ROADMAP MENUJU JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

1. ROADMAP MENUJUJAMINAN KESEHATAN NASIONAL PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, 2012

2. Tujuan Roadmap ini disusun untuk memberikan arah dan langkah-langkah yang perlu dilakukan secara sistematis, konsisten, terpadu dan terukur oleh semua pemangku kepentingan sampai tercapai cakupan semesta: • Mempersiapkan beroperasinya BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014 • Tercapainya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia (universal coverage) • Terselenggaranya jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan UU No 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan UU No 24/2011 tentang BPJS berikut peraturan pelaksananya;

3. KERANGKA BERPIKIR UC-Kesejahteraan • UUD 1945 • PERATURAN PERUNDANGAN RPJMN 2009-2014 KESEJAH-TERAAN UMUM TERCAPAI POKOK-POKOK PERSOALAN: Belum semua penduduk tercakup jadi peserta dan kurangsinkrondanterintegrasinyakepesertaan Pengelolaan JK Belum Optimal Belum semua Jamkes memenuhi kebutuhan medis Belum konsisten visi-misi dan struktur kelembagaan Lemahnyakoordinasidanmonitoring DEKLARASI WHO TTG UC JK NO WHA58 MEI 2005 KONDISI JAMINAN KESEHATAN SAAT INI JAMINAN KESEHATAN YANG DIHARAPKAN SJSN BIDANG KESEHATAN BERJALAN OPTIMAL Strategi & Upaya PELUANG DAN KENDALA PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

4. Kerangka Peta Jalan Jaminan Kesehatan 2012-2019 2013 2014 - 2019 2012 Brain-storming Komunikasi dg Stakeholders: Pekerja dan Majikan SOSIALISASI, EDUKASI, ADVOKASI Paket Manfaat Iuran PERPRES KONSENSUS UHC PP dan Peraturan Lainnya Pentahapan Implementasi Seluruh Kegiatan yang Disepakati di ROADMAP Langkah dan Kegiatan ROADMAP BPJS Kesehatan bertransformasi dan menyelenggarakan JK secara profesional GCG BPJS Persiapan Transformasi BPJS KOORDINASI, PENGAWASAN, MONITORING, EVALUASI Kemenkes, Pemda, Provider Swasta, Asosiasi Provoder, Farmasi mempersiapkan diri dengan harga keekonomian layanan dan ketersediaan layanan

5. Bagan 2.1: Dimensi Universal Coverage 3 Biaya langsung: proporsi biaya yang dicover Mencakup pelayanan yang diperlukan Mengurangi cost sharing Memperluas peserta yang dicakup Current pooled funds 2 Paket Manfaat: pelayanan mana yang dicakup? Sumber: WHO, The World Health Report. Health System Financing; the Path to Universal Coverage, WHO, 2010, p.12 Penduduk: siapa yang dicakup? 1

6. KK Studi: tujuanpembiayaankesehatan Revenue Collection Risk Pooling 1.Population Coverage 2.Method of finance 3.Level of fragmentation 4.Composition of risk pool Resources Generation (Sufficient & Sustainable) Optimal Resources Use Fin Accesibility of health services for all 5. Benefit package 6. Provider payment 7. Administrative Efisiency Purchasing Carrin & James, WHO drafted by mundiharno d:\djsn\report\final 01\02\11

7. 2014 2019 Where do we go from here? BPJS Kesehatan mulai beroperasi BPJS Kesehatan beroperasi dengan baik Mengelola setidaknya 121,6 Juta peserta (sekitar 50,1 juta masih dikelola Badan lain) Paket manfaat komprehensif sesuai kebutuhan medis. Masih ada beda kelas perawatan Seluruh penduduk (sekitar 257,5 juta jiwa) Terjamin Regulasi turunan UU SJSN dan UU BPJD terkait Jaminan Kesehatan selesai Rencana Aksi Pengembangan Yankes tersusun dan mulai dilaksanakan Paket manfaat komprehensif sesuai kebutuhan medis dan tidak ada perbedaan manfaat antar kel peserta Regulasi teknis terkait penyelenggaraan jaminan kesehatan selesai disusun Implementasi Rencana Aksi Pengembangan Yankes selesai dilaksanakan sesuai kebutuhan UC Tingkat kepuasan peserta mencapai minimal 85% Tingkat kepuasan peserta total masih <75% Dikelola secara efisien dan akuntabel Dikelola secara efisien dan akuntabel

8. Aspek Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Aspek Kepesertaan Aspek Manfaat dan Iuran Aspek Regulasi Aspek Yankes Aspek Keuangan

