250 likes | 812 Views
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI. Pengertian. PPN merupakan pajak yang dikonsumsi atas konsumsi di dalam negeri ( daerah pabean ) baik konsumsi Barang Kena pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP).
E N D
Pengertian PPN merupakanpajak yang dikonsumsiataskonsumsididalamnegeri (daerahpabean) baikkonsumsiBarangKenapajak (BKP) maupunJasaKenaPajak (JKP). PPN hanyadikenakanataspertambahannilaidarisuatubarangataujasadandikenakandisetiapmatarantaijalurproduksidandistribusi. Pertambahannilaiitusendirimunculkarenadigunakannyafaktor-faktorproduksipadasetiapjalurperusahaandalamrangkamenyiapkan, menghasilkan , menyalurkan,danmemperdagangkanbarangataupemberianpelayananjasakepadakonsumen. Tarifpajak 10% dapatdiubahmenjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% yang perubahantarifnyadiaturdenganPeraturanPemerintah.
BarangKenaPajak BKP adalahsemuabarangberwujuddantidakberwujud yang menurutsifatatauhukumnyadapatberupabarangbergerakatautidakbergerak yang dikenakanpajakberdasarkanUndang-Undang.
Kelompok NON BKP • Baranghasilpertambanganatauhasilpengeboran yang diambillangsungdarisumbernya • minyakmentah (crude oil) • gas bumi, tidaktermasuk gas bumisepertielpiji yang siapdikonsumsilangsungolehmasyarakat • panasbumi • asbes, batutulis, batusetengahpermata, batukapur, batuapung, batupermata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garambatu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasirdankerikil, pasirkuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanahserap (fullers earth), tanahdiatome, tanahliat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dantrakkit • batubarasebelumdiprosesmenjadibriketbatubara • bijihbesi, bijihtimah, bijihemas, bijihtembaga, bijihnikel, bijihperak, sertabijihbauksit
Kelompok NON BKP 2.Semua baranghasilpertanian ,perkebunan , kehutanan ,perikanan , danhasilagrarialainnya yang tidakdiproses. • beras • gabah • jagung • sagu • kedelai • garam, baik yang beryodiummaupun yang tidakberyodium • daging, yaitudagingsegar yang tanpadiolah, tetapitelahmelaluiprosesdisembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemasatautidakdikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkandengancara lain, dan/ataudirebus
Kelompok NON BKP 2.Semua baranghasilpertanian ,perkebunan , kehutanan ,perikanan , danhasilagrarialainnya yang tidakdiproses. • telur, yaitutelur yang tidakdiolah, termasuktelur yang dibersihkan, diasinkan, ataudikemas • susu, yaitususuperahbaik yang telahmelaluiprosesdidinginkanmaupundipanaskan, tidakmengandungtambahangulaataubahanlainnya, dan/ataudikemasatautidakdikemas • buah-buahan, yaitubuah-buahansegar yang dipetik, baik yang telahmelaluiprosesdicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/ataudikemasatautidakdikemas • sayur-sayuran, yaitusayuransegar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/ataudisimpanpadasuhurendah, termasuksayuransegar yang dicacah
Kelompok NON BKP 3.Barang kebutuhanpokok yang sangatdibutuhkanolehrakyatbanyak 4.Makanan danminuman yang disajikandi hotel, restoran, rumahmakan, warung, dansejenisnya, meliputimakanandanminumanbaik yang dikonsumsiditempatmaupuntidak, termasukmakanandanminuman yang diserahkanolehusahajasabogaataukatering; dan 5.Uang, emasbatangan, dansuratberharga
JASA KENA PAJAK JasaKenapajakadalahsetiapkegiatanpelayananberdasarkansuatuperikatanatauperbuatanhukum yang menyebabkansuatubarang, fasilitas, kemudahanatauhaktersediauntukdipakai, termasukjasa yang dilakukanuntukmenghasilkanbarangkarenapesananataupermintaandenganbahandanataspetunjukdaripemesan yang dikenaipajakberdasarkanUndang- Undang.
Kelompok NON JKP Ada 16 Kelompok Jenis Jasa Non JKP : 1. Jasa pelayanan kesehatan medik; 2. Jasapelayanansosial; 3. Jasapengirimansuratdenganperangko; 4. Jasakeuangan; 5. Jasaasuransi; 6. Jasakeagamaan; 7. Jasapendidikan;
Kelompok NON JKP 8. Jasa kesenian dan hiburan; 9. Jasapenyiaran yang tidakbersifatiklan; 10. Jasadibidangangkutanumumdidaratdandi air sertajasaangkutanudaradalamnegeri yang menjadibagian yang tidakterpisahkandarijasaangkutanudaraluarnegeri; 11. Jasatenagakerja; 12. Jasaperhotelan;
Kelompok NON JKP 13. Jasa yang disediakanolehPemerintahdalamrangkamenjalankanpemerintahansecaraumum. 14. Jasa penyediaan tempat parkir; 15. Jasateleponumumdenganmenggunakanuanglogam ; 16. Jasapengirimanuangdenganwesel pos;
Objek PPN 1. Penyerahan BKP Di Dalam Daerah Pabean O/ Pengusaha; 2. Penyerahan JKP Di Dalam Daerah Pabean O/ Pengusaha; 3. Pemanfaatan BKP TidakBerwujud Dari LDP Ke DDP; 4. Pemanfaatan JKP Dari LDP Ke DDP; 5. Impor BKP; 6. Ekspor BKP Berwujud O/ PKP;
Objek PPN 7. Ekspor BKP TidakBewujud O/ PKP; 8. Ekspor JKP O/ PKP; 9. KegiatanMembangunSendiriYgDilakukanTidakDalamRangkaKegiatanUsahanya; 10. PenyerahanAktivaBekas, kecualiataspenyerahanaktiva yang PajakMasukannyatidakdapatdikreditkansebagaimanadimaksuddalamPasal 9 ayat (8) huruf b danhuruf c.
PengusahaKenaPajak (PKP) Yang dimaksud PKP adalahPengusaha yang selamasatutahunbukumelakukanpenyerahanBarangKenaPajakdanatauJasaKenaPajakdenganjumlahperedaranbrutodanataupenerimaanbrutolebihdariRp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Dasar Hukum : PMK- 68/PMK.03/2010. Konsekuensi PKP : 1. Memungut PPN -------- Terbitkan FP 2. Menyetor PPN ----------- SSP 3. Melapor PPN ------------- SPT 1107 / 1108 / 1111 4. MemfileDokumen ----- Hard/Soft Copy, Selama 10 Tahun
Daerah Pabean Daerah PabeanadalahwilayahRepublik Indonesia yang meliputiwilayahdarat, perairan, danruangudaradiatasnyasertatempattempattertentudiZonaEkonomiEksklusifdanLandasKontinen yang didalamnyaberlakuUndang-Undang yang mengaturmengenaikepabeanan. - Seluruhwilayah NKRI (termasukkawasanberikat) adalah Daerah Pabean. - Hanyapenyerahandilakukandiwilayah NKRI saja, pembayaranbisadilakukandimanasaja.
SyaratPenyerahan BKP/JKP 1. AdaProsesPenyerahan, 2. Yang Diserahkan BKP/JKP, 3. Yang DiserahkanOleh PKP, 4.Yang Diserahkan Di Dalam Daerah Pabean , 5. Yang Diserahkan Di DalamKerangka Usaha.
ProsesPenyerahan BKP 1.Penyerahan hakatas BKP karenasuatuperjanjian; 2.Pengalihan BKP olehkarenasuatuperjanjiansewabeli & perjanjian leasing; 3.Penyerahan BKP kepadapedagangperantara/melaluijurulelang; 4.Pemakaian sendiridanataupemberiancuma-cumaatas BKP;
ProsesPenyerahan BKP 5.Persediaan BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang PPN atasperolehanaktivatersebutmenurutketentuandapatdikreditkan; 6.penyerahan BKP dariPusatkeCabang/sebaliknyadanpenyerahanBarangKenaPajakantarCabang;
ProsesPenyerahan BKP 7.Penyerahan BarangKenaPajaksecarakonsinyasi. 8.Penyerahan BarangKenaPajakolehPengusahaKenaPajakdalamrangkaperjanjianpembiayaan yang dilakukanberdasarkanprinsipsyariah, yang penyerahannyadianggaplangsungdariPengusahaKenaPajakkepadapihak yang membutuhkanBarangKenaPajak.
Penghitungan PPN PPN dihitungberdasarkantarif PPN dikalikandasarpengenaanpajaknya. Dasarpengenaanpajaknyaadalahsebesarnilaijualnyauntuk BKP dansebesarnilaipenggantinyauntuk JKP danuntukkegiatanImporsebesarnilaiimpornyadannilai lain yang ditentukandalamKeputusanMenteriKeuangan.
Penghitungan PPN Pembelian Penjualan FakturPajak FakturPajak HargaBeli = Rp.150 Jt PajakMasukan = Rp. 15 Jt Jumlah = Rp.165 Jt HargaJual = Rp.200 Jt PajakKeluaran = Rp. 20 Jt Jumlah = Rp.220 Jt PajakKeluaran = Rp.20 Jt PajakMasukan = Rp.15 Jt KurangSetor = Rp. 5 Jt