1 / 73

Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai. Praktik Kerja Industri 2009. CV CIPTA JASATAMA ciptajasatama@yahoo.co.id. Arsanto Raharjo Arsanto_raharjo@yahoo.co.id. Tujuan Pembelajaran Umum. Setelah mengikuti kegiatan ini para peserta diharapkan mampu

donal
Download Presentation

Pajak Pertambahan Nilai

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PajakPertambahanNilai Praktik Kerja Industri 2009 CV CIPTA JASATAMA ciptajasatama@yahoo.co.id Arsanto Raharjo Arsanto_raharjo@yahoo.co.id

  2. Tujuan Pembelajaran Umum • Setelah mengikuti kegiatan ini para peserta diharapkan mampu • menjelaskan berbagai pengertian dan peraturan yang terkait dengan PPN, PPn BM dan Bea Materai serta • menghitung besarnya PPN, PPn BM dan Bea Materai yang terutang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dengan baik.

  3. PokokBahasan :PengertianDasar PPN

  4. Sub Pokok Bahasan LatarBelakang PPN MekanismePemungutan PPN Karakteristik PPN DasarHukum PPN

  5. Latar Belakang • UU Pajak Penjualan (PPn) 1951 : • Menimbulkan pajak berganda • Dualisme sistem pemungutan pajak menyulitkan pengawasan • Penyelundupan pajak • Variasi tarif (9 macam)

  6. Karakteristik PPN • PPN merupakan Pajak Tidak Langsung • PPN adalah Pajak Obyektif • PPN bersifat Multi-stage • PPN menggunakan • Indirect subtraction method • Credit method • Invoice method • PPN merupakan pajak atas konsumsi umum dalam negeri • PPN bersifat netral • PPN tidak menimbulkan pajak berganda

  7. Karakteristik PPN • PPN merupakan Pajak Tidak Langsung Otoritas Pajak PPN BKP/JKP Penjual Pembeli PPN Penanggung jawab Pemikul beban pajak

  8. Karakteristik PPN • PPN bersifat Multi-stage dan Tidak Menimbulkan pajak berganda Pabrik Benang Pabrik Tekstil Pabrik Pakaian Jadi Benang Tekstil Pakaian Konsumen Pedagang Eceran Pakaian Jadi Pedagang Besar Pakaian Jadi Pakaian Pakaian

  9. Karakteristik PPN • PPN bersifat Multi-stage dan Tidak Menimbulkan pajak berganda

  10. Mekanisme PPN • Susunan Biaya Produksi dan Harga Jual

  11. Mekanisme PPN Addition Method Nilai Tambah 3.500 PPN : 10% X 3.500 = 350

  12. Mekanisme PPN Subtraction Method Harga Jual 7.500 Harga Beli 4.000 Selisih 3.500 PPN : 10% X 3.500 = 350

  13. Mekanisme PPN Harga Beli 4.000 PPN Beli : 10% X 4.000 = 400 Harga Jual 7.500 PPN Jual : 10% X 7.500 = 750 PPN Wajib Disetor : 750 – 400 = 350 Credit Method

  14. Kelebihan PPN • Mencegah pajak berganda • Netral dalam perdagangan dalam dan luar negeri • Konsumen sebagai pemikul beban pajak tidak merasa dibebani oleh PPN sehingga memudahkan fiskus untuk memungutnya

  15. Kelemahan PPN • Biaya administrasi relatif tinggi dibandingkan dengan PTL lainnya • Dampak regresif • Rawan manipulasi/penyelundupan sehingga menuntut tingkat pengawasan yang lebih cermat dalam administrasi pajak

  16. Dasar Hukum • UU No 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM • Ditetapkan 31 Desember 1983, Mulai Berlaku 1 Juli 1984 • PERPU No 1/1984 menangguhkan berlakunya UU No.8/1983 s.d paling lambat 1 Januari 1986 • Disebut dengan “UU PPN 1984” • UU No 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU No. 8/1983 tentang PPN dan PPnBM • Ditetapkan 9 Nopember 1994, Mulai Berlaku 1 Januari 1995 • Disebut dengan “UU Perubahan UU PPN 1984”

  17. Dasar Hukum • UU No 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua UU No. 8/1983 tentang PPN dan PPnBM • Ditetapkan 2 Agustus 2000, Mulai Berlaku 1 Januari 2001 • Disebut dengan “UU Perubahan Kedua UU PPN 1984” • UU No.8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 18 Tahun 2000

  18. Dasar Hukum • Hal-hal yang diatur dengan PP • Penetapan Jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenakan PPN atau PPn BM (Pasal 4A); • Mengubah tarif PPN (Pasal 7 (3)) • Penetapan kelompok BKP yang tergolong mewah (Pasal 8(3)); • Pasal 16B (1) : • Menetapkan pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik sementara ataupun selamanya atau • Dibebaskan dari pengenaan pajak untuk kegiatan di kawasan tertentu, • penyerahan tertentu, • impor tertentu, • Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar daerah pabean tertentu • Hal-hal yang belum diatur UU PPN (Pasal 19)

