610 likes | 1.71k Views
E N D
3. 3
4. DASAR KEBIJAKAN PERENCANAAN & PENGANGGARAN PEMBANGUNAN KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2007
5. Dasar Kebijakan Perencanaan & Penganggaran Pembangunan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2007 RPJM 2005 – 2009
RENSTRA DEPKES RI 2005 – 2009
MDG’s 2015
SKN
SPM
KEBIJAKAN MENKES, dan
RKP
6. LANDASAN OPERASIONAL :
UU No. 25 Tahun 2004 tentan SPPN
PP No. 20 Tahun 2004 tentang RKP
PP No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan RKA-K/L
PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM
Perpres No. 7 Tahun 2005 tentang RPJMN
Permenkes No. 1575/MENKES/PER/XI/2005 ttg Org. & Tata Kerja Depkes
Kepmenkes No. 131/MENKES/SK/II/2004 tentang SKN
Kepmenkes No. 1475/Menkes/SK/X/2003 tentang SPM Bidang Kesehatan di Kab./Kota
Kepmenkes No. 004/MENKES/SK/I/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Des. Bid. Kes.
Kepmenkes No. 1091/Menkes/SK/X/2004 tentang Petunjuk Teknjs SPM Bid. Kes. Di Kab/Kota
Kepmenkes No. 331/Menkes/SK/V/2006 tentang Renstra Depkes Tahun 2005 - 2009
7. Kebijakan Daerah Provinsi Sumatera Utara RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2006-2009
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 2006 -2009
Kebijakan Gubernur Sumatera Utara, bahwa pembangunan kesehatan merupakan urutan prioritas ke tiga setelah infrastruktur dan pendidikan.
8. RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
DINAS KESEHATAN PROVINSI
SUMATERA UTARA
(2006-2009)
10. MISI Penggerak pembangunan berwawasan kesehatan
Meningkatkan kualitas Aparatur Kesehatan menuju pelayanan prima
Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungan
Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau
Mendorong kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan
13. Arah Kebijakan Pembangunan Kesehatan (Renstra Dinas Kesehatan Provsu 2006-2009) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat;
Meningkatkan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
Peningktana upaya pemeliharaan, perlindungan/ kesehatan/keselematan kerja;
Peningkatan keselamatan dan keamanan terutama bagi pekerja dan individu/masyarakat;
Peningkatan upaya pencegahan dan penyembuhan penyakit;
Peningkatan Upaya lingkungan sehat;
14. Peningkatan kualitas, keterjangkauan dan pemerataan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
Peningkatan upaya dan percepatan penanggulangan masalah kesehatan akibat terjadinya wabah, KLB dan bencana;
Peningkatan upaya pemerataan dan profesionalisme SDM;
Peningkatan perumusan kebijakan/program pembangunan kesehatan berdasarkan hasil litbangkes;
Peningkatan upaya penyediaan dan pemanfaatan obat esensial termasuk obat-obatan yang tidak terjangkau oleh masyarakat;
Menjamin mutu, keamanan dan khasiat/kemanfaatan produk obat, obat tradisional, kosmetik, produk pangan serta mencegah masyarakat dari penyalahgunaan obat keras, napza;
15. PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN
16. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Lingkungan Sehat
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Upaya Kesehatan Perorangan
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Sumber Daya Kesehatan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Program Pembangunan
17. SUMBER/KEBIJAKAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN KESEHATAN APBN
1. JPKMM
2. DANA DEKONSENTRASI
3. DANA TUGAS PEMBANTUAN
4. DAK
5. PLN/PHLN
APBD Provinsi
APBD Kab/Kota
NGO/LSM, Swasta dan Masyarakat
19. MEKANISME PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KESEHATAN
PADA SKPD DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2007
20. TEKNIK PERENCANAAN Analisa situasi
Masalah dan tujuan
Seleksi kegiatan intervensi
Rencana dan anggaran
22. Jumlah Puskesmas :Propinsi = 441 Unit Ratio terhadap penduduk 1 : 27.724 (Standar Nasional = 1 : 30.000)
26. Permasalahan Sarana Kesehatan Dasar (Yandas) dan Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (RSUD)
27. Bangunan/Gedung Puskesmas & RSUD Bangunan/Gedung Puskesmas belum memperhatikan aspek/nilai jual & seni, sebagai jasa pelayanan
Akses & jangkauan masyarakat kepada sarana pelayanan (Puskesmas) masih rendah.
Tidak dialokasikannya biaya pemeliharaan untuk gedung/bangunan Puskesmas;
Belum semua Puskesmas dilengkapi dengan Puskemas keliling (Roda-4 dan Roda-2) yang memadai;
Belum semua Puskesmas didukung dengan SAB yang memenuhi syarat, Listrik & jaringan komunikasi
Bangunan/Gedung RSUD belum memperhatikan aspek/nilai jual & seni, sebagai jasa pelayanan (kurang menarik)
Akses & jangkauan masyarakat miskin kepada sarana pelayanan (RSUD) masih rendah.
Biaya pemeliharaan untuk gedung/bangunan RSUD kurang memadai;
Sarana Instalasi SAB, Limbah dan sampah kurang memadai.
28. Peralatan Kesehatan Kualitas peralatan kesehatan pada Puskesmas masih rendah;
Tidak tersedianya biaya untuk pemeliharaan peralatan kesehatan.
Peralatan kesehatan tertentu belum pernah dilakukan kalibrasi;
Peralatan kesehatan pada Pustu kurang memadai;
Kualitas peralatan kesehatan pada RSUD masih rendah;
Tidak tersedianya biaya untuk pemeliharaan peralatan kesehatan.
Peralatan kesehatan tertentu belum pernah dilakukan kalibrasi;
Masing-masing RSUD berusaha memenuhi kebutuhan peralatannya (belum memperhatikan fungsi centre of excelen) atau pelayanan unggulan.
29. Tenaga Kesehatan Belum semua Puskesmas memiliki tenaga kesehatan minimal (antara lain : drg, Bidan, Tenaga Gizi dan Sanitasi, dll);
Tenaga kesehatan yang ditempatkan pada Puskesmas pada umumnya belum pernah melakukan uji kompetensi;
Pendistribusian tenaga kesehatan tidak merata (terkonsentrasi di daerah perkotaan);
Pendidikan dan pelatihan (diklat) tenaga kesehatan pada Puskesmas masih kurang;
Terbatasnya tenaga pelatih pada Tk.kab/kota;
Belum diterapkannya sistem pola karir, reward dan punishmen.
Masih banyak RSUD yang belum mempunyai dokter spesialis dasar apalagi RSUD pada Kab pemekaran;
Tenaga kesehatan yang ditempatkan pada RSUD pada umumnya belum pernah melakukan uji kompetensi;
Pendistribusian tenaga kesehatan tidak merata (terkonsentrasi di daerah perkotaan);
Pendidikan dan pelatihan (diklat) tenaga kesehatan pada RSUD kurang;
Belum diterapkannya sistem pola karir, reward dan punishmen.
Mutu pelayanan tenaga kesehatan masih kurang optimal.
30. Permasalahan Umum Wilayah Sumatera Utara terdiri dari dataran tinggi, kepulauan, dan masih terdapat beberapa daerah terpencil, sehingga masih diperlukan penambahan pembangunan Puskesmas/Pustu.
Perlu kebijakan/aturan tentang indikator penambahan pembangunan Puskesmas (pengendalian Kab/kota pemekaran), Perlu tim pengkajian.
Masalah lokal spesifik, Puskesmas ramai di hari pekan, pasien terlambat pertolongan, diperlukan kegiatan pelayanan di luar gedung, bhakti sosial pengobatan gratis pada tk. Desa, dan penambahan peralatan kesehatan mobile, dsb.
Perlu penambahan Puskesmas Keliling Roda-4 dan Roda-2 (diharapkan setiap Puskesmas 1 (satu) Unit Pusling Roda-4 dan 3 (tiga) Unit Pusling Roda-2);
Jumlah Pasien yang berobat ke Luar Negeri (khususnya ke Pulau Penang) semakin meningkat setiap tahunnya;
Sering dijumpai adanya perbedaan hasil diagnosa, sehingga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat berobat di Sumut (Medan).
Banyak tenaga kesehatan yang pidah ke Provinsi (dengan alasan mengikuti suami), sehingga menyebabkan kekurangan tenaga kesehatan di daerah.
