1 / 19

Kamis , 24 Januari 2019 Di Ruang ASN BKPPD Kabupaten Klatyen

SOSIALISASI PERBUP NOMOR 65 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN PRESENSI ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN. Kamis , 24 Januari 2019 Di Ruang ASN BKPPD Kabupaten Klatyen. Dasar Hukum :. 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

pearle
Download Presentation

Kamis , 24 Januari 2019 Di Ruang ASN BKPPD Kabupaten Klatyen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SOSIALISASI PERBUP NOMOR 65 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN PRESENSI ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN Kamis, 24 Januari 2019 Di Ruang ASN BKPPD KabupatenKlatyen

  2. DasarHukum: 1. Undang-UndangNomor 5 Tahun 2014 tentangAparaturSipil Negara 2. PeraturanPemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentangDisiplinPegawaiNegeriSipil 3. PeraturanPemerintahNomor 11 Tahun 2017 tentangManajemenPegawaiNegeriSipil PeraturanPemerintahNomor 49 Tahun 2018 tentangManajemenPegawaiPemerintahDenganPerjanjianKerja PeraturanKepalaBadanKepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara PemberianCutiPegawaiNegeriSipil; 6. PeraturanBupatiKlatenNomor 47 Tahun 2012 tentangHariKerja, Jam KerjadanApelPegawaiNegeriSipil Di LingkunganPemerintahKabupatenKlaten 7. PeraturanBupatiKlatenNomor 2 Tahun 2014 tentangPemberianTambahanPenghasilankepada PNS di LingkunganPemerintahKabupatenKlaten 8. PeraturanBupatiKlatenNomor 65 Tahun 2018 tentangPelaksanaanPresensiElektronik di LingkunganPemerintahKabupatenKlaten

  3. MaksuddanTujuan • PresensiElektronikadalahcaramengukurkehadiranpegawaidenganmenggunakanperalatanelektronik. • MaksudadanyaPresensiElektronik - untukmengoptimalkankinerja, peningkatanpelayanandanterwujudnyaprofesionalismeAparaturSipil Negara di lingkunganPemerintahKabupatenKlaten * TujuanpelaksanaanPresensiElektronikadalah: a. meningkatkandisiplin ASN; dan • menjaminakuntabilitastingkatkehadiran ASN secaracepatdanakurat. SasaranPenggunaanPresensiElektronik : - PNS, CPNS dan PPPK

  4. PRESENSI DAN ABSENSI ELEKTRONIK Presensielektronik • PeralatanPresensiElektronikdipasangpadaPerangkat Daerah dan unit kerjaterdekat yang diaturlebihlanjutolehSekretaris Daerah. • PemasangandanpemeliharaanperalatanPresensiElektronikdilaksanakanolehPerangkat Daerah • PemeliharaanjaringanPresensiElektronikdilaksanakanolehDinasKomunikasiInformatika. • PeralatanPresensiElektronikterkoneksidengan data base aplikasiPresensiElektronik di BadanKepegawaian, PendidikandanPelatihan Daerah. • Setiap ASN melaksanakanperekamanpresensielektronik. • Perekamanmenggunakan 2 indikator : - wajah / alismatadan, - sidikjari.

  5. PRESENSI ELEKTRONIK • Setiap ASN wajibmelakukakanPresensiElektronik 2 kali dalamsetiapharikerja : 1. PresensiMasukKerja : dilaksanakan paling cepat 1 jam sebelummasukkerja 2. PresensiPulangKerja: dilaksanakan paling lambat 1 jam sesudah jam kerjaberakhir. • Perangkat Daerah yang memberlakukanpengaturan jam kerjasecara shifting, maka PNS yang bersangkutandapatmelakukanperekamanPresensiElektroniksesuaijadwal shift yang telahditetapkanolehKepalaPerangkat Daerah. • ASN yang melaksanakanlemburtetapmelakukanPresensiElektronikpulangkerja.

  6. PerbupNomor 47 Tahun 2013tentangHariKerjadanApel PNS di LingkunganPemerintahkabupatenKlaten • Jumlah Jam KerjaUmumefektifdalam 5 hariKerjaadalah 37,5 Jam, denganpengaturan : • Senin s/d. Kamis : 07.10 WIB s/d. 15.30 WIB • Jumat : 07.10 WIB s/d. 11.20 WIB Pengaturankerjauntuk yang 6 hariKerja : • Senin s/d. Kamis : 07.15 WIB s/d. 14.15 WIB • Jumat : 07.15 WIB s/d. 11.00 WIB • Sabtu : 07.15 WIB s/d. 13.00 WIB • ApelPagidilaksanakansetiapharisebelummengawali jam kerja. • Kehadiranpegawaipadaharikerja, jam kerjadanapeldibuktikandenganalatpencatatkehadiranelektronikdan manual. • PresensiElektroniktidakmenghilangkankewajiban ASN melaksanakanApelsebelummengawali jam kerja. • PembinaandanpengawasanterhadappelaksanaanHariKerja, Jam KerjadanApeldilakukanolehatasanlangsungmasing-masingpegawai, dandikoordinasikandengan BKPPD.

  7. ABSENSI ELEKTRONIK • ASN yang tidakmasukkantorkarenamelaksanakanperjalanandinasluardaerah, tugasbelajar, cuti, sakit, pendidikandanpelatihanataumelakukantugaskedinasan lain tidakwajibmelakukanPresensiElektronik. • ASN yang tidakmasukkantormemberitahukanmelaluiaplikasi SAE. • ASN yang melaksanakanperjalanandinasluardaerah, tugasbelajar, cuti, pendidikandanpelatihanataumelakukantugaskedinasan lain menyampaikansuratperintahataukeputusanPejabat yang berwenangsebagai data dukungsesuaiketentuan. • ASN yang sakitmenyampaikansuratketerangansakit/doktersebagai data dukung yang sah. • ASN yang izintidakmasukkerjakarenaadakeperluan yang dapatdipertanggungjawabkanmenyampaikansuratketerangan. • ASN yang sebelum jam kerjaberakhirmendapatkantugas di luarkantordalamdaerahmelebihi jam kerja, sakitatauizinkarenaadakeperluan yang dapatdipertanggungjawabkandapatmelakukanPresensiElektronikpulangkerjapadasaatakanmeninggalkantugasdenganseizinKepalaPerangkat Daerah.

  8. Aplikasi SAE (SistemInformasiPresensiElektronik) • Sebuahsisteminformasi yang dibangununtukmelakukanpengelolaan data presensidanAbsensi PNS di lingkunganPemerintahkabupatenKlaten. Ada 2 perangkat : • MesinElektronik : Fingerprint untukmencatatkehadiran • Layananpesansingkat (SMS) : melaporkanketidakhadiran PNS dengan SMS le Layanan SAPA BKPPD SMS ke No. 085802751751 atau 085802760760 carapendaftaran : SAPA REG namatanpagelar NIP barutanpaspasi

  9. ABSENSI / KETIDAKHADIRAN • ASN yang tidakmasukkantorkarenamelaksanakanperjalanandinasluardaerah, tugasbelajar, cuti, sakit, pendidikandanpelatihanataumelakukantugaskedinasan lain tidakwajibmelakukanPresensiElektronik. • ASN yang tidakmasukkantormemberitahukanmelaluiaplikasi SAE. • ASN yang melaksanakanperjalanandinasluardaerah, tugasbelajar, cuti, pendidikandanpelatihanataumelakukantugaskedinasan lain menyampaikansuratperintahataukeputusanPejabat yang berwenangsebagai data dukungsesuaiketentuan. • ASN yang sakitmenyampaikansuratketerangansakit/doktersebagai data dukung yang sah. • ASN yang izintidakmasukkerjakarenaadakeperluan yang dapatdipertanggungjawabkanmenyampaikansuratketerangan. • ASN yang sebelum jam kerjaberakhirmendapatkantugas di luarkantordalamdaerahmelebihi jam kerja, sakitatauizinkarenaadakeperluan yang dapatdipertanggungjawabkandapatmelakukanPresensiElektronikpulangkerjapadasaatakanmeninggalkantugasdenganseizinKepalaPerangkat Daerah.