9. ASPEK PERATURAN PERUNDANGAN KEGIATAN-KEGIATAN: Belum ada peraturan pelaksana yang disahkan Sebagian besar Peraturan Pelaksana disahkan Seluruh Peraturan Pelaksana disahkan Sebagian besar Peraturan Teknis sudah dibuat PP PBI Peraturan Pelaksana dan Peraturan Teknis disempurnakan PER PRES JAMINAN KESEHATANN Penyesuaian Per Pres Jaminan Kesehatan Penyesuaian Per Pres Jaminan Kesehatan Perpres Dukungan Operasional Kesehatan bagi TNI Polri PP Modal Awal dan Pengelolaan Dana PP Pelaksanaan UU BPJS Perpres Tata Cara Pemilihan Dewas & Direksi BPJS Kepres Pengangkatan Pertama Kali Dewas & Direksi BPJS

10. KEPESERTAAN 96 juta PBI KEGIATAN: Pengalihan, Integrasi, Perluasan Penduduk yang dijamin di berbagai skema 148,2 jt jiwa 121,6 juta peserta dikelola BPJS Keesehatan 257,5 juta peserta (semua penduduk) dikelola BPJS Keesehatan 50,07 jJuta pst dikelola oleh Badan Lain 90,4juta belum jadi peserta Tingkat Kepuasan Peserta 85% 73,8 juta belum jadi peserta Pengalihan Peserta JPK Jamsostek, Jamkesmas, PJKMU ke BPJS Kesehatan Integrasi Kepesertaan Jamkesda/PJKMU dan askes komersial ke BPJS Kesehatan Perpres Dukungan Operasional Kesehatan bagi TNI Polri Pengalihan Kepesertaan TNI/POLRI ke BPJS Kesehatan Penyusunan Sisdur Kepesertaan dan Pengumpulan Iuran Pemetaan Perusahaan dan sosialisasi Perluasan Peserta di Usaha Besar, Sedang, Kecil & Mikro B S K Sinkronisasi Data Kepesertaan: JPK Jamsostek, Jamkesmas dan Askes PNS/Sosial -- NIK Pengukuran kepuasan peserta berkala, tiap 6 bulan Kajian perbaikan manfaat dan pelayanan peserta tiap tahun

11. PAKET MANFAAT DAN IURAN Manfaat bervariasi belum komprehensif sesuai kebutuhan medis • - Manfaat standar • Komprehensif sesuai keb medis • - Berbeda non medis KEGIATAN-KEGIATAN Manfaat sama untuk semua penduduk Iuran bervariasi Iuran : Masih berbeda PBI dan Non PBI Nilai Iuran sama untuk semua penduduk Konsensus paket manfaat Penetapan paket manfaat dlm Perpes JK, termasuk koordinasi manfaat Penyesuaian Perpres Jamkes Penyesuaian Perpres Jamkes Kajian berkala tahunan tentang upah , iuran, efektifitas manfaat , dan pembayaran antar wilayah Iuran PBI Disepakati: Rp 27.000 Non PBI: 3% - 2% 1% tambahan Telaah utilisasi kontinyu untuk menjamin efisiensi, menurunkan moral hazard, dan kepuasan peserta dan tenaga/fasilitas kesehatan

12. ASPEK PELAYANAN KESEHATAN • Jumlah mencukupi • Distribusi merata • Sistem rujukan berfungsi optimal • Pembayaran dengan cara prospektif dan harga keekonomian untuk semua penduduk • Distribusi belum merata • Kualitas bervariasi • Sistem rujukan belum optimal • Sistem Pembayaran belum optimal • Perluasan dan Pengembangan faskes dan nakes secara komprehensif • Evaluasi dan penetapan pembayaran KEGIATAN-KEGIATAN: RENCANA AKSI PENGEMBANGAN FASKES,NAKES, SISTEM RUJUKAN DAN INFRASTRUKTUR Implementasi roadmap: pengembangan faskes, nakes, sistem rujukan dan infrastruktur lainnya. Kajian berkala tahunan elijibilitas Faskes, kredensialing, kualitas layanan dan penyesuaian besaran pembayaran harga keekonomian Penyusunan Standar, prosedur dan pembayaran faskes Implementasi, pemantauan dan penyempurnaan sistem rujukan dan telaah utilisasi Implementasi pembayaran Kapitasi dan INA-CBGs serta penyesuaian besaran biaya dua tahunan dengan harga keekonomian

