1 / 44

ANALISA BIAYA PROYEK

ANALISA BIAYA PROYEK. BAHAN AJAR DIKLAT DITJEN ANGGARAN JAKARTA, 9 JULI 2012. Ir. ARIFFIN AZIZS, MT AHLI MADYA JAFUNG TBP. BANGUNAN GEDUNG NEGARA. Landasan Hukum. 1. UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. 2. UU No. 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

beatrice-boyd
Download Presentation

ANALISA BIAYA PROYEK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. ANALISA BIAYA PROYEK BAHAN AJAR DIKLAT DITJEN ANGGARAN JAKARTA, 9 JULI 2012 Ir. ARIFFIