1 / 44

PERSIAPAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN INTEGRASI JAMKESDA

PERSIAPAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN INTEGRASI JAMKESDA. MENTERI KESEHATAN. Disampaikan pada rakorpop kesehatan Mercure, Jakarta, 16 November 2013. 1. PER KEMBANGAN PENYUSUNAN REGULASI. PROGRESS REGULASI. PROGRES REGULASI. PROGRES REGULASI. PROGRES REGULASI. PROGRES REGULASI.

drago
Download Presentation

PERSIAPAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN INTEGRASI JAMKESDA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERSIAPAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN INTEGRASI JAMKESDA MENTERI KESEHATAN Disampaikan pada rakorpop kesehatan Mercure, Jakarta, 16 November 2013

  2. 1. PERKEMBANGAN PENYUSUNAN REGULASI

  3. PROGRESS REGULASI

  4. PROGRES REGULASI

  5. PROGRES REGULASI

  6. PROGRES REGULASI

  7. PROGRES REGULASI

  8. 2. Kesiapanfasilitaskesehatandan SDM

  9. Kesiapan SaranaDasar PelayanandiPuskesmasMenurutPropinsi 2011 Sumber data: Rifaskes 2011

  10. Kesiapan FasilitasPenunjang DasarPuskesmasMenurut Propinsi 2011 Sumber data: Rifaskes 2011

  11. Kesiapan PeralatanDasardiPuskesmasMenurutPropinsi 2011 Sumber data: Rifaskes 2011

  12. Kesiapan PeralatanDasardiPuskesmasMenurutPropinsi 2011 Sumber data: Rifaskes 2011

  13. Persen Puskesmas Menurut Keberadaan Dokter: 0,1, 2+ & Provinsi 2011

  14. FASILITAS KESEHATAN PADA JKN (1/2) Perjanjian Kerja Sama (PKS)

  15. FASILITAS KESEHATAN PADA JKN (2/2)

  16. JUMLAH FASKES PRIMER YANG BEKERJASAMA DENGAN PT. ASKES

  17. Satudokter melayani 2,500 peserta JKNTahun 2013 Puskesmas & KlinikPraktekMandiri Sumber Data: Diolah dari data Kemenkes, TNP2K, dan PT Askes

  18. Kebutuhandan Pemenuhan DokterSpesialisdi RS PemerintahKelas C&D StandarTiapFaskesRujukanklas C minimum 4 Sp. Dasardanklas D minimum 2 Sp. Dasar Sumber: BPPSDM Kemenkes September 2013

  19. Strategi PemenuhandokterSpesialis 4 DasardanAnestesi 5 Pelatihan Dokter Kewenangan Tambahan : 77 dokter spesialisasi anak 24 dokter, spesialisasi Obgyn 29 dokter, spesialisasi anestesi 24 dokter Penugasanmelalui PTT (Tahun 2013 : 20 dokter) danResiden Senior (Tahun 2013 : 329 dokter) Pengangkatanmelalui PNS Sister Hospital Tim PelayananKesehatanBergerak (TPKB) Telemedicine

  20. Kekurangan dan Ketersediaan Perawat di Puskesmas 2013 • Standar kebutuhan minimal : rata-rata 6 perawat per puskesmas • Jumlahlulusanperawat per th: sekitar 30.000 perawat. • (data BPPSDMK 2013)

  21. Kekurangan dan Ketersediaan Bidan di Puskesmas 2013 • Standar kebutuhan minimal : rata-rata 4 bidan per puskesmas • Jumlahlulusanbidan per tahun: Sekitar52.000 bidan • (data BPPSDMK 2013)

  22. STRATEGI PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER: PEMENUHAN 1 DOKTER UNTUK 2.500 PESERTA JKN

  23. KesiapanSistemdanPedomanPelayanan • Program PenguatanSistemPelayananKesehatan Primer • Promotif & Preventif • PanduanPraktekKlinik • PanduanPraktekKlinik • Modul PLJJ: • e-learning & e-training

  24. KESIAPAN KEFARMASIAN DI FASKES PRIMER DAN RUJUKAN

  25. Sosialisasi dan Advokasi • 1. PenyusunanBahansosialisasi: • Telahdisusunbahansosialisasidiantaranyaadalahkumpulanperundangan, bukuFrequent Question and Aswer, Bukupedomansosialisasi, Leaflet danIklanLayananMasyarakat. • Sedangdalamprosesproduksi poster danspanduktentang JKN yang akandipasangdifasilitaskesehatan

  26. 2. Pelaksanaan Sosialisasi Advertorial tentang JKN di Media cetak dan elektronik (on-line) Penayangan Iklan Layanan Masyarakat dan running text di TV nasional dan Radio Talkshow di beberapa TV Nasional dan Radio Sosial media melalui Tweeter @puskomdepkes dan Utube Pengembangan microcite JKN di website kemkes.go.id Pertemuan/worshop/seminar dengan sasaran masyarakat umum, stakeholder dan kementerian dan Lembaga