32. P0SKESTREN :Jumlah Poskestren Se-Sumatera Utara pada tahun 2007 sebanyak : 150 Unit(yang mendapat bantuan tahun 2006 sebanyak 21 Unit)
33. Permasalahan Program
35. STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR Meningkatkan promosi dan kampanye kesehatan;
Meningkatkan akses dan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas;
Meningkatkan sistem surveilans, monitoring dan informasi kesehatan;
Meningkatkan penyediaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan;
Meningkatkan pembiayaan pemerintah dalam bidang kesehatan
38. Penyusunan RKA-KL (APBN) Proses, mekanisme (NASIONAL)
39. Penyusunan RKA-SKPD (APBD) Proses, mekanisme dan permasalahan
42. Penyusunan KUA
43. Kebijakan Umum APBD (KUA)
44. Rancangan KUA yang telah disusun disampaikan Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah kepada Kepala Daerah paling lambat awal Bulan Juni
Rancangan KUA Disampaikan Kepala Daerah Kepada DPRD paling lambat pertengahan Bulan Juni Tahun Anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD
Rancangan KUA yang telah dibahas disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan
45. Proses Penyusunan PPAS Rancangan PPAS disusun berdasarkan KUA yang telah disepakati
Kepala daerah menyampaikan Rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan
Pembahasan dilakukan TAPD bersma Panitia Anggaran
Rancangan PPAS disepakti menjadi PPA paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan
46. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
47. Penyusunan RKA-SKPD
49. BEBERAPA INDIKATOR SEBAGAI DASAR PENILAIAN KINERJA 1. Masukan (input), berupa tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besaran sumber dana, sumber daya manusia, material,
waktu, dan teknologi yang digunakan untuk melaksanakan program.
2. Keluaran (output), berupa tolok ukur kinerja berdasarkan produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari program sesuai dengan
masukan yang digunakan.
3. Hasil (outcome), berupa tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan keluaran program
atau kegiatan yang sudah dilaksanakan.
4. Manfaat (benefit), berupa tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi
masyarakat dan Pemerintah Daerah.
5. Dampak (impact), berupa tolok ukur kinerja berdasarkan dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai dari manfaat
Kepmendagri 29/2002 ? 1 s.d 5........Permendagri No 13/2006 ? 1 s.d 3
50. Perbedaan Kepmendagri 29/2002 dg Permendagri 13/2006 RASK
DASK
Pimlak
AKU
Kode Rekining RKA-SKPD
DPA-SKPD
PPTK
KUA
Kode Rekening
54. BAGAN KODE
55. KELOMPOK DAN JENIS BELANJA
56. Diperlukan penambahan biaya operasional Puskesmas/Pustu, Poskesdes dan Posyandu, dimungkinkan sharing.
Diperlukan kebijakan pemenuhan tenaga kesehatan dengan jumlah minimal pada setiap Puskesmas/Pustu, dan Poskesdes kab/kota, (sharing Pusat, Prov. dan kab/Kota); kemungkinkan tenaga honor/kontrak;
Diperlukan kebijakan dalam rangka pembangunan/ penambahan Puskesmas;
Kebijakan tentang fokus perhatian alokasi DAK untuk pembangunan Poskesdes dan pemenuhan peralatan Pustu;
57. Issue Startegis Pembangunan Kesehatan 2008 yang Perlu Mendapat Perhatian Pembangunan (PSC) Public Safety Center atau Pusat Penanggulangan Bencana:
a. Pembangunan Lanjutan Gedung PSC
c. Pengadaan Peralatan Kesehatan (Mobile);
d. Biaya operasional
Pembangunan/Pembentukan Jaringan Call Centre;
a. Biaya Operasional Call Centre dan Ambulance
Jaringan;
b. Incentif Petugas;
c. Pengadaan Peralatan Kesehatan Kegawat-
Daruratan;
58. Pengembangan Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) menjadi BKIM
a. Penyediaan Lahan;
b. Penempatan tenaga kesehatan (dokter
spesialis dan tenaga kesehatan lainnya);
c. Pengadaan peralatan kesehatan;
Pengembangan Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru (BP-4) menjadi RS Infeksi
a. Penyediaan Lahan;
b. Penempatan tenaga kesehatan (dokter
spesialis dan tenaga kesehatan lainnya);
c. Pengadaan peralatan kesehatan;
59. TERIMA KASIH