PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

1. PELAKSANAANREFORMASI BIROKRASIDIREKTORAT JENDERALPERHUBUNGAN UDARA

2. DASAR HUKUM PERPRES NO. 81 TAHUN 2010 TENTANG GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI (GDRB) 2010-2025 (DITETAPKAN TANGGAL 21 DESEMBER 2010) PERMENPAN-RB NO. 20 TAHUN 2010 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI (RMRB) 2010-2014 (DITETAPKAN TANGGAL 30 DESEMBER 2010) 9 PERMENPAN TENTANG PEDOMAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN (DITETAPKAN TANGGAL 25 FEBRUARI 2011) PERMENHUB NO. PM 38 TAHUN 2011 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2010-2014 (DITETAPKAN TANGGAL 9 MARET 2011) KEPMENHUB NO. KP 159 TAHUN 2011 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASIKEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2010-2014 (DITETAPKAN TANGGAL 9 MARET 2011)

3. UKURAN KEBERHASILAN 2025 • Governance yang berkualitas & hasilpembangunan yang baik, ditandaidengan: • Tidakadakorupsi; • Tidakadapelanggaran; • APBN dan APBD baik; • Semua program selesaidenganbaik; • Semuaperijinanselesaidengancepatdantepat; • Komunikasidenganpublikbaik; • Penggunaanwaktu (jam kerja) efektifdanproduktif; • Penerapanreward dan punishment secarakonsistendanberkelanjutan; • Hasilpembangunannyata (menciptakanlapanganpekerjaan, mengurangikemiskinan, danmemperbaikikesejahteraanrakyat).

4. 9 PROGRAM 1. MANAJEMEN PERUBAHAN 5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR 2. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 6. PENGUATAN PENGAWASAN 3. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 7. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 4. PENATAAN TATALAKSANA 8. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 9. MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN 27 KEGIATAN

5. (Program 1)MANAJEMEN PERUBAHAN • Telah terbentuk Tim Manajemen Perubahan di Lingkungan Ditjen HUBUD • Sedang dilaksanakan pengumpulan data primer salah satunya melalui kuesioner guna menentukan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi di Lingkungan Ditjen HUBUD • Setelah tersusunnya strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi di lingkungan Ditjen HUBUD akan dilakukan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan

6. (Program 2)Penataan dan Penguatan Organisasi • Telah tersusun Roadmap Kelembagaan DJU • Telah terbentuk unit organisasi Kantor Otoritas Bandar Udara • Sedang dalam proses pembentukan organisasi Unit Penyelenggara Bandar Udara

7. ROADMAP KELEMBAGAAN DITJEN PERHUBUNGAN UDARA DITJEN HUBUD R E G U L A T O R OTORITAS BANDARA • Pembinaan: • Pengaturan • Pengawasan • Pengendalian • Penegakan Hukum O P E R A T O R UNIT NAVIGASI UPT BANDAR UDARA NAVIGASI BANDARA Pelayanan • Balai : • Balai Elektronika • Balai Kalibrasi • Balai Hatpen BLU REKOMENDASI Proses Sertifikasi/Ijin SERTIFIKASI KELAIKAN UDARA & PESAWAT UDARA • Pengujian • Perawatan • Kalibrasi • Peneraan • Uji Mutu • Uji Pelaksanaan Kegiatan PELAKSANAAN PELAYANAN PENGAWASAN & PENGENDALIAN PENEGAKAN HUKUM PENYIMPANGAN NSPK

8. STRUKTUR ORGANISASI DITJEN HUBUD KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN UDARA SETDITJEN DIT. ANGKUTAN UDARA DIT. BANDAR UDARA DIT. KEAMANAN PENERBANGAN DIT. NAVIGASI PENERBANGAN DIT. KELAIKAN UDARA DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA FUNGSI REGULATOR FUNGSI OPERATOR UPT BALAI - BALAI UPT BU/ UPBU KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA

9. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Mekanisme Tata Kerja SEBAGIAN PENGAWASAN & PENGENDALIAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA MEKANISME PENGAWASAN & PENGENDALIAN BUAU UPT BU/UPBU, BUBU, BANDARA KHUSUS PESAWAT UDARA NAVIGASI PENERBANGAN

10. Kelembagaan SumberDaya Manusia Ketatalaksanaan (Program 4)Penataan Tata Laksana FOKUS REFORMASI Reformasi Birokrasi Bussiness Process Standard Operating Procedures (SOP)

11. 1. Pengertian SOP Standard Operating Procedure (ProsedurTetap) • Penetapan tertulis mengenai aktivitas-aktivitasbakuyang harus dilakukan dalam proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, kapan, dimana dan oleh siapasertabagaimanahasilnya. • Standarisasi cara yang dilakukan pejabatpublik/instansipemerintahataupegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasdantanggungjawabnya

12. 2. PentingnyaSOP • Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkindilakukanolehpejabatpublik/instansipemerintahataupegawaidalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasdantanggungjawabnya • Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas • Membantu pejabatpublik/instansipemerintahataupegawaimenjadi lebih mandiri(tidak tergantung pada disposisi) • Menciptakan ukuran standar kinerja bagipejabatpublik/instansipemerintahataupegawai • Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi • Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu dan prosedur

13. Lanjutan • Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya • Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi pegawai • Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya • Sebagai instrumen yang dapat melindungi pegawai dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan • Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas • Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan • Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan

14. 3. ProsesPenyusunan Persiapan Penilaian Kebutuhan SOP Pengembangan SOP Monitoring Dan Evaluasi Integrasi SOP Dalam Manajemen

15. 3. ProsesPenyusunan

16. 3. ProsesPenyusunan Prinsip-prinsip penyusunan: • Kemudahan dan kejelasan. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus dapat dengan mudah dimengerti dan diterapkan oleh semua pegawai bahkan seseorang yang sama sekali baru dalam tugas pelaksanaan tugasnya. • Efisiensi dan efektivitas. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus merupakan prosedur yang paling efisien dan efektif dalam proses pelaksanaan tugas. • Keselarasan. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus selaras dengan prosedur-prosedur standar lain yang terkait. • Keterukuran. Output dari prosedur-prosedur yang distandarkan mengandung standar kualitas (mutu) tertentu yang dapat diukur pencapaian keberhasilannya. • Dinamis. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus dengan cepat dapat disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan yang berkembang dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan . • Kepatuhan hukum. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus memenuhi ketentuan dan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku. • Kepastian hukum. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus ditetapkan oleh pimpinan sebagai sebuah produk hukum yang ditaati, dilaksanakan dan menjadi instrumen untuk melindungi pegawai dari kemungkinan tuntutan hukum.

17. 3. ProsesPenyusunan Prinsip-prinsip penerapan: Konsisten. SOP harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu, oleh siapapun, dan dalam kondisi apapun oleh seluruh jajaran organisasi pemerintahan. Komitmen. SOP harus dilaksanakan dengan komitmen penuh dari seluruh jajaran organisasi, dari level yang paling rendah dan tertinggi. Perbaikan berkelanjutan. Pelaksanaan SOP harus terbuka terhadap penyempurnaan-penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang benar-benar efisien dan efektif. Mengikat. SOP harus mengikat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan. Seluruh unsur memiliki peran penting. Seluruh pegawai peran-peran tertentu dalam setiap prosedur yang distandarkan. Jika pegawai tertentu tidak melaksanakan perannya dengan baik, maka akan mengganggu keseluruhan proses, yang akhirnya juga berdampak pada proses penyelenggaraan pemerintahan. Terdokumentasi dengan baik. Seluruh prosedur yang telah distandarkan harus didokumentasikan dengan baik, sehingga dapat selalu dijadikan referensi bagi setiap mereka yang memerlukan.

