1 / 31

Reformasi Birokrasi Dan Administrasi Pe n gadilan (PELAKSANAAN, KEMAJUAN DAN HAMBATAN)

Reformasi Birokrasi Dan Administrasi Pe n gadilan (PELAKSANAAN, KEMAJUAN DAN HAMBATAN). Mahkamah Agung Republik Indonesia 2012. ProfilPengadilan. Terdapat 808 pengadilan diseluruh Indonesia, terdiri dari : 743 pengadilan tingkat pertama (4 lingkunganperadilan )

telyn
Download Presentation

Reformasi Birokrasi Dan Administrasi Pe n gadilan (PELAKSANAAN, KEMAJUAN DAN HAMBATAN)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. ReformasiBirokrasi Dan AdministrasiPengadilan(PELAKSANAAN, KEMAJUAN DAN HAMBATAN) MahkamahAgungRepublik Indonesia 2012

  2. ProfilPengadilan • Terdapat 808 pengadilandiseluruh Indonesia, terdiridari: • 743 pengadilantingkatpertama (4 lingkunganperadilan) • 67 pengadilantingkat banding + 1 PengadilanPajak • 7,944 hakim • >30.000 stafpengadilan

  3. DampakPembaruanPeradilan • Rapat Kerja Nasional 2011 merupakan rapat kerja pertama yang sepenuhnya berbasis teknologi dan informasi (paperless). Penggunaan teknologi informasi diarahkan untuk menekan secara signifikan biaya yang selama ini dikeluarkan untuk pencetakan materi, bahan persidangan serta kebutuhan transportasi dan penyimpanan dokumen • MA menduduki peringkat terbaik dalam pelaporan LHKPN. Keberhasilaninidiharapkan menjadi percontohan bagi instansi pemerintah lainnya dalam hal pelaporan harta kekayaan negara bagi pejabatnya (90.14% pejabat di Mahkamah Agung yang telah melaporkan harta kekayaan , sedangkan secara total keseluruhan sebanyak 87.68% )

  4. ReformasiBirokrasidanAdministrasiPengadilan • Dimulaipadatahun 2003 ketika Mahkamah Agung ketika Mahkamah Agung meluncurkanCetakBiruPembaruan • Terdapatbeberapacetakbiruantara lain : • CetakbiruPembaruan Mahkamah Agung • CetakBiruPembaruanPendidikan&LatihanPeradilan • CetakBiruPembaruan SDM Peradilan • CetakBiruPembaruanManajemenKeuanganPeradilan • Padatahun 2010 Mahkamah Agung meluncurkancetakbiru 2010-2035 yang mengkonsolidasikancetakbirusebelumnyadanmenetapkanarah 25 tahunkedepan

  5. Mahkamah Agung sebagai Pilot Project PercepatanReformasiBirokrasi • Padatahun 2007 Mahkamah Agungditunjuksebagaisalahsatulembaganegara yang melaksanakan pilot project reformasibirokrasi • Berdasarkan PerPres nomor 19 tahun 2008, maka Mahkamah Agung menerima 70% tunjangankinerja. Pada tataran implementasinya, Perpres tersebut dikelola dengan SK KMA nomor: 071/KMA/SK/V/2008 tentang KetentuanPenegakanDisiplinKerjadalamPelaksanaanPemberianTunjanganKhusus • Beberapa program Quick Wins RB • transparansiputusan, • manajemeninformasiteknologi, • pelatihankodeetik hakim, • pendapatannegarabukanpajak, dan • manajemen SDM

  6. Pilot Project ReformasiBirokrasiRingkasanCapaian Quick Wins

  7. ReformasiBirokrasiGelombang II • Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi • Telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi MA yang paralel dengan Tim Pembaruan Peradilan SK KMA Nomor 71 KMA/SK/III/2011

  8. Tim Reformasi Peradilan = Tim Reformasi Birokrasi

  9. SK KMA Nomor 71/2011 tentang Tim RB padaMahkamahAgungRepublik Indonesia

  10. Penataan Perundang-undangan SK KMA Nomor 71/2011 tentang Tim RB pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Manajemen Perubahan Penataan & Penguatan Organisasi Manajemen Perkara Penataan Tata Laksana SDM, Perencanaan & Keuangan Pokja Tim Pembaruan Penataan SDM Aparatur Program Reformasi Birokrasi Supervisi Internal Penataan Manajemen SDM Aparatur Pendidikan Latihan Penguatan Pengawasan Internal Akses terhadap Keadilan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