  27. 3. Iuran, danTarif

  28. Iuran JKN (Perubahan Perpres 12/2013)

  29. BESARAN IURAN PBI 2014

  30. SUMBER DANA JKN KEMENKES PBI BAYAR IURAN PNS BPJS KES TNI  AKTIF & PNS + ANGGOTA KEL PEMERINTAH POLRI  AKTIF & PNS + ANGGOTA KEL PENSIUNAN VETERAN JPK JAMSOSTEK  PEKERJA & PEMBERI KERJA PEKERJA TDK MENERIMA UPAH (MANDIRI) 30

  31. TARIF KAPITASI

  32. TARIF RAWAT INAP FASKES TK I

  33. TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN NEONATUS

  34. KELOMPOK KELAS RS TARIF INA-CBG’S Tarif RS Swasta = Tarif RS Pemerintah RS kelas A RS kelas B RS kelas C RS kelas D RSU Rujukan Nasional RSK Rujukan Nasional

  35. TARIF KELOMPOK KELAS RAWAT INAP PADA TARIF INA-CBG’S HASIL SIMULASI : KENAIKAN PENDAPATAN RS PADA TARIF PERAWATAN KELAS 3 DG TARIF INA-CBG’S JKNPerawatankelas 1, 2 dan 3Kenaikankelas 3 ke 2: 20%Kenaikankelas 3 ke 1: 40 %

  36. REGIONALISASI • Tujuan: untuk membedakan tarif di kab/kota  perbedaan kemahalan harga obat dan alat medik habis pakai • Terdapat 5 skala/index • Digunakan dalam negosiasi antara BPJS kes dengan asosiasi faskes • Tarif regionalisasi diatur dalam peraturan BPJS Kesehatan

  37. 4.INTEGRASI JAMKESDA dan PERAN PEMERINTAH DAERAH

  38. JAMKESDA DALAM ERA JKN • Fokusmenjaminmasyarakatmiskindantidakmampu yang belumtercoveroleh JKN • Penyelenggarandiarahkandidalamsistem JKN melaluipengelolanyaadalah BPJS Kesehatan • Besaraniuranmengikutiketentuaniuran PBI JKN  Rp 19.225,- / jiwa/bulan • Bagidaerah yang tidakmampumembayarRp 19.225,-: • menyeleksisasaran yang benar2 miskindantidakmampu yang dibiayaiPemda • Masyarakakat yang mampudimotivasiuntukmendaftarkanmenjadipesertake BPJS Kesehatandanmembayariuran

  39. KETENTUAN JAMKESDA DALAM ERA SJSN PerpresperubahanatasPerpres No 12 tahun 2013 ttg JaminanKesehatanpasal 6A diaturbahwa: “Penduduk yg belum termasuk sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dpt diikutsertakan dlm program Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan oleh pemerintah daerah”. Permendagri No 27 Th 2013 ttg Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2014 “Pemda tetap menyediakan anggaran untuk Jamkesda”

  40. PERAN PEMERINTAH (PUSAT DAN DAERAH) DALAM PEMBIAYAAN KESEHATAN (1) 1. PemerintahFokuspadapembiayaanUpayaKesehatanMasyarakat (UKM) danIuranbagiFakir miskindanTidakmampu Pembiayaanyang bersifatUpayaKesehatanPerorangan (UKP) menjaditanggungjawabmasyarakatmelaluikontribusiiuranmasyarakat. Penyediaanfasilitasumumdan Faskes (UU45 pasal 34 ayat2)

  41. PERAN PEMERINTAH (PUSAT DAN DAERAH) DALAM PEMBIAYAAN KESEHATAN 4. BiayaoperasionalfaskesakandibiayaidarihasilpendanaanJKN, namunmasatransisi, faskesdaerahmasihmembutuhkansubsidioperasionaldari. 5. Ketersediandanpemenuhankebutuhan SDM kesehatantermasukpendistribusiannyamenjaditanggungjawabPusatdandaerah 6. Pusat (Kemenkes) akanlebihfokuspadapengaturantermasuk penetapanPedoman, standar-standar, danpenyeimbanganggaranberdasarkanfiskaldaerah.

  42. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP URUSAN KESEHATAN • Urusan kesehatan merupakan pelayanan dasar yang wajib dipenuhi disamping pendidikan • Pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem jaminan sosial termasuk jaminan kesehatan • Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran urusan kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji.

  43. KESIMPULAN Peraturan pelaksanaan penyelenggaraan JKN telah siap untuk mendukung pelaksanaan JKN 2014 Faskes & SDM pada saat beroperasionalnya BPJS kesehatan memadai dan masih diperlukan tambahan seiring dng pertumbuhan peserta JKN Sosialisasi dan advokasi harus terus ditingkat untuk seluruh elemen masyarakat Peran pemeritah daerah dalam pelaksanaan JKN sangat penting utama penyediaan kecukupan Faskes, SDM kes, dan kecukupan biaya kesehatan JKN dapat terlaksana dengan baik secara efisien dan berkesinambungan dengan didukung berbagai langkah yang ditempuh menuju sustainabilitas

  44. TERIMA KASIH

More Related