18. Simbol-simbol Flowchart Anak panah Konektor Start/Akhir proses Pengambilan keputusan Konektor untuk pergantian halaman Proses

19. CONTOH SOP TIPE SIMPLE STEPS CONTOH SOP

20. Pembangunan/pengembangan e-government Pengertian e-government: • Penggunaanteknologiinformasiolehpemerintahuntukmemberikaninformasidanpelayananbagiwarganya, urusanbisnis, sertahal-hal lain yang berkenaandenganpemerintahan. e-Government dapatdiaplikasikanpadalegislatif, yudikatif, atauadministrasipublikuntukmeningkatkanefisiensi internal, menyampaikanpelayananpublik, atauproseskepemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utamaadalah Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C), Government-to-Business (G2B) serta Government-to-Government (G2G). Keuntungan yang paling diharapkandari e-government adalahpeningkatanefisiensi, kenyamanan, sertaaksesibilitas yang lebihbaikdaripelayananpublik.

21. Implementasi E-government pada Ditjen Perhubungan Udara • Website Ditjen Perhubungan Udara www.hubud.dephub.go.id • E-office/e-disposition (tata persuratan elektronik) • E-monitoring • SMS Pengaduan 08111004222 • SMS Gateway/SMS Pelaporan • Aplikasi GIS dan Rolling Plan (akan diimplementasikan tahun 2012) • Perijinan berbasis web/online (akan diimplementasikan tahun 2014)

22. TUNJANGAN KINERJA & REMUNERASI • Tunjangankinerjaberbedadenganremunerasi • Kebijakan & alokasianggaranuntuk RB dantunjangankinerjaharusdisetujui KPRBN dan DPR (Komisiterkait) sertadiajukanmelaluiMenkeu. • Besarantunjangankinerjasetelahdisetujui DPR ditetapkandenganPerpres.

23. TUNJANGAN KINERJA • Tunjangankinerjadiberikansetelahdilakukanpenilaianterhadapdokumenusulan & verifikasilapanganoleh UPRBN  disampaikankpd TRBN  disetujui KPRBN. • Penetapannyadidasarkanpada: • Kesiapandalammelaksanakan RB secaraberkesinambungan • Dampakpotensialstrategisdaripelaksanaan RB • Tambahan/pengurangantunjangankinerja (reward & punishment) diberikan setelah monitoring & evaluasioleh Tim Independen  diproses UPRBN  disampaikankpd TRBN  disetujui KPRBN • Penetapannyadidasarkanpada: • Kemajuandalammelaksanakan RB secaraberkesinambungan • Dampakstrategisdaripelaksanaan RB

24. Prinsip-prinsipTunjanganKinerja • Efisiensi/optimalisasipaguanggaranbelanjaKementerian • Equalpay for equal work, besarantunjangankinerjasesuaidenganhargajabatan & pencapaiankinerja

25. Tunjangan Kinerja Reformasi Birokrasi bukan sekedar upaya untuk memperoleh tunjangan kinerja tetapi merupakan upaya yang lebih keras untuk merubah birokrasi menjadi lebih baik. Tunjangan kinerja merupakan faktor pendorong bagi aparatur negara agar lebih termotivasi mendukung perubahan birokrasi

26. REMUNERASI Remunerasiadalah : Semuabentukimbalan yang diterimapegawaiataskontribusi yang diberikannyakepadaorganisasi & bersifatfleksibel (bersifatlangsungatautidaklangsung, tunaiataunontunai, dandiberikanreguleratauhanyapadawaktu-waktutertentu).

27. BentukRemunerasi • Gajipokok; • Tunjangan (tunjanganjabatan, tunjanganprestasi (insentif), tunjanganbiayahidup, tunjanganhariraya, tunjangankompensasibagipegawai yang ditempatkanpadadaerahterpencil, daerahkonflik, ataulingkungan yang tidaknyamanatauberesikotinggi; • Imbalanlainnya (jaminanpemeliharaankesehatan & jaminanpensiun)

28. PROGRAM DAN KEGIATAN RB DI TINGKAT UNIT PELAKSANA TEKNIS • Penyusunan Informasi Jabatan sebagai bahan penyusunan Analisis jabatan • Penyusunan SOP masing-masing tupoksi • Implementasi e-government

29. TerimaKasih