13. ASPEK KEUANGAN • PP Pengelolaan Dana Amanat diundangkan • Standar akuntansi JS diundangkan • Belum ada standar akuntansi untuk jaminan sosial nir laba • Belum ada PP pegelolaan dana jaminan sosial KEGIATAN-KEGIATAN EFISIEN DAN AKUNTABEL • Dana cadangan akumulatif sehat sekali • Pengelolaan Efisien dan Akuntabel Kebijakan Pengelolaan Dana Amanat Penyusunan Kebijakan akuntansi keuangan khusus BPJS Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Keuangan Penyusunan dan publikasi akuntabilitas dan kecukupan dana tiap semester sebagai indikator efisiensi dan akuntabilitas publik Laporan Keuangan Penutup dan Pembuka Penyusunan ketentuan cadangan tehnis dan valuasi aktuaria Analisis Estimasi Dampak Fiskal dan Produktifitas

14. ASPEK KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI KEGIATAN-KEGIATAN PENYEMPURNAAN TATA KELOLA Pengelolaan bervariasi oleh banyak Badan BPJS Kesehatan beroperasi dengan baik BPJS Kesehatan mengelola seluruh penduduk dengan indikator efisien dan memuaskan Penyiapan Beroperasinya BPJS Kesehatan Pemantapan organisasi dan manajmen Perubahan AD/ART dan Atribut PT Askes Pengembangan jumlah kantor perwakilan dan cabang Menyusun berbagai Sisdur Pengembangan kompetensi dan kinerja SDM BPJS dan Faskes Koordinasi pengalihan kepesertaan Pembentukan dan beroperasinya PMO Susun Pedoman Good Governance (GCG) Implementasi tata keclola (good governance) yang baik dan pelaporan publik Penyusunan dan Standarisasi Bisnis Proses Pengembangan kebijakan berbasis data, information warehouse, Jaringan dan Infrastruktur sistem informasi Blue Print IT Pengembangan Aplikasi

15. SOSIALISASI, PENGAWASAN DAN MONITORING Manfaat bervariasi belum komprehensif sesuai kebutuhan medis BPJS Kesehatan beroperasi dengan baik KEGIATAN-KEGIATAN BPJS Kesehatan mengelola JKN secara efisien, akuntabel, dan memuaskan Penyusunan strategi sosialisasi Sosialisasi menjelang BPJS Kesehatan Sosialisasi dan publikasi ilmiah menuju universal coverage Monitoring semesteran dampak sosialisasi (perkembangan kespesertaan dan kepuasan peserta) Susun bahan-bahan sosialisasi Peralihan Verifikator Inddependen Koordinasi dan Monitoring menjelang BPJS Kesehatan Analisis Laporan BPJS Kes tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Analisis Laporan BPJS Kes tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Analisis Laporan BPJS Kes tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Analisis Laporan BPJS Kes tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Analisis Laporan BPJS Kes tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Analisis Laporan BPJS Kes tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Penyusunan Indikator Kinerja Penyusunan Pedoman Monitoring dan Pengawasan Operasional BPJS Kesehatan Monitoring dan Pengawasan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan oleh DJSN Penyusunan Pedoman Pengawasan Keuangan BPJS Kesehatan Pelaksanaan Pengawasan Keuangan oleh BPK/akuntan publik/ OJK

16. KERANGKA KERJA DJSN, POKJA BPJS KESEHATANDAN PT ASKES (Persero) DJSN KEMENKES PERATURAN LAINNYA • PP PBI • Perpres Operasional TNI/Polri • PP Pelaksanaan UU BPJS • - PP Modal Awal dan Pengelolaan Dana • Perpres Tata Cara Pemilihan & Penetapan Dewas & Direksi BPJS SUB POKJA PT ASKES REGULASI • Paket Manfaat • - Iuran • - Urun Biaya • - Payment PMO ROAD-MAP POKJA BPJS KESEHATAN PEMBIAYAAN PERPRES JAMINAN KESEHATAN PT JAMSOSTEK - Kriteria faskes primer, rujukan, sanksi bagi PPK FASKES, RUJUKAN Blue Print IT IMPLEMENTASI SDM KESEHATAN RENCANA AKSI PELAYANAN KESEHATAN • Standar Akuntansi, Statutory Acc Points, • CoFR FARMASI & ALKES SOSIALIASI & ADVOKASI KEGIATAN SOSIALISI & ADVOKASI STRATEGI SOSIALISASI & ADVOKASI

17. Road Map Rinci dapat dibaca dalam Dokumen lengkap.Konsensus dan Konsensistensi pelaksanaan road map oleh semua pemangku kepentingan adalah kunci keberhasilan negeri dalam pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional