270 likes | 1.18k Views
PENYUSUNAN K ONTRA K : ANATOMI KONTRAK. Oleh: Dr. Miftahul Huda, SH, LLM Disampaikan Dalam WORKSHOP: PENINGKATAN KEMAMPUAN PENYUSUNAN NASKAH PERJANJIAN DI LINGKUNGAN LIPI Pada Tanggal 12 – 13 Juni 2013 Di Hotel Permata Jl. Pajajaran Raya No 35 BOGOR. ANATOMI KONTRAK LINGKUP BAHASAN.
E N D
PENYUSUNAN KONTRAK:ANATOMI KONTRAK Oleh: Dr. Miftahul Huda, SH, LLM Disampaikan Dalam WORKSHOP: PENINGKATAN KEMAMPUAN PENYUSUNAN NASKAH PERJANJIAN DI LINGKUNGAN LIPI Pada Tanggal 12 – 13 Juni 2013 Di Hotel Permata Jl. Pajajaran Raya No 35 BOGOR By Miftahul Huda/Huda&Co
ANATOMI KONTRAKLINGKUP BAHASAN • Anatomi (Muatan Kontrak) Secara Yuridis? • Anatomi (Muatan Kontrak) Secara Umum (Garis Besar)? • Anatomi (Muatan Kontrak) Secara Umum (Rinci)? • Anatomi (Muatan Kontrak) Berdasarkan Konteks Transaksi/Mandatory • CheckListUntuk Penyusunan Kontrak By Miftahul Huda/Huda&Co
ISI PERJANJIAN/KONTRAK 3 (TIGA) MACAM ISI/’TUJUAN’ KONTRAK (1234 Jo 1235-1242 KUH PERDATA) • UNTUK MEMBERIKAN “SESUATU”; • UNTUK BERBUAT “SESUATU”; ATAU • UNTUK TIDAK BERBUAT “SESUATU” (*) DALAM HAL-HAL TERSEBUT DIPENUHI = “PRESTASI” (v. WANPRESTASI) By Miftahul Huda/Huda&Co
ISI PERJANJIAN/KONTRAK Pasal 1234 Tiap-tiap perjanjianadalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuatsesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. 1235-1238 = Perjanjian untuk memberikan sesuatu 1239-1242 = Perjanjian untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu By Miftahul Huda/Huda&Co
ANATOMI KONTRAKSECARA BASIC/YURIDIS • SUBYEK HUKUM – PARA PIHAK (a) Komparisi/Kapasitas (b) Kesepakatan/Tanda tangan (c) Persetujuan/Pemberitahuan yang disyaratkan • OBYEK HUKUM – BARANG/JASA (a) Barang: penyebutan & penguraian secara pasti dan tepat ‘barang’ yang menjadi obyek kontrak (b) Jasa: penyebutan & penguraian. secara pasti dan tepat prestasi yang dilakukan oleh para pihak – spesifikasi dan desain dilampirkan, jika perlu. By Miftahul Huda/Huda&Co
ANATOMI KONTRAKSECARA BASIC/YURIDIS(Contn’d) 3. HUBUNGAN HUKUM – JENIS & SIFAT (a) Judul/Nama Kontrak (b) Penyebutan Judul/Nama Kontrak dalam Recital Clauses (c) Kewajiban-kewajiban masing-masing Pihak (d) Hak-hak masing-masing Pihak (*) Sample Issues: Transaksi B-Way Project? Transaksi M-Rail Project? By Miftahul Huda/Huda&Co
ANATOMI KONTRAKSECARA UMUM (GARIS BESAR) • Judul/Nama Kontrak (Heading) • Para Pihak/Komparisi (Parties) • Pertimbangan/Konsideran (Recital Clauses/Premis) • Isi (Content/Body) • Penutup (Closing) • Tanda Tangan (Signature Space) (+) Lampiran/Tabel (Attachment/Table) Peta/Denah + Colouring By Miftahul Huda/Huda&Co
ANATOMI KONTRAKSECARA UMUM (GARIS BESAR) (Contn’d) Secara umum lazimnya dikelompokkan ke dalam: 1. Unsur Esensialia(Esential Elements); [Klausula pokok sebagai syarat yang harus ada mis. barang & harga] 2. Unsur Naturalia(Natural Elements); dan [Klausula umum yang lazimnya ada mis. cara, waktu & tempat pembayaran] 3. Unsur Aksidentalia (Accidental Elements) [Klausula yang tidak harus ada mis. biaya, pemberitahuan & domisili] By Miftahul Huda/Huda&Co
ANATOMI KONTRAKSECARA UMUM (RINCI) • Para Pihak • Recital Clauses • [Definisi dan Interpretasi] • Ruang Lingkup Perjanjian (Barang/Jasa) • Pelaksanaan Perjanjian (Performance/Delivery) • Harga/Imbalan Jasa • Waktu & Cara Pembayaran • Denda atau Bunga • Pajak dan Biaya yang Timbul • Gantirugi • Asuransi • Pernyataan dan Jaminan • Keadaan Kahar (Force Majeure) • Pengalihan • Pilihan Hukum • Pilihan Forum/Penyelesaian Sengketa • Pemberitahuan • Bahasa • Tanda tangan (+) Lampiran-lampiran/Tabel By Miftahul Huda/Huda&Co
ANATOMI KONTRAKBERDASARKAN KONTEKS TRANSAKSI/MANDATORY 1. KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (PERPRES NO 54/2010) 2. KONTRAK KERJA KONSTRUKSI (UU NO 18/1999) By Miftahul Huda/Huda&Co
