MEMBANGUN INDONESIA MELALUI PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERMUTU & AKUNTABEL

1. MEMBANGUN INDONESIA MELALUI PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERMUTU & AKUNTABEL INISIASI BAPPEDA MASA DEPAN OLEH: SARWO HANDHAYANI Disampaikan pada: Rakernas II Asosiasi Bappeda Seluruh Indonesia BANDA ACEH, 14 – 16 JULI 2011

2. OUTLINE • LATAR BELAKANG • KERANGKA PIKIR • ALTERNATIF FORMAT • KESIMPULAN

3. LATAR BELAKANG • RAKERNAS I di SURABAYA, 3 MARET 2010 KESEPAKATAN Peningkatan kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Sinkronisasi, harmonisasi dan sinergitas program-program prioritas antara Pusat dan Daerah serta kerjasama antar daerah; Percepatan penyelesaian revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pulau, Provinsi serta Kabupaten dan Kota; Penataan Pengelolaan keuangan daerah.

4. LATAR BELAKANG • RAKERNAS I di SURABAYA, 3 MARET 2010 REKOMENDASI • Memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang bersifat uniqueness tersebut serta pengalaman keseharian komunikasi lintas OPD maka perlu penyesuaian eselonering Kepala Bappeda Provinsi menjadi I B. Dengan demikian esselonering Sekretaris Daerah Provinsi menjadi I A, dan esselonering Inspektur Provinsi menjadi I B; • Sinkronisasi, harmonisasi dan sinergitas perencanaan program-program prioritas antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta kerjasama antardaerah melalui komunikasi intensif dan terstruktur antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, baik dalam proses perencanaan sektoral maupun kewilayahan;

5. Percepatan penyelesaian revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pulau, Provinsi serta Kabupaten dan Kota melalui optimalisasi peran dan fungsi BKPRN agar tidak terjadi stagnasi pembangunan di Daerah; • Penataan pengelolaan keuangan daerah, melalui reformulasi DAU, DAK dan DBH, Dana Pendidikan 20 persen, Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau; percepatan penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Pembiayaan Pilkades dan Alokasi Dana Desa; Penatausahaan Bantuan Hibah; Penetapan regulasi besaran dana bencana untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah. • Menyampaikan hasil kesepakatan Rakernas I Bappeda Seluruh Indonesia di Surabaya kepada Ketua Asoisiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, untuk mendapat dukungan lebih lanjut.

6. KERANGKA PIKIR Kompetensi & KapasitasdalammenyelenggarakanManajemenPerencanaan Pembangunan

7. LINGKUNGAN STRATEGIS PemahamanLingkunganStrategisakanmembantumengenalilingkupdanbebankerja (jobload) kegiatanperencanaanpembangunan. Model SegitigaKeberlanjutan (Sustainability Triangle), merupakan model yang secarakomprehensifmengakomodasidanmenempatkansemua Issue Strategisdalamtigakelompokaspek.

8. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI MASA MENDATANG YANG EFEKTIF DAN EFISIEN • Bappedaharusmenjadiinstitusiperencanaanpembangunandaerah yang berkemampuandalammensiasatiperubahanlingkunganstrategis yang dihadapi, dalamrangkaMewujudkanVisidanMisisertamenjaminkeberlanjutan Pembangunan Daerah

9. Bappedaharusmenjadiinstitusiperencanaanpembangunandaerah yang mampumewujudkanseluruhpotensikeunggulandaerahmenjadiandalandaerah.

10. Bappeda harus menjadi institusi penggerak Prinsip Good Governence dengan menerapkan secara melekat Reinventing Government dalam setiap proses dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah Regom

11. PARADIGMA PERENCANAAN Mewujudkan perencanaan daerah yang mampu menjawab kebutuhan&masalah masyarakat, serta tanggap dan menjawab issues strategis , baik global, regional, Nasional dan lokal • sustainable • empowering • prediktif • dinamis • Komprehensip & • integratif Q Paradigma Perencanaan Pembangunan harus sejalan dengan Paradigma Pembangunan Daerah dan dalam koridor Paradigma Pembangunan Nasional. ‘products’ Paradigma Perencanaan merupakan “penjelasan spirit “ proses & kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah yang akan diselenggarakan dan gambaran ideal ‘produk’ yang akan dihasilkan Seluruh produk-produk perencanaan yang dihasilkan Bappeda memenuhi kelima dimensi kualitas produk perencanaan pembangunan

12. KOMPETENSI & KAPASITAS DALAM MENYELENGGARAKAN MANAJEMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Pemahaman peran & fungsi secara komprehensif , akan memudahkan pemetaan Proses & Kegiatan (business process) Perencanaan Pembangunan secara utuh. Bappeda HAKEKAT INSTITUSI Fungsi & Produk • Rencana Induk/Referensi • Syspro & Standards penyelenggaraaan Perencanaan Daerah • Instrumen Perencanaan (Metoda & Teknik) • Acuan Perencanaan (asumsi/indikator/data) • Outsourcing/Kemitraan (Mobilisasi tenaga akhli) • Rekomendasi/Advising (fungsi Think Tank) Pemetaan yang utuh ini, akan memudahkan dalam pengorganisasian fungsi-fungsi yang dibutuhkan dalam kelembagaan Bappeda masa mendatang “brain intensive institution”

13. KOMPETENSI & KAPASITAS DALAM MENYELENGGARAKAN MANAJEMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENYELENGGARAAN URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BUSSINESS PROCESS) Sebagai Perencana Pembangunan, Bappeda sekaligus melakukan dan menyelenggarakan fungsi Manajemen Perencanaan (Planning Management).

14. KOMPETENSI & KAPASITAS DALAM MENYELENGGARAKAN MANAJEMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROGRAM MANAJER Lingkup pengendalian sebagai Program Manager, adalah memastikan, memonitor, mengkoreksi dan melakukan penyesuaian yang dipandang perlu, dalam rangka menjaga dan mewujudkan sasaran Program pada tingkat Sasaran Fungsional (outcome) , benefit dan impact tercapai. CUSTOMERS • INTERNAL Bappeda melayani dan berinteraksi (koordinasi, konsolidasi, konseling, directing, dsb) dengan internal Stakeholdernya (seluruh pihak dan fungsi terkait dalam organisasi Pemda), lintas sektor/lintas fungsi , untuk tujuan pengelolaan program & kegiatan, dalam rangka mewujudkan Visi Misi organisasi (Pemda)

15. KOMPETENSI & KAPASITAS DALAM MENYELENGGARAKAN MANAJEMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN • EXTERNAL Lintas instansi Bappeda harus menjalin hubungan secara proaktip dengan external Stakeholdernya, baik dalam rangka komunikasi untuk tujuan koordinasi dan kerjasama , maupun penjaringan dan pemutakhiran informasi yang berkaitan dengan kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah (seperti : Regulasi & Per UU, best practices, membuat kesepakatan kerjasama, dlsb.) Fungsi Think Tank Sebagai institusi yang berkompeten, dalam kapasitasnya Bappeda harus mampu dan pro aktip dalam menyelenggarakan fungsinya sebagai Think Tank kepada Pimpinan dan para internal stakeholder yang lain

16. FORMAT ORGANISASI Pimpinan BASIC FORMAT Kelompok Penunjang Organisasi (Organization Supporting Function group) Kelompok Operasi (Operating Function group) Kelompok Penunjang Operasi (Operation Supporting Function group) Kelompok Representative (Representative Function group)

17. K E P A L A Eselon Ib ESL. II-b S E K R E T A R I S MADYA ESL. III-a ESL. III-a KA BAGIAN KA BAGIAN KA BAGIAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL ESL. II-b ESL. II-b ESL. II-b ESL. II-b ESL. II-b ESL. II-b DEPUTY BIDANG PRASARANA WILAYAH DEPUTY BIDANG PEMERINTAHAN DAN KEMASYARAKATAN DEPUTY BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEBIJAKAN FISKAL DEPUTY BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL,SDA DAN LH DEPUTY BIDANG PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DEPUTY BIDANG STATISTIK DAN PELAPORAN ESL. III-a ESL. III-a ESL. III-a ESL. III-a ESL. III-a ESL. III-a KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG ESL. III-a ESL. III-a ESL. III-a ESL. III-a ESL. III-a ESL. III-a KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG ESL. III-a ESL. III-a ESL. III-a ESL. III-a KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG Hasil Kesepakatan Rakernas I Jawa Timur, tanggal 3 Maret 2010 ALTERNATIF I STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA (Kepala Bappeda Eselon Ib) Konsekuensinya : Sekda Eselon Ia, Asisten Ib dan Inspektur Wilayah Eselon Ib, Jika Sekda tetap Ib, maka Asisten IIa, Inspektur Wilayah Ib dan fungsi Sekda lebih besar).

18. ALTERNATIF II STRUKTUR BAPPEDA (Kepala Bappeda tetap Eselon IIa Plus Penambahan Jabatan Wakil Kepala Eselon II b) K E P A L A Eselon II a ESL. II-b S E K R E T A R I S MADYA ESL. III-a ESL. III-a KA BAGIAN KA BAGIAN KA BAGIAN ESL. II-b ESL. II-b ESL. II-b ESL. II-b DEPUTY BIDANG PEMERINTAHAN DAN KEMASYARAKATAN DEPUTY BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DEPUTY BIDANG STATISTIK DAN PELAPORAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL ESL. III-a ESL. III-a ESL. III-a ESL. III-a KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG ESL. III-a ESL. III-a ESL. III-a ESL. III-a KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG ESL. III-a ESL. III-a KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG ESL. III-a ESL. III-a ESL. III-a ESL. III-a KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG ESL. III-a ESL. III-a ESL. III-a KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG Hasil Kesepakatan Rakernas I Jawa Timur, tanggal 3 Maret 2010 DEPUTY BIDANG PRASARANA WILAYAH DAN PENGEMBANGAN REGIONAL

19. Kepala Sekretariat Subbag. Perencanaan dan Program Subbag. Keuangan Subbag. Kepegawaian Subbag. Umum Deputi /Biro Pembinaan Perencana Deputi /Biro Tapratur Deputi /Biro Pengendalian & Evaluasi Deputi /Biro Sosial Budaya Deputi /Biro Pemerintahan & Strategi Pemb. Wilayah Deputi /BiroFisik Deputi/Biro Ekonomi Deputi /Biro Pendanaan Pembangunan Deputi /Biro Kerjasama Pendanaan Deputi /Biro Penelitian & Statistik As.Dep. Kesehatan As.Dep. Kebi-jakan Adm. Pemerintahan As.Dep. PE Fisik, Ekonomi & Pendanaan As.Dep. Tata Ruang As.Dep. Pertanian As.Dep. PP Fisik & Ekonomi As.Dep. KP Fisik & Ekonomi As.Dep. Pen. Fisik & Ekonomi As.Dep. Pendidikan As.Dep. Lingkungan Hidup As.Dep. PE SosBud. & Pemerintahan As.Dep. Invest, Dunia Usaha & Industri As.Dep. Strategi Pembangunan As.Dep. PP SosBud. & Pemerintahan As.Dep. KP SosBud. & Pemerintahan As.Dep. Pen. SosBud. & Pemerintahan As.Dep. Kependudukan & Kesos As.Dep. Perdagangan & Pariwisata As.Dep. Infrastruktur & Permukiman As. Dep. Iptek, Pemuda & OR As.Dep. KUKM & Naker As.Dep. Energi & SDA As.Dep.Agama & kebudayaan As.Dep. Eko. Makro U P T B As. Dep. Pemberd. Peremp. & KB P E J A B A T F U N G S I O N A L P E R E N C A N A Konsep Struktur Organisasi Bappeda Jawa Barat

20. Konsep Struktur Organisasi Bappeda DKI Jakarta Alternatif 1 Direktur Pemerintahan& StrategiPemb.Wilayah IIb Direktur KesejahteraanMasyarakat IIb Direktur PembinaanPerencanaan IIb Direktur Program danPembiayaan Pembangunan IIb Direktur PenelitiandanStatistik IIb Direktur PSKLH IIb Direktur Ekonomi IIb

21. Konsep Struktur Organisasi Bappeda DKI Jakarta Alternatif 2 Direktur Pemerintahan& StrategiPemb.Wilayah IIb Direktur PembinaanPerencanaan IIb Direktur KesejahteraanMasyarakat IIb Direktur PSKLH IIb Direktur Ekonomi IIb Direktur Program danPembiayaan Pembangunan IIb Direktur PenelitiandanStatistik IIb

22. POKOK-POKOK DISKUSI LEBIH LANJUT Secara umum , dari contoh komparasi ketiga draft format Pengorganisasian Bappeda Masa Depan, terlihat adanya kesamaan seluruh fungsi dalam Kelompok Operasi ( Operating function) telah mencakup ketiga aspek (Economic, Social, Environmental) dari Sustainability Triangle, meskipun dalam penyebutan (nomenklatur) nama fungsi yang berbeda-beda. Pada dasarnya, pengorganisasian dan jumlah fungsi-fungsi dalam kelompok ini tergantung pada kajian beban kerja dan kepentingan masing-masing daerah.

23. POKOK-POKOK DISKUSI LEBIH LANJUT KELOMPOK PENUNJANG ORGANISASI Praktis fungsi-fungsi dalam kelompok ini yang paling mendasar (Basic) mencakup fungsi pengelolaan internal organisasi Bappeda untuk urusan : Keuangan, Kepegawaian dan urusan Umum. Fungsi Pengelolaan Program internal Bappeda sebagai SKPD, pertimbangan diadakan secara khusus umumnya didasarkan pada ukuran organisasi Bappeda yang memberikan dampak beban kerja untuk pengelolaan program internal secara khusus. KELOMPOK PENUNJANG OPERASI Pada dasarnya, fungsi-fungsi dalam kelompok ini tergantung dari beban kerja pelayanan untuk mendukung penyelenggaraan fungsi-fungsi dalam kelompok operasi.Fungsi yang mengelola urusan : statistik, pelaporan dan penelitian , umumnya merupakan fungsi dasar yang harus ada dalam kelompok Penunjang Operasi. Kelengkapan fungsi-fungsi lain yang dipandang perlu untuk diadakan dalam kelompok ini tergantung pada analisis proses penyelenggaraan kegiatan Perencanaan Pembangunan masing-masing daerah.

24. KESIMPULAN & SARAN • Forum inimerupakan Approach Sharing • Format danukuranorganisasisangatditentukanolehkarakteristikdanpotensidaerahmasing-masing • InisiasiBappeda DKI Jakarta dalammenentukanStrukturOrganisasiBappeda, mempertimbangkan The Sustainable Triangle dan Matrix Siklus Usaha danPengembangan • PerlupenyamaanpersepsidankebersamaandalammenyusunrancangbangunstrukturorganisasiBappedamasadepan

25. TERIMA KASIH