  10. PERATURAN BKN NO 24 TAHUN 2017TENTANG TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS Cutiadalahkeadaantidakmasukkerja yang diizinkandalamjangkawaktutertentu • Ada 7 macamCuti1. CutiTahunan (12 haridalamsetahun) 2. CutiBesar ( paling lama 3 bulan) 3. CutiSakit 4. CutiMelahirkan 5. Cuti Karen AlasanPenting 6. CutiBersama 7. Cuti Di LuarTanggungan Negara

  11. PENGELOLAAN DATA PRESENSI ELEKTRONIK • Pengelolaan data PresensiElektronikdilakukanoleh: a. Admin PD; dan b. Admin PresensiElektronikKabupatenKlaten. Admin PD mempunyaitugassebagaiberikut: a. mengelola data PresensiElektronik; b. melakukanverifikasi data PresensiElektroniksebulansekali; c. membuatlaporan data PresensiElektronik; d. melakukankoordinasidenganBadanKepegawaian, PendidikandanPelatihan Daerah danDinasKomunikasiInformatikadalampengelolaanPresensiElektronik; dan e. melakukansinkronisasidenganBendaharaPerangkat Daerah terkait up date hasilverifikasilaporanpenggunaanPresensiElektronikoleh ASN padaPerangkat Daerah sebagaisalahsatudasarpembayarantambahanpenghasilan. Admin PresensiElektronikKabupatenKlatenmempunyaitugassebagaiberikut: a. mengaturhakakses admin; b. melakukanverifikasi data PresensiElektronik; c. melakukan backup data PresensiElektronik; dan d. melakukanpengelolaanaplikasiPresensiElektronik.

  12. MEKANISME PELAPORAN • Admin PD menyampaikanlaporanPresensiElektronikkepadaBadanKepegawaian, PendidikandanPelatihan Daerah danBadanPengelolaanKeuangan Daerah secarasistem. • Laporandisampaikan paling lambatpadatanggal 5 (lima) bulanberikutnya. • Apabilatanggalsebagaimanadimaksudbertepatandenganharilibur, makalaporandisampaikanpada 1 (satu) harikerjaberikutnya. • Selainpenyampaianlaporanmenggunakansistem, Admin PD menyampaikanlaporanPresensiElektronikdalambentuk print out kepadaBadanPengelolaanKeuangan Daerah danBadanKepegawaianPendidikandanPelatihan Daerah. • SetiapKepalaPerangkat Daerah wajibmelakukanpengendalianpelaporanpresensielektronikdalambentuk print out di lingkungankerjanyamasing-masing.

  13. PEMANFAATAN PELAPORAN • LaporanPresensiElektronikdijadikandasarbagi: a. BadanPengelolaanKeuangan Daerah dalampenghitungantambahanpenghasilan yang diterima ASN; dan b. BadanKepegawaianPendidikandanPelatihan Daerah sebagaidalamrangkapenegakandanpembinaandisiplin ASN. • LaporanpresensielektronikdigunakansebagaisalahsatudasarperhitunganremunerasipadaPerangkat Daerah/Unit Kerja yang menerapkanpolapengelolaankeuanganBadanLayananUmum Daerah. PEMBINAAN • KepalaPerangkat Daerah bertanggungjawabterhadappenggunaanPresensiElektronik di lingkungankerjamasing-masing. • BadanKepegawaianPendidikandanPelatihan Daerah melakukanpembinaanterhadappelaksanaanPresensiElektronikdengan monitoring danevaluasi.

  14. KETENTUAN PERALIHAN • PerangkatDaerah yang belumtersediaperalatanPresensiElektronik, makapresensidanpelaporandilakukansecara manual. • Apabilaterjadikerusakanpadaperalatanpresensielektronik, gangguanjaringan, gangguanlistriksertafaktor lain yang menyebabkanPresensiElektroniktidakdapatdilakukan, makamenggunakanpresensidanpelaporan manual sertamelaporkankeBadanKepegawaianPendidikandanPelatihan Daerah dengantembusanDinasKomunikasiInformatikadanBadanPengelolaanKeuangan Daerah. • ApabilaperalatanPresensiElektronikpadaPerangkat Daerah tidakterkoneksidenganaplikasi SAE, makaperbaikansecarasistemdilaksanakanolehDinasKomunikasiInformatikadanBadanKepegawaianPendidikandanPelatihan Daerah.

