Pajak Pertambahan Nilai

1. Pajak Pertambahan Nilai

2. Legal Character • PPN merupakan Pajak Tidak Langsung • Pajak Objektif • Multi Stage Tax • Mekanisme Pemungutan Menggunakan Faktur Pajak • Pajak Konsumsi Umum Dalam Negeri • Bersifat Netral • Tidak menimbulkan pajak berganda

3. Penyerahan Barang Kena Pajak

4. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian • Pengalihan BKP karena perjanjian sewa beli dan leasing • Pengalihan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang • Pemakaian sendiri dan/atau pemberian Cuma-Cuma

5. Persediaan BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa saat pembubaran perusahaan sepanjang PPN masukannya dapat dikreditkan • Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan antar cabang • Penyerahan BKP secara konsinyasi

6. penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak

7. Pemakaian Sendiridan Pemberian Cuma-cuma

8. Pemakaian Barang Kena Pajak dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif belum merupakan penyerahan Barang Kena Pajak untuk tujuan produktif belum merupakan penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak sehingga tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

9. Pengusaha Kena Pajak

10. Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang. • Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

11. Non BKP&Non JKP

12. Non Barang Kena Pajak • barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya; • barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak • makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; • emas batangan, dan surat berharga.

13. Non Jasa Kena Pajak berdasarkan Pasal 4a UU No. 18 Tahun 2000 • jasa di bidang pelayanan kesehatan medik; • jasa di bidang pelayanan sosial; • jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko; • Jasa keuangan • Jasa asuransi • jasa di bidang keagamaan; • jasa di bidang pendidikan; • jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;

14. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri; • jasa tenaga kerja; • jasa perhotelan;m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum; • jasa penyediaan tempat parkir; • jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam • jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan • jasa boga atau katering

15. Penghitungan PPN

16. Tarif PPN Adalah sebesar 10% Kecuali untuk ekspor yang dikenakan tarif 0% • ekspor Barang Kena Pajak Berwujud; • ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan • ekspor Jasa Kena Pajak.

17. Dasar Pengenaan Pajak

18. HARGA JUAL • Nilai berupa uang • Termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual Barang Kena Pajak. • Tidak termasuk PPN dan potongan harga yang tercantum dalam faktur pajak. Yang termasuk dalam pengertian biaya yang merupakan unsur harga jual, antara lain : pengangkutan, asuransi, bantuan teknik, pemeliharaan, dan garansi.

19. PENGGANTIAN • Nilai berupa uang • Termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya dimintaoleh penjual Barang Kena Pajak. • Tidak termasuk PPN dan potongan harga yang tercantum dalam faktur pajak. dicantumkan dalam faktur pajak.

20. NILAI IMPOR • Nilai berupa uang yang menjadi Dasar penghitungan bea masuk • Ditambah pungutan yang dikenakan sesuai Undang-Undang Pabean. • Tidak termasuk PPN/PPn BM. • Nilai Impor = Harga Impor (CIF) + Bea MasukPPN = 10% x Nilai Impor

21. NILAI EKSPOR • Nilai berupa uang • Termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir, yaitu, nilai yang tercantum dalam dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang yang telah difiat muat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai). • PPN Ekspor = 0% x Nilai Ekspor

22. NILAI LAIN • Jenis-jenis nilai lain : • Harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor  • Perkiraan harga jual rata-rata • Harga pasar wajar • Persentase tertentu dari harga jual, tagihan atau imbalan-Harga faktual yang dianggap wajar 

23. Pemakaian Sendiri :DPP = Harga Pokok Penjualan (Harga jual atau Penggantian dikurangi laba bruto)PPN = 10% X Harga Pokok Penjualanb. • Pemberian Cuma-Cuma :DPP = Harga Pokok Penjualan (Harga Jual atau Penggantian dikurangi laba bruto)PPN = 10% X Harga Pokok Penjualan

24. Penyerahan BKP dan/atau JKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP dan/atau JKP antar cabang DPP = Harga Jual atau penggantian dikurangi laba kotorPPN = 10% x Harga Jual atau penggantian dikurangi laba kotor

25. DPP atas penyerahan BKP yang tergolong mewah • Penyerahan BKP yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh PKP yang menghasilkan BKP yang Tergolong Mewah atau atas impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah, Dasar Pengenaan Pajak tidak termasuk PPN dan PPnBM • Penyerahan BKP yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh PKP selain Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah atau impor, Dasar Pengenaan Pajak termasuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dikenakan atas perolehan atau atas impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah tersebut.

26. Pemungut PPN

27. Jenis Pemungut PPN Sejak tanggal 1 Januari 2004, Pemungut PPN (Pembeli Khusus) terdiri dari (563/KMK.03/2003) : • Bendaharawan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, yang dananya dari APBN/APBD. • Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara

28. Secara umum PPN yang terutang atas transaksi penyerahan BKP/JKP dipungut oleh PKP Penjual. Dengan demikian, pembeli BKP/JKP yang bersangkutan wajib membayar kepada PKP Penjual sebesar harga jual ditambah PPN yang terutang (10%).

29. Apabila pembeli BKP/JKP tersebut berstatus Pemungut PPN (Pembeli Khusus), PPN yang terutang atas transaksi penyerahan BKP/JKP tidak dipungut oleh PKP Penjual, melainkan disetor langsung ke kas negara oleh Pemungut PPN tersebut. Dengan demikian, Pemungut PPN hanya membayar kepada PKP Penjual sebesar harga jual, sedangkan PPN-nya (10%) disetor langsung ke kas negara.

30. Faktur Pajak

31. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

32. FAKTUR PAJAK STANDAR • adalah Faktur Pajak yang paling sedikit memuat keterangan tentang : • Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak; • Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima JasaKena Pajak; • Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga; • Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut; • Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut; • Kode, Nomor Seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan • Nama, Jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;

33. FAKTUR PAJAK GABUNGAN • Faktur Pajak Gabungan adalah Faktur Pajak Standar untuk semua penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang terjadi selama 1 (satu) bulan takwim kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama

34. FAKTUR PAJAK SEDERHANA FAKTUR PAJAK SEDERHANA DIBUAT DALAM HAL TERJADI PENYERAHAN BKP/JKP KEPADA KONSUMEN YANG IDENTITASNYA TIDAK LENGKAP • FAKTUR PAJAK SEDERHANA MINIMAL HARUS MEMUAT : • NAMA, ALAMAT, NPWP WAJIB PAJAK YANG MENYERAHKAN BKP/JKP • JENIS DAN KUANTUM BKP/JKP YANG DISERAHKAN • JUMLAH HARGA JUAL ATAU PENGGANTIAN YANG SUDAH TERMASUK PAJAK ATAU PAJAK DICANTUMKAN SENDIRI • TANGGAL PEMBUATAN FP SEDERHANA

35. SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK STANDAR YAITU SELAMBAT-LAMBATNYA : • pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak dan/atauJasa Kena Pajak dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak; • pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;

36. SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK STANDAR YAITU SELAMBAT-LAMBATNYA : • pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak; • pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; • pada saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

37. Faktur Pajak Standar yang diterbitkan setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak Standar seharusnya dibuat adalah bukan merupakan Faktur Pajak Standar.

38. PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN

39. Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama. • Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan.(Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan)

40. Apabila dalam suatu Masa Pajak: • PK > PM, selisihnya yang harus disetor ke kas negara oleh PKP paling lambat akhir bulan berikutnya • PM > PK, selisihnya dapat direstitusi atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya, atau direstitusi pada akhir tahun buku (pengecualian untuk pengusaha tertentu yang bergerak dalam bidang ekspor BKP, BKP Tidak Berwujud, JKP, penyerahan kepada pemungut, belum berproduksi dan tidak dipungut PPN)

41. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan • perolehan BKP atau JKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean, sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

42. perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha; • perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan

43. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; • perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;

44. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat • perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;

45. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalamSuratPemberitahuanMasaPajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan; dan • perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat

46. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan

47. Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

48. Penyesuaian PPN Masukan

49. Penghapusan Piutang Penghapusan piutang tidak mengakibatkan penyesuaian (koreksi) atas : • Pajak Keluaran bagi Pengusaha Kena Pajak penjual, artinya PKP Penjual tidak diperkenankan membatalkan (menarik kembali) Pajak Keluaran yang telah dilaporkan dalam SPT-nya. • Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima jasa, artinya PKP Pembeli tidak perlu membatalkan Pajak Masukan yang telah dikreditkan dalam SPT-nya.

50. BKP yang Dibeli Musnah/Rusak Karena Bencana Alam atau Kondisi Force Majeure •  Tidak mengakibatkan penyesuaian (koreksi) atas Pajak Masukan yang telah dikreditkan atau dibebankan sebagai biaya oleh pembeli.  • Dengan demikian, Pajak Masukan atas barang yang musnah atau rusak tersebut tetap dapat dikreditkan.