Pajak Penambahan Nilai

1. PajakPenambahanNilai Bagus Aditya David Setiawan Septa priangga p SeptinTujung sari Risda

2. Pengertian PPN • PajakPertambahanNilai (PPN) merupakanpajak yang dikenakanatassetiappertambahannilaidaribarangdanjasa. PajakPertambahanNilai (PPN) merupakanpajaktidaklangsungataupajakobejektif, artinyawajibpajaktidakharusmenanggungbebanpajak.Dasarhukumutama yang digunakanuntukpenerapan PPN di Indonesia adalahUndang-Undang No. 8 Tahun 1983 berikutperubahannya, yaituUndang-Undang No. 11 Tahun 1994, Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, danUndangUndang No. 42 Tahun 2009.

3. ObjekPajakPertambahanNilai Objek PPN diatur di Pasal 4 UU PPN. Berikutinisayakutiflangsungdariundang-undangnya. “PajakPertambahanNilaidikenakanatas : a. penyerahanBarangKenaPajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan olehPengusaha; b. imporBarangKenaPajak; c. penyerahanJasaKenaPajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukanolehPengusaha; d. pemanfaatanBarangKenaPajaktidakberwujuddariluar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; e. pemanfaatanJasaKenaPajakdariluar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau f. eksporBarangKenaPajakolehPengusahaKenaPajak.

4. BukanObjek PPN • UU PPN menganut negative list. Artinya, semuabarangadalahbarangkenapajak (objek PPN) kecuali yang dikecualikan. Dan, semuajasaadalahjasakenapajak (objek PPN) kecuali yang dikecualikan. Karenaitu, semuabarangdanjasaselain yang disebutkandibawahiniadalahobjekPPN.

5. Lanjutan… • Jenisbarang yang tidakdikenakan PPN adalah: 1. baranghasilpertambanganatauhasilpengeboranyang diambillangsungdarisumbernya. 2. barang-barangkebutuhanpokok yang sangatdibutuhkanolehrakyatbanyak, 3. makanandanminuman yang disajikan di hotel, restoran, rumahmakan, warung, dansejenisnya (tidaktermasukmakanandanminuman yang diserahkanolehusahakateringatauusahajasaboga);

6. BarangKenaPajak • Barangkenapajakadalahbarangberwujud, yang menurutsifatatauhukumnyadapatberupabarangbergerakataubarangtidakbergerakdanbarangtidakberwujud yang dikenakanpajakberdasarkanundang-undang PPN pasal 1 angka 2 dan 3.

7. Jenis- jenisbarang yang tidakdikenakanpajakpertambahannilai (negatif list), diantaranyaadalah : • Baranghasilpertambanganatauhasilpengeboran yang diambillangsungdarisumbernya, • Barang-barangkebutuhanpokok yang sangatdibutuhkanolehrakyatbanyak • Makanandanminuman yang disajikan di hotel, restoran, rumahmakan, warung, baik yang dikonsumsi di tempatatautidak, dantidaktermasukmakanandanminuman yang diserahkanolehusahajasabogaataucatering. • Uang, emasbatangan, dansuratberharga. Hal inidikarenakannilai nominal dannilaifisiknyaberbeda. Apalagidibandingkandengannilaiinstrinsiknya.

8. JasaKenaPajak • JasaKenaPajakituadalahjasa yang ditentukanolehUndang-undang PPN. Di bagianmanakah di Undang-undang PPN yang menyatakanjasasepertiapa yang dikenakanpajak? Ternyata di Pasal 4A ayat (3) dinyatakanbeberapajenisjasa yang tidaktermasukJasaKenaPajak. Dengandemikian, Undang-undang PPN bukanmenyatakanjasa-jasa yang termasukJasaKenaPajak (positive list), tetapisebaliknyamembuatdaftarjasa-jasa yang bukanJasaKenaPajak (negative list). Artinya, padadasarnyasemuajasaadalahJasaKenaPajak, kecuali yang dinyatakansebaliknyaolehUndang-undang PPN.

9. JenisJasa yang tidakdikenakan PPN - NonJKP • Jasa di bidangpelayanankesehatanmedik; • Jasa di bidangpelayanansosial; • Jasa di bidangpengirimansuratdenganperangko; • Jasa di bidangperbankan, asuransi, dansewagunausahadenganhakopsi; • Jasa di bidangkeagamaan; • Jasa di bidangpendidikan;

10. SecaraUmumrumusperhitunganPajakPertambahanNilaiadalah Dimana: PPN = PajakPertambahanNilai Tarif = 10% untukhargajualumum 0% untukeksport. Nilaiinibisaberubahubahsesuaikebijakanpemerintahpadalokasidanwaktuperhitungan PPN DPP = Dasarpengenaanpajakbesarnyajugabervariasiada yang 100% nilaihargajual, adajuga yang sekianpersendarihargapenjualantergantungperaturanpemerintahsebagaipenarikpajak. PPN= Tarif X DPP

11. Contoh 1. Propertimembangunsendiri AnangsedangmembangunrumahtinggaldenganbiayapengeluaransebesarRp. 200.000.000,- DasarPengenaanPajak yang berlakuadalah 40 %, makaperhitunganPajakPertambahanNilainyaAnangadalah: PPN = TarifPajak x DPP DPP = 40 % x Rp. 200.000.000,- PPN = Rp. 80.000.000,- = 10 % x Rp 80.000.000,- = Rp 8.000.000,- Jadi, PajakPertambahanNilai yang harusdibayarkanolehAnangsebesarRp. 8.000.000,-

12. 2. Propertimembangununtukkepentingankomersial Developer X membangunperumahansebanyak 100 unit denganharga per rumahRp. 500.000.000,- DenganDasarPengenaanPajakSebesar 100 %, makaperhitunganPajakPertambahanNilainya developer X adalah: PPN = TarifPajak x DPP DPP = 100 % x Total HargaJualRumah = 100 % x (100 x Rp. 500.000.000,-) = 100 % x Rp 50.000.000.000,- = Rp 50.000.000.000,- PPN = 10 % x DPP = 10 % x Rp 50.000.000.000,- = Rp. 5.000.000.000,- Jadi, PajakPertambahanNilai yang harusdibayarkanoleh developer X sebesarRp. 5.000.000.000,-

13. PengusahaKenaPajakKewajibanMelaporkan Usaha danKewajibanMemunngut, menyetordanmelaporkanpajak yang terutang. Pengusaha yang melakukanpenyerhanbarangkenapajak, penyerahanjasakenapajak di dalamdaerahPabean, melakukaneksporbarangkenapajakberwujud, eskporjasakenapajak, danekporbarangkenapajaktidakberwujuddiwajibkan : • Melaporkanusahanyautukdikukuhkansebagaipengusahakenapajak • Memunggutpajak yang terutang • Menyetorkanpajakpertambahannilai yang masihharusdibayardalamhalpajakkeluaranlebihbesardaripadapajakmasukan yang dapatdikreditkansertamenyetorkanpajakpenjualanatasbarangewah yang terutangdan • Mela[porkanperhitunganpajak.

14. Subjek yang kenapajak?? • Berdasarkanketentuan, semuabarangdanjasaakanmenjadiobjekpajak. Pada proses jual – beliproperti PPN akandibebankankepadapihakpembelipropertidanhanyadikenakan 1x (satu kali) saatmembelipropertibarubaikdaripihak developer maupunperorangan. • Properti yang dikenai PPN adalahpropertidengannilaitransaksidiatasRp. 36 jutarupiah

15. TerimaKasih