  15. PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PNS Pasal 3 : Kewajiban PNS al. ay. 4. Mentaatisegalaperatutanperundang-undangan yang berlaku ay. 11. Masukkerjadanmentaatiketentuan jam kerja Pasal 21 • Pejabat yg berwenang menghukum wajib menjatuhkan HD kpd PNS yg melakukan pelanggaran disiplin. • Apabila Pejabat yg berwenang menghukum tdk menjatuhkan HD kpd PNS yg melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tsb dijatuhi HD oleh atasannya. • HD yg dijatuhkan adalah HD yg seharusnya dijatuhkan kpd PNS yg melakukan pelanggaran. • menjatuhkan HD thd PNS yg melakukan pelanggaran disiplin Pasal 22 Apabila tdk terdapat pejabat yang berwenangmenghukum, maka kewenangan menjatuhkan HD menjadi kewenangan pejabat yg lebih tinggi.

  16. PrinsipDasarPenjatuhanHukumanDisiplin Pasal 23 1. PembinaandanPenegakandisiplin PNS, menjaditugasdantanggungjawabatasanlangsungmasing-masing 2. Apabilaterjadipelanggarandisiplin, maka yang wajibmemanggildanmemeriksapertamasekaliadalahAtasanlangsung. 3. Apabiladugaanpelanggarandisiplinbenar, makasepanjanghukumanygsetimpaldgnpelanggarantsbmasihkewenanganatasanlangsung, makaatasanlangsungtsbwajibmenghukum. 4. Apabilamenurutpertimbanganatasanlangsungjenishukumanygsetimpalutk PNS tsbadalahkewenanganatasanyglebihtinggi, makaatasanlangsungtsbwajibmelaporkandisertai BAP ygtelahdibuatnya. 5. Atasanlangsungygtdkmemanggil, memeriksa, menghukumataumelapor-kanbawahanygdidugamelanggardisiplin, dijatuhihukumandisiplinygjenisnyasamadgnjenishukumanygseharusnyadiajatuhkankepadabawahanyatsb. 6. Pelanggarandisiplinbukandelikaduan, krnitusetiapatasanlangsungygtelahmengetahuipelanggaranbawahan, wajibmemanggil, memeriksadanmenghukumataumelaporkan.

  17. HukumanDisiplin yang harusdijatuhkankhususuntuk TMK :(dihitungKumulatifs.d.akhirtahun) Psl. 14 A. JUMLAH HARI HUKUMAN RINGAN 5 HariTegoranlisan 6 - 10 HariTegorantertulis 11 - 15 HariPernyataantidakpuassecaratertulis B. JUMLAH HARI HUKUMAN SEDANG 16 – 20 HariPenundaan KGB selama1 tahun 21 – 25 HariPenundaanKP selama 1 tahun 26 – 30 HariPenurunanpangkatsetingkatlebihrendahselama1 tahun C. JUMLAH HARI HUKUMAN BERAT 31 – 35 HariPenurunanpangkatsetingkatlebihrendahselama 3 thn 36 – 40 HariPemindahandalamrangkapenurunanjabatansetingkatlebihrendah 41 – 45 HariPembebasandarijabatan 46 – lebihPemberhentian PDH / PTDH ** Akumulasiwaktuterlambat /pulangcepat : 7 ½ jam = 1 hari

  18. PerbupNomor 2 Tahun 2014 tentangPemberianTambahanPenghasilankepada PNS di LingkunganPemerintahKabupatenKlaten • Pasal 5 (3) Ketentuanbesaranpemotonganataupengurangantambahanpenghasilan : • Tidakmasukkerjadikenakanpemotonganseebasr 2 (dua) persentiapharidaribesarantambahanpenghasilan • Tidakmengikutiapel, tetapimasukkerjadikenakanpemotonganseebasar 1 (satu) persentiapharidaribesarantambahanpenghasilan • Pulangkerjasebelumwaktunyadikenakanpemotongansebesar 1 (satu) persentiapharidaribesarantambahanpenghasilan. • Mengikutiapeldanmasukkerjatetapitidakmerekamdan / atautidakmengisidaftarhadir, dikenakanpemotongansamadenganketentuanhuruf a.

More Related