tidakterutang PPN;

16. Pemungutppn FakturPajakharusdibuatpadasaat Penyerahan BKP dan/ atau JKP Penerimaanpembayarandalamhalpembayaranditerimasebelumpenyerahan BKP/JKP Penerimaanpembayarantermindalampenyerahansebagiantahappekerjaan

17. Pemungutppn Kewajiban BUMN : wajibmenyetorkan PPN dan /atauPPn BM yang terutangkeKas Negara paling lama tanggal 15 bulanberikutnyasetelahMasaPajakberakhir; wajibmelaporkan PPN dan/atauPPn BM yang telahdipungutdandisetorkan, ke KPP tempat BUMN terdaftar paling lama padaakhirbulanberikutnyasetelahberakhirnyaMasaPajak; pelaporanataspemungutandanpenyetoran PPN dan/atauPPn BM tersebutdenganmenggunakan SPT MasaPemungut PPN;

18. Pemungutppn III. KONTRAKTOR KERJA SAMA PENGUSAHAAN MIGAS DAN KONTRAKTOR ATAU PEMEGANG KUASA/PEMEGANG IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI

19. Pemungutppn KontraktoratauPemegangKuasa/PemegangIzinadalah : kontraktorkontrakkerjasamapengusahaanmigas; kontraktorataupemegangkuasa/pemegangizinpengusahaansumberdayapanasbumi

20. Pemungutppn PPN danPPn BM yang tidakdipungutolehKontraktoratauPemegangKuasa/PemegangIzinadalahpembayaranatas : jumlahnya paling banyakRp. 10 jutatermasuk PPN & PPn BM yang terutangdantidakmerupakanpembayaran yang terpecah-pecah; penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapatfasilitas PPN nyadibebaskandanatautidakdipungut PPN nya; penyerahan BBM & Non BBM oleh PERTAMINA; rekeningtelepon; jasaangkutanudara yang diserahkanperusahaanpenerbangan penyerahanbarangdanjasa yang tidakterutang PPN;

21. Pemungutppn FakturPajakharusdibuatolehrekananpadasaat Penyerahan BKP dan/ atau JKP Penerimaanpembayarandalamhalpembayaranditerimasebelumpenyerahan BKP/JKP Penerimaanpembayarantermindalampenyerahansebagiantahappekerjaan

22. Pemungutppn KewajibanKontraktoratauPemegangKuasa/PemegangIzin : wajibmenyetorkan PPN dan /atauPPn BM yang terutangkeKas Negara paling lama tanggal 15 bulanberikutnyasetelahMasaPajakberakhir; wajibmelaporkan PPN dan/atauPPn BM yang telahdipungutdandisetorkan, ke KPP tempat BUMN terdaftar paling lama padaakhirbulanberikutnyasetelahberakhirnyaMasaPajak; pelaporanataspemungutandanpenyetoran PPN dan/atauPPn BM tersebutdenganmenggunakan SPT MasaPemungut PPN;

23. LATIHAN PT. Anugerah Jaya memperoleh pesanan pengadaan 25 unit AC dari Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Malang. Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati harga per unit AC tersebut adalah sebesar Rp. 5.500.000,- per unit ( sudah termasuk PPN ). Hitung : a. Berapa jumlah PPN yang harus dipungut oleh PT. Anugerah Jaya ? b. Berapa jumlah biaya yang harus diserahkan oleh Dinas Pariwisata kepada PT. Anugerah Jaya setelah dikurangi dengan PPN yang telah disetorkan ke Kas Negara? 2. Bapak Ahmad seorang Pedagang Eceran pemilik Toko “ Maju Terus “ adalah seorang PKP, pada bulan Maret menjual 500 kg Beras kepada Dinas Sosial Pemkab Malang untuk keperluan pembagian sumbangan paket Sembako kepada warga kurang mampu di daerah Kabupaten Malang. Harga jual beras adalah sebesar Rp. 8.500,- / kg. Hitung jumlah PPN yang dipungut oleh Dinas Sosial Pemkab Malang tersebut.

24. CV. Alam Makmur menyerahkan 50 tas sekolah kepada Dinas Pendidikan & Kebudayaan dengan harga jual Rp. 110.000,- / tas sekolah. Pada bulan yang sama CV. Alam Makmur menjual 100 tas sekolah kepada konsumen akhir dengan total penjualan sebesar Rp. 25. 000.000,-. Jumlah PPN atas pengadaan tas dari pabrikan sebesar Rp. 1.500.000,-. Hitung jumlah PPN yang masih harus dibayar oleh PKP tersebut