Pajak Pertambahan Nilai SESI 4

1. PajakPertambahanNilaiSESI 4 presented by Christine, M.Int.Tax

2. Agenda • Pengertian dan Mekanisme PPn BM • Berbagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) • Hubungan Istimewa dan kaitannya dengan DPP • Pengkreditan Pajak Masukan • Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan atas Kasus Khusus

3. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

4. Objek PPnBM • Penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya • Impor BKP yang tergolong mewah

5. Tarif PPnBM • TarifPPnBMserendah-rendahnya 10% dan paling tinggi 200% • Atasekspor BKP yang tergolongmewahdikenakandengantarif 0%

6. Karakteristik PPnBM • PPnBM merupakan pungutan tambahan disamping PPN • PPnBM hanya dipungut 1 kali, yaitu pada waktu: • Penyerahan oleh pabrikan atau produsen BKP yang tergolong mewah; atau • Impor BKP yang tergolong mewah • PPnBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN • Apabila eksportir mengekspor BKP yang tergolong mewah, PPnBM yang dibayar pada saat perolehannya dapat diminta kembali • PPnBM dapat ditambahkan ke dalam harga BKP yang bersangkutan (HPP) atau dibebankan sebagai biaya sesuai dengan ketentuan UU PPh, artinya dapat disusutkan atau dibebankan langsung.

7. Perhitungan PPnBM • Tarif PPnBM x Nilai Impor

8. Question • PKP PT. ABC mengimpor BKP dengan nilai impor Rp 100 juta. BKP tersebut dikenakan PPN 10% dan PPnBM dengan tarif 20%. • Hitunglah PPN dan PPnBM yang terutang!

9. Dasar Pengenaan Pajak PPN

10. HARGA JUAL • Nilai berupa uang • Termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual Barang Kena Pajak. • Tidak termasuk PPN dan potongan harga yang tercantum dalam faktur pajak. Yang termasuk dalam pengertian biaya yang merupakan unsur harga jual, antara lain : pengangkutan, asuransi, bantuan teknik, pemeliharaan, dan garansi.

11. PENGGANTIAN • Nilai berupa uang • Termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP • Tidak termasuk PPN dan potongan harga yang tercantum dalam faktur pajak.

12. NILAI IMPOR • Nilai berupa uang yang menjadi Dasar penghitungan bea masuk • Ditambah pungutan yang dikenakan sesuai Undang-Undang Pabean. • Tidak termasuk PPN/PPn BM. • Nilai Impor = Harga Impor (CIF) + Bea MasukPPN = 10% x Nilai Impor

13. PT X mengimpor barang A yang memiliki harga dalam CIF sebesar USD 25,000 dan berdasarkan buku tarif bea masuk dari Bea dan Cukai dikenakan bea masuk sebesar 25%, kurs pajak yang berlaku pada tanggal impor tersebut adalah Rp 12.000,00. Hitunglah PPN yang terutang dari transaksi tersebut!

14. Perhitungan PPN yang terutang atas barang yang diimpor PT X sbb : • Harga CIF=USD25,000.00 • Bea Masuk=25% • Kurs=Rp12.000,00 • Nilai CIF dalam rupiah=Rp300.000.000,00 • Bea Masuk=Rp75.000.000,00 • Nilai Impor=RP375.000.000,00 • Nilai Impor=RP375.000.000,00-PPN=Rp37.500.000,00

15. NILAI EKSPOR • Nilai berupa uang • Termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir, yaitu, nilai yang tercantum dalam dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang yang telah difiat muat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai). • PPN Ekspor = 0% x Nilai Ekspor

16. DPP Nilai Lain ( 567/KMK.04/2000 Jo 251/KMK.03/2002): • Jenis-jenis nilai lain : • Harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor  • Perkiraan harga jual rata-rata • Harga pasar wajar • Persentase tertentu dari harga jual, tagihan atau imbalan-Harga faktual yang dianggap wajar 

17. Pemakaian Sendiri :DPP = Harga Pokok Penjualan (Harga jual atau Penggantian dikurangi laba bruto)PPN = 10% X Harga Pokok Penjualan. • Pemberian Cuma-Cuma :DPP = Harga Pokok Penjualan (Harga Jual atau Penggantian dikurangi laba bruto)PPN = 10% X Harga Pokok Penjualan

18. DPP atas Jasa Persewaan Ruangan ( SE-14/PJ.53/2003 ) • DPP=Seluruh Harga Sewa + Service Charge • PPN=10 % x DPP • Service Charge : adalah balas jasa yang menyebabkan ruangan yang disewa dapat dihuni sesuai dengan tujuan yang diinginkan penyewa (terdiri antara lain : biaya listrik, air, keamanan, kebersihan, dan biaya administrasi). • Apabila atas biaya air, listrik, dan telepon menggunakan alat pengukur tersendiri = penggantiannya tidak dikenakan PPN, sepanjang Pengusaha yang menyewakan ruangan tersebut tidak mengenakan Mark Up atau Biaya Administrasi.

19. Dasar Pengenaan Pajak atas Transaksi yang Menggunakan Valuta Asing ( PP Nomor 143 Tahun 2000 Jo PP Nomor 24 Tahun 2002) • Apabila harga jual atau penggantian menggunakan valuta asing, Dasar Pengenaan Pajak-nya dihitung dengan : • Nilai konversi menurut Keputusan Menteri Keuangan (Kurs KMK) yang berlaku pada saat pembuatan Faktur Pajak (per tanggal Faktur Pajak). • Dalam hal penyerahan kepada Pemungut PPN (WAPU), menggunakan nilai konversi menurut KMK yang berlaku pada saat pembayaran atas harga jual BKP/JKP yang bersangkutan (Lihat ; Pemungut PPN)

20. Hubungan Istimewa dan kaitannya dengan DPP • Diatur di Pasal 2 UU PPN • Dalam hal Harga Jual atau Penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka Harga Jual atau Penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan BKP/JKP itu dilakukan.

21. Hubungan Istimewa • Pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% atau lebihpada Pengusaha lain, atau hubungan antara Pengusaha dengan penyertaan 25% atau lebih pada 2 Pengusaha atau lebih, demikian pula hubungan antara 2 Pengusaha atau lebih yang disebut terakhir; atau

22. Hubungan Istimewa (cont.) • Pengusaha menguasai Pengusaha lainnya atau dua atau lebih Pengusaha berada di bawah penguasaan Pengusaha yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau • Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat dan/atau ke samping satu derajat.

23. PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN

24. PRINSIP DASAR PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN • Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan atas perolehan BKP/JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha (produksi, manajemen, distribusi dan pemasaran) dari BKP/JKP yang dijual

25. Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama. • Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan.

26. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang : • belum dibebankan sebagai biaya, dan • belum dilakukan pemeriksaan.

27. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan • perolehan BKP atau JKP, sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

28. perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha; • perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedandan station wagonkecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;

29. pemanfaatan BKP TidakBerwujudatau JKPdariluar Daerah Pabean, sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; • perolehan BKP atau JKP yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan Ps. 13 (5) atau (9) atautidakmencantumkannama, alamat, dan NPWP pembeli BKP ataupenerima JKP

30. pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan dokumen lain yang dianggap sebagai faktur pajak standar

31. perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak; • perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan

32. perolehan BKPselainbarang modal atau JKP sebelum PKP berproduksi sebagaimana dimaksudpadaayat (2a)

33. Penyesuaian PPN Masukan

34. Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan atas Kasus Khusus • Perhitungan kembali pajak masukan atas persentase kegiatan yang tidak terutang/dibebaskan dari PPN: P’ x PM/T • P’ = Besarnya persentase rata-rata penggunaan barang modal untuk kegiatan lain yang tidak terutang PPN dan/atau dibebaskan dari PPN dalam 1 tahun buku. • PM= Jumlah Pajak Masukan atas perolehan dan/atau pemeliharaan barang modal yang telah dikreditkan. • T = Masa manfaat barang modal • Untuk bangunan = 10 th • Untuk barang modal lainnya = 5 th

35. Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan atas Kasus Khusus • Perhitungan kembali pajak masukan atas persentase jumlah peredaran/penyerahan yang tidak terutang/dibebaskan dari PPN: • X = Jumlah peredaran usaha atau penyerahan yang tidak terutang PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN selama satu tahun buku • Y = Jumlah seluruh peredaran selama satu tahun buku • PM= Jumlah Pajak Masukan yang telah dikreditkan seluruhnya. • T = Masa manfaat barang modal • Untuk bangunan = 10 th • Untuk barang modal lainnya = 5 th X/Y x PM/T