  19. Sub Pokok Bahasan ObjekPajak SubjekPajak Tarif PPN DasarPengenaanPajak

  20. ObjekPajak • Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas : • penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha; • impor Barang Kena Pajak; • penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha; • pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; • pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau • ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. (Pasal 4 UU No.8/1983 stdtd UU No.18/2000)

  21. ObjekPajak • Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud • Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenakan pajak berdasarkan UU No.8/1983 stdtd UU No.18/2000 • Pengusaha adalah PKP ataupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi PKP namun belum dikukuhkan • Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

  22. ObjekPajak • Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha • penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian; • pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing; • penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang; • pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak; • persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan; • penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang; • penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi.

  23. ObjekPajak • Impor Barang Kena Pajak • Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean • Pemungutan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. • Berbeda dengan penyerahan Barang Kena Pajak, maka siapapun yang memasukkan Barang Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya atau tidak, tetap dikenakan pajak

  24. ObjekPajak • Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha • Jasa • adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. • Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenakan pajak berdasarkan UU No.8/1983 stdtd UU No.18/2000

  25. Objek Pajak • Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan sebaga PKP maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai PKP tetapi belum dikukuhkan. • Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : • jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak, • penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan • penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau • pekerjaannya.

  26. Objek Pajak • Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean • Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean karena suatu perjanjian di dalam Daerah Pabean.

  27. Objek Pajak • Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean • Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dapat berupa hak-hak seperti hak paten, hak oktroi, hak cipta, dan hak menggunakan merek dagang, yang dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, baik yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak maupun yang berstatus bukan sebagai Pengusaha Kena Pajak, di dalam Daerah Pabean Indonesia. (SE-08/PJ.51/1995 )

  28. ObjekPajak • Ekspor BKP oleh PKP • Ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean • Pengusaha yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak hanya Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak

  29. ObjekPajak • Yang TIDAK termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah : • penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang; • penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang piutang; • penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dalam hal Pengusaha Kena Pajak memperoleh ijin pemusatan tempat pajak terutang

  30. PengecualianObjekPajak • PP 143/2000 • Pelaksanaan UU No.8/1983 stdtd UU No.18/2003 • PP 144/2000 • Jenis Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai • KMK 168/KMK.03/2002 • Penyerahan Jasa Pengiriman Surat Dengan Perangko Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai • Kep Dirjen KEP-370/PJ./2002 • Jasa Di Bidang Angkutan Umum Di Darat Dan Di Air Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai

  31. SubjekPajak • Pengusaha Kena Pajak • adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. • Pengusaha • adalah orang pribadi atau Badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

  32. SubjekPajak • Badan • Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. • Termasuk dalam pengertian bentuk badan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang PPN, adalah bentuk kerjasama operasi (PP 143/2000 Pasal 2(2))

  33. SubjekPajak • Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak diwajibkan : • melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; • memungut pajak yang terutang; • menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, menyetorkan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang; • melaporkan penghitungan pajak.

  34. Subjek Pajak • Saat Pengukuhan • Ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan Pasal 2(5) UU No.6/1983 stdtd UU No.16/2000

  35. Subjek Pajak • Pengusaha Kecil • Pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan BKP atau JKP dengan jumlah peredaran < Rp600.000.000 (KMK 571/2003) • Atas penyerahan BKP/JKP yang dilakukan oleh Pengusaha Kecil TIDAK dikenakan PPN (KMK 552/2000) • Pengusaha Kecil yang Memilih Dikukuhkan sebagai PKP berlaku sepenuhnya UU No.8/1983 stdtd UU No.18/2000 • (KMK 552/2000)

  36. SubjekPajak • Pengusaha Kecil • Pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan BKP atau JKP dengan jumlah peredaran < Rp600.000.000 (KMK 571/2003) • Atas penyerahan BKP/JKP yang dilakukan oleh Pengusaha Kecil TIDAK dikenakan PPN (KMK 552/2000) • Pengusaha Kecil yang Memilih Dikukuhkan sebagai PKP berlaku sepenuhnya UU No.8/1983 stdtd UU No.18/2000 • (KMK 552/2000) • Kewajiban Melaporkan Usaha • KMK 571/2003 • KMK 552/2000 • SE 33/2003

  37. TarifPajak • Tarif PPN adalah : • 10 % • 0 % untuk ekspor BKP • Tarif 0% atas ekspor BKP : • bukan berarti pembebasan sehingga Pajak Masukan yang telah dibayar atas barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan

  38. DasarPengenaanPajak • PPN = Tarif X DPP • DPP adalah : • Jumlah Harga Jual, • Penggantian, • Nilai Impor, • Nilai Ekspor, atau • Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

  39. DasarPengenaanPajak Nilai Lain   KMK No.251/KMK.03/2002 (Perubahan KMK No. 567/KMK.04/2000) • untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor; • untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor; • untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan Harga Jual rata-rata; • untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film; • untuk persediaan Barang Kena Pajak yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar; • untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan, adalah harga pasar wajar;

  40. DasarPengenaanPajak Nilai Lain   KMK No.251/KMK.03/2002 (Perubahan KMK No. 567/KMK.04/2000) • untuk kendaraan bermotor bekas adalah 10% (sepuluh persen) dari Harga Jual; • untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih; • untuk jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih; • untuk jasa anjak piutang adalah 5% (lima persen) dari jumlah seluruh imbalan yang diterima berupa service charge, provisi, dan diskon; • untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak antar cabang adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor; • untuk penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang adalah harga lelang.