  11. ImplementasiReformasiBirokrasi Per KelompokKerja

  12. PenyempurnaansistemkerjaPenangananNaskahdokumenelektronik (SE PaniteraNomor 73 PAN/INT/VI/2008 tentangPengesahanProsedurPenanganan SoftCopy Putusandan Upload keSitusMahkamahAgung RI) SoPpenangananperkaradiMahkamahAgung SK KMA Nomor 138 KMA/SK/IX/2008 yang membatasiwaktupenangananperkaradi MA maksimal 1 tahundariregistrasisampaipengirimankembali. SEMA Nomor 14/2010 tentangpenyertaanDokumenElektronikSebagaiKelengkapanPermohonanKasasidanPeninjauanKembali, berikutperaturanpelaksanaannya SE PaniteraNomor 085/PAN/II/2011 yang mengaturbahwaberkastidaklengkapdikembalikan, dandokumenelektronik yang diterimadi upload kesitus web sekaligustatakelolapenanganandokumenelektronikpadapengadilan. Penyempurnaansistempelaporanpengadilantingkatpertamadan banding danujicobanyamelalui SK KMA Nomor 041 KMA/SK/III/2011 ManajemenPerkaraPerbaikanKebijakan

  13. Pengesahan Sistem Kamar : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 142 KMA/SK/IX/2011 tentang Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung, SK KMA Nomor 143 KMA/SK/IX/2011 tentang Penunjukan ketua kamar Dalam Sistem Kamar pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, SK KMA Nomor 144 KMA/SK/IX/2011 tentang Penunjukan Hakim Agung Sebagai Anggota Kamar Perkara Dalam Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. SK KMA Nomor 162KMA/SK/X/2011 tentang Pemberian Nama Tim Pada Kamar-Kamar Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Manajemen PerkaraImplementasi Sistem Kamar

  14. Peningkatan Kapasitas Pendataan Perkara pada supporting system untuk menyiapkan migrasi ke sistem berbasis teknologi informasi. Pengembangan aplikasi berbasis excel untuk mendata perkara dan lebih jauh lagi untuk mengakomodasi fasilitas multiuser dan database tersentralisir. Pengembangan aplikasi template putusan elektronik- untuk mempercepat minutasi putusan. Crash Program (Penarikan Kembali dan Redistribusi Perkara Tunggakan) yang dilakukan secara berikut: Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 056 A/KMA/SK/IV/2009 tanggal 24 April 2009 menarik seluruh berkas perkara tahun 2005 ke bawah dan masuk dalam Tim Kikis; Dilakukan secara bertahap, untuk mengikis sisa perkara; Penugasan Pooling Operator khusus untuk mempercepat proses minutasi. Mempercepat pengumpulan soft copy perkara dan uploadnya ke database putusan. Manajemen PerkaraPerbaikan Teknis

  15. Situs Pelacakan Status Perkara di MARI Situs Database Putusan Terintegrasi

  16. Job Description pejabatperadilan Integrasi program-program prioritaskepadaanggaran 2011-2012. Asesmen Kompetensi (menggunakan metoda Assessment Center) bagi pejabat eselon 2 yang akan diajukan ke TPA sebagai bakal calon pejabat eselon 1 Peningkatankapasitaspejabatanggaranpadamasing-masingsatuankerjauntukmemahamicetakbirudanpenuangannyakedalamanggaran. SDM, Perencanaan & Keuangan

  17. Pengembangan Kinerja KerjasamadenganLembagaEksternal Pengawasan Internal

  18. Penyusunan SK KMA NomorSK KMA No. 076/KMA/SK/VI/2009 TentangPedomananPelaksanaanPenangananPengaduan di LingkunganLembagaPeradilandanpenunjukanwilayahujicobanyamelalui SK KMA Nomor 153 KMA/SK/XI/2009 padaPengadilanTinggi Bandung, PengadilanNegeri Bandung, PTA Bandung dan PA Bandung Sistempenerimaanpengaduan internal melaluilayananpesansingkat SuratKeputusanKetua Mahkamah Agung RI. No : 216/KMA/SK/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentangPedomanPenangananPengaduanMelaluiLayananPesanSingkat (SMS). Bagikalangan internal danidentitasdirahasiakan. Audit KinerjadanIntegritas Audit kinerjaberhasildilaksanakanpada 105 satker. (naik 42% daritahun 2010) Audit integritasberhasildilaksanakanpada 96 satker. Pengawasan InternalPengembangan

  19. Pengawasan internalKinerja (1) Pengaduan Masyarakat = 2.833 Tidak Layak Proses = 1.087 Layak Proses = 1.746 Pengaduan Institusi = 258 Tidak Layak Proses = 65 Layak Proses = 193 Pengaduan Online = 141 Tidak Layak Proses = 61 Layak Proses = 80

  20. Dari pengaduan masuk tersebut sejumlah 3.232, tidak layak proses sejumlah 1.253,layak proses sejumlah 1.979.Dengan rincian penanganan sebagai berikut : Diperiksa Bawas = 122 pengaduan Dijawab dengan surat = 696 pengaduan Delegasi Pengadilan Tk. Banding = 314 pengaduan Delegasi Pengadilan Tk. Pertama = 109 pengaduan Delegasi Internal = 62 pengaduan * Gabung surat = 488 pengaduan (* Penggabungan pengaduan untuk Pelapor yang sama dan materi yang sama) Masih proses telaah = 188 pengaduan Pengawasan internalKinerja (2)

  21. Pengawasan internal Kinerja (3) Tabel Hukuman Disiplin Aparat Peradilan Tabel Hukuman Disiplin Aparat Peradilan Militer

  22. Pengawasan internalKinerja (4)

  23. Kerjasama dengan Lembaga Eksternal Telah ditanda tangani Nota Kesepahaman Bersama antara Mahkamah Agung RI dengan Kejaksaan Agung RI No. 095/KMA/SKB/VII/2009 dan KEP-075/A/JA/07/2009 tentang Pengawasan yang pada intinya mengatur koordinasi pengawasan antara Mahkamah Agung RI dan Kejaksaan Agung Telah dibentuk Kelompok Kerja Penyusun Rencana Aksi Pencegahan Mafia Hukum di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya, untuk berkoordinasi dengan Satgas Mafia Hukum SK KMA Nomor 201 KMA/SK/XII/2010. Tim Penghubung dengan Komisi Yudisial Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No : 210/KMA/SK/XII/2011 tentang Pembentukan Tim Penghubung Mahkamah Agung RI. Dalam Rangka Kerjasama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No : 211/KMA/SK/XII/2011 tentang Pembentukan Tim Asistensi atas Tim Penghubung Mahkamah Agung RI Dalam Kerangka Kerjasama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI. Tim Penghubung dibentuk untuk keperluan komunikasi dan koordinasi sedangkan Tim Asistensi untuk membantu merumuskan Peraturan Teknis terkait. Pengawasan internalKerjasama Eksternal

  24. Pembangunan Gedung Pusdiklat MARI di Megamendung. Pengembangan Cetak Biru Diklat bagi aparatur pengadilan Akreditasi Pusdiklat Manajemen dan Kepeminpinan Pengembangan dan Pelaksanaan Program Pendidikan Calon Hakim Terpadu, dengan masa pendidikan 106 minggu (2 tahun lebih) Pelatihan sertifikasi hakim Tipikor (2007-2010: ±1091 orang, untuk tingkat pertama dan banding) Pendidikan & Latihan

  25. Penyusunan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentangPedomanPelayananInformasidiPengadilan yang menyempurnakan SK KMA Nomor 144/KMA/SK/VII/2007 Penyusunan SK WKMA Non YudisialNomor 1/WK-NY/SK/I/2009 tentangPedomanPelaksanaanPelayananInformasidi Mahkamah Agung Dikeluarkan SK KMA Nomor 027 KMA/SK/II/2010 tentangKurikulumMateriPelatihanKeterbukaanInformasidiPengadilan SEMA No. 06/2010 tentangInstruksiImplementasiKeterbukaanInformasiPadaKalanganPengadilan Evaluasiimplementasiketerbukaanpada 11 wilayahdiseluruh Indonesia, meliputi Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Semarang, Medan, Makassar, Manado, Bali padatahun 2008/2009. Pelaksanaansosialisasidi total 10 PengadilantinggibagiparaPanitera/Sekretaris (oleh MA) dan 9 bagipara hakim/masyarakatsipil (donor) sertaujicobadiwilayahhukum PT Aceh. Akses Terhadap KeadilanKeterbukaan Informasi

  26. Telahdikeluarkan SEMA nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara PemberianBantuanHukum yang berlakubagiperkaraperdata, danpidanapadapengadilandiempatlingkungan SEMA mengaturbeberapahal, Pos BantuanHukum BantuanJasaAdvokat PembebasanBiayaPerkara (Perdata) RuangSidangDiluarPengadilan (zittingplaats) Saatinitelahdikeluarkan SK KMA Nomor 192 KMA/SK/XII/2010 tentangPembentukanKelompokKerjaPengembanganOperasionalisasiPemberianBantuanHukumberdasarkan SEMA Nomor 10/2010 yang akanbekerjauntukmendorongimplementasi SEMA Nomor 10/2010 Akses Terhadap KeadilanBantuan Hukum

  27. Mahkamah Agung tengah menyusun Standar Pelayanan Publik sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Di kalangan pengadilan tingkat banding, telah cukup banyak inisiatif untuk menerbitkan Standar Operating Procedure untuk masing-masing wilayah pengadilan. Untuk sektor hukum keluarga, 79% pengguna jasa pengadilan, khususnya pengadilan Agama merasa puas terhadap pelayanan pengadilan. (survey Access & Equity 2009, IALDF, Pekka) Akses Terhadap KeadilanPelayanan Publik

  28. KeterbatasanSumberDaya, baikmanusiamaupunanggarankarena, tidakmeratanyapenyebarankeahlian. Jumlah Unit PelaksanaTeknis yang sangatbanyak (melebihi 800 UPT dansecarageografistersebar) Bagipenangananperkaradi Mahkamah Agung, kenaikanjumlahperkara yang terusmenerus, sementaratidakadapenambahansumberdaya Strukturorganisasibelum optimal dalammenunjangpelaksanaantugaspokokdanfungsipengadilan. Beberapa Masalah dalam Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Administrasi Pengadilan

  29. Rencana implementasi sistem kamar, sebagai bagian dari penguatan organisasi dan menambah akuntabilitas Rencana membatasi perkara-perkara yang bisa naik ke Mahkamah Agung. Program Prioritas Lain

  30. TERIMA KASIH

More Related