1 / 2

Peningkatan Akuntabilitas , melalui Harmonisasi Kepmendagri 29/2002 dan PP 24/2005

Peningkatan Akuntabilitas , melalui Harmonisasi Kepmendagri 29/2002 dan PP 24/2005. PASAL 35 LAP. KEU BERDASAR “ SAP”. PASAL 71 (AYAT 4) LAP. KEU BERDASAR “ SAP”. UU 22/1999. LAPORAN KEUANGAN BERKUALITAS. PP 105/2000. KEPMENDAGRI 29/2002. UU 25/1999. MEWAJIBKAN PEMERINTAH DAERAH.

varick
Download Presentation

Peningkatan Akuntabilitas , melalui Harmonisasi Kepmendagri 29/2002 dan PP 24/2005

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Peningkatan Akuntabilitas , melalui Harmonisasi Kepmendagri 29/2002 dan PP 24/2005 PASAL 35 LAP. KEU BERDASAR “SAP” PASAL 71 (AYAT 4) LAP. KEU BERDASAR “SAP” UU 22/1999 LAPORAN KEUANGAN BERKUALITAS PP 105/2000 KEPMENDAGRI 29/2002 UU 25/1999 MEWAJIBKAN PEMERINTAH DAERAH • LAP KEU: • DIPAHAMI • RELEVAN • ANDAL • DAPAT • DIBANDINGKAN TERWUJUDNYA AKUNTABILITAS & TRANSPARANSI KEUANGAN DAERAH LAP.KEUANGAN Menurut PP105/Kepmendagri29 (Lap. Perhitungan APBD,; Nota Perhit. APBD, LAP.Aliran KAS; Neraca) LAP.KEUANGAN PP 24/2005 : (NERACA; LAP.ARUS KAS; LAP. REALISASI ANGGARAN; CATATAN ATAS LAP. KEUANGAn BERDASAR SAP MEWAJIBKAN PEMERINTAH DAERAH UU 17/2003 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) PP105 REVISI Audit Oleh BPK : Meningkatkan Kredibilitas Lap. Keuangan UU 32/2004 UU 33/2004 PP 24/2005 UU 15/2004 PASAL 32 (AYAT 1) LAP. KEU BERDASAR SAP

  2. STRATEGI IMPLEMENTASI HARMONISASI KEPMENDAGRI NOMOR 29 TAHUN 2002 DAN PP NOMOR 24 TAHUN 2005 • Omnibus Regulation • - Revisi PP Nomor 105 Tahun 2000 dan Revisi Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 • Melakukan identifikai terhadap hal-hal yang memerlukan revisi (antara lain perubahan jenis laporan keungan, penyesuaian bebera[pa kode rekening, perubahan sistem dan prosedur akuntansi, perubahan peran organisasi keuangan daerah) • Penerapan PP Nomor 24 Tahun 2005 disesuaikan dengan kondisi Pemda dalam penerapan sistem pertanggungjawaban sesuai Kep Nomor 29 Tahun 2002 • - Revisi sistem akuntansi dilakukan secara bertahap dan selektif. • 4 ) Melakukan Pendampingan kepada Pemerintahan Daerah dalam Implementasi sistem akuntansi. • 5) Pelaksanaan Daerah Media Inkubator secara sukarela dalam penerapan PP Nomor 24 Tahun 2005. • 6) Saat implementasi PP Nomor 24 Tahun 2005 disesuaikan dengan kemampuan Daerah. • - Perlu sosialisasi dan penyamaan persepsi kepada stake holders (Pengawas, Pemda dan Pihak • Terkait Lainnya) • 7) Evaluasi dan monitoring secara berkala dari pihak yang berwenang terhadap Implementasi peraturan perundangan undangan pengelolaan keuangan daerah.

More Related