SYARAT [PEDOMAN] MATERIIL KONTRAKPENGADAAN BARANG/JASA (PERPRES NO 54/2010) • RancanganKontrakberpedomanpada “StandarKontrakPengadaanBarang/Jasa” yang diaturdenganperaturanKepala LKPP (Pasal 65(2 & 3) Perpres 54/2010). • Buku 4 Lampiran II menentukanbahwaSuratPerjanjianterdiridari: 1) PokokPerjanjian: Terdiridari: a) PEMBUKAAN: (1) JudulKontrak (2) NomorKontrak (3) TanggalKontrak (4) KalimatPembuka (5) Para PihakdalamKontrak (6) LatarBelakang b) ISI: Kesepakatan, nilaikontrakdansumberpembayaran, pengertian/ definisi, beberapadokumenmerupakansatukesatuan, hierarkhi, pelaksanaankewajiban, jangkawaktudanmulaiefektifnya. c) PENUTUP By Miftahul Huda/Huda&Co
SYARAT MATERIILKONTRAK KERJA KONSTRUKSI (UU NO 18/1999) PASAL 22 (2) UU NO 18/1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI MENYATAKAN “KONTRAK KERJA KONSTRUKSI” SEKURANG-KURANGNYA HARUS MENCAKUP URAIAN MENGENAI: • PARA PIHAK • RUMUSAN PEKERJAAN • MASA PERTANGGUNGAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN • TENAGA AHLI • HAK DAN KEWAJIBAN • CARA PEMBAYARAN • CIDERA JANJI By Miftahul Huda/Huda&Co
PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) KEGAGALAN BANGUNAN PERLINDUNGAN PEKERJA ASPEK LINGKUNGAN (+)HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL Note: Ketentuan sub-contracting dan pemberian insentif dapat dimasukkan, jika perlu. SYARAT MATERIILKONTRAK KERJA KONSTRUKSI (UU NO 18/1999) (Contn’d) By Miftahul Huda/Huda&Co
SYARAT MATERIIL/ANATOMIPKS PEMERINTAH & BADAN USAHA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR (PERPRESNO 67/2005 Jo PERPRES 56/11 ) PASAL 23 (1) PERPRES 67/2005 (Jo PERPRES NO13/2010 7 & PERPRES NO 56/2011TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR MENYATAKAN “PERJANJIAN KERJASAMA” PALING KURANGMEMUAT MENGENAI: • Lingkuppekerjaan; • Jangkawaktu; • Jaminanpelaksanaan; • Tarifdanmekanismepenyesuaiannya; • Hakdankewajiban, termasukalokasirisiko; • Standarkinerjapelayanan; • PengalihansahamsebelumProyekKerjasamaberoperasisecarakomersial; • Sanksidalamhalparapihaktidakmemenuhiketentuanperjanjian; • LaporankeuanganBadan Usaha dalamrangkapelaksanaanperjanjian, yang diperiksasecaratahunanoleh auditor independen, danpengumumannyadalam media cetak yang berskalanasional; • h. ia. By Miftahul Huda/Huda&Co
SYARAT MATERIIL/NATOMIPKS PEMERINTAH & BADAN USAHA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR(PERPRESNO 67/2005 Jo PERPRES 56/11)-Contned • Mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur secara berjenjang, yaitu musyawarah mufakat, mediasi, dan arbitrase/pengadilan; • Mekanisme pengawasan kinerja Badan Usaha dalam pelaksanaan perjanjian; • Penggunaan dan kepemilikan aset infrastruktur; • Pengembalian aset infrastruktur dan/atau pengelolaannya kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah; • Keadaan memaksa; • Pernyataan dan jaminan para pihak bahwa Perjanjian Kerjasama sah mengikat para pihak dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; • Penggunaan bahasa dalam perjanjian, yaitu Bahasa Indonesia atau apabila diperlukan dapat dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris; dan • Hukum yang berlaku, yaitu hukum Indonesia. By Miftahul Huda/Huda&Co
SYARAT MATERIIL/ANATOMIKERJASAMA DAERAH (PPNO 50/2007) PASAL 77 PP NO 50/2007 TENTANG TATACARA PELAKSANAAN KERJASAMA DAERAH MENYATAKAN “PERJANJIAN KERJASAMA” PALING SEDIKIT MEMUAT MENGENAI: • Subyekkerjasama; • Obyekkerjasama; • Ruanglingkupkerjasama; • Hakdankewajibanparapihak; • Jangkawaktukerjasama; • Pengakhirankerjasama; • Keadaanmemaksa; dan • Penyelesaianperselisihan. By Miftahul Huda/Huda&Co
PENUTUP SEKIAN & TERIMA KASIH By Miftahul Huda/Huda&Co