  41. Sub Pokok Bahasan Saat dan Tempat Pajak Terutang Faktur Pajak Pemakaian Sendiri dan Pemberian Cuma-cuma Pembukuan dan Pencatatan

  42. SaatPajakTerutang • Terutangnya pajak pada saat : • Penyerahan BKP; • Impor BKP; • Penyerahan JKP; • Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean • Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean • Ekspor BKP (Pasal 11 ayat (1) UU No.8/1983 stdtd UU No.18/2000)

  43. SaatPajakTerutang • Dasar akrual : • Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak, meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima, atau pada saat impor Barang Kena Pajak. Saat terutangnya pajak untuk transaksi yang dilakukan melalui "electronic commerce" tunduk pada ayat ini. (Penjelasan Pasal 11 ayat (1) UU No.8/1983 stdtdUU No.18/2000)

  44. Saat Pajak Terutang • Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran. (Pasal 11 ayat (2) UU No.8/1983 stdtd UU No.18/2000)

  45. Saat Pajak Terutang • Terutangnya Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak, terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli, atau pada saat Barang Kena Pajak tersebut diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan. (PP 143/2000 Pasal 13)

  46. Saat Pajak Terutang • Terutangnya Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang tidak bergerak, terjadi pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai Barang Kena Pajak tersebut, baik secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli: (PP 143/2000 Pasal 13)

  47. Saat Pajak Terutang • Contoh 1 :  • Perjanjian jual beli sebuah rumah ditandatangani tanggal 1 Mei 2001, Perjanjian penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai rumah tersebut dibuat atau ditandatangani tanggal 1 September 2001. Saat pajak terutang adalah tanggal 1 September 2001. Bila sebelum surat atau akte tersebut dibuat atau ditandatangani barang tidak bergerak telah diserahkan atau berada dalam penguasaan pembeli atau penerimanya, maka Pajak terutang pada saat barang tersebut secara nyata diserahkan atau berada dalam penguasaan pembeli atau penerima barang.  • Contoh 2 : • Rumah siap pakai dijual dan diserahkan secara nyata tanggal 1 Agustus 2001. Saat Pajak terutang adalah tanggal 1 Agustus 2001. Bila sebelum surat atau akte tersebut dibuat atau ditandatangani, barang tidak bergerak telah diserahkan atau berada dalam penguasaan pembeli atau penerimanya, maka Pajak terutang pada saat barang tersebut secara nyata diserahkan atau berada dalam penguasaan pembeli atau penerima barang. 

  48. Saat Pajak Terutang • Contoh 3 : • Rumah siap pakai dijual dan diserahkan secara nyata tanggal 1 Agustus 2001. Perjanjian jual beli ditandatangani tanggal 1 September 2001. Saat Pajak terutang adalah tanggal 1 Agustus 2001. Penyerahan barang tidak bergerak yang dilakukan dengan suatu perjanjian akan menyerahkan barang tersebut dalam masa tertentu tidak dapat digunakan untuk menentukan saat Pajak terutang, 

  49. Saat Pajak Terutang • Terutangnya Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, adalah pada saat yang terjadi lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa di bawah ini : • a. saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dinyatakan sebagai piutang oleh Pengusaha Kena Pajak;b. saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud ditagih oleh Pengusaha Kena Pajak;c. saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud diterima pembayarannya, baik sebagian atau seluruhnya oleh Pengusaha Kena Pajak; ataud. saat ditandatanganinya kontrak atau perjanjian oleh Pengusaha Kena Pajak, dalam hal saat sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c tidak diketahui, • (PP 143/2000 Pasal 13)

  50. SaatPajakTerutang • Terutangnya Pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya. • Terutangnya Pajak atas impor Barang Kena Pajak, terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut dimasukkan ke dalam Daerah Pabean. • Terutangnya Pajak atas ekspor Barang Kena Pajak, terjadi pada saat Barang Kena Pajak dikeluarkan dari Daerah Pabean. • Terutangnya Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dalam rangka perubahan bentuk usaha atau penggabungan usaha atau pemekaran usaha atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan yang diikuti dengan perubahan pihak yang berhak atas Barang Kena Pajak tersebut, terjadi pada saat ditandatanganinya akte yang berkenaan oleh Notaris. • (PP 143/2000 Pasal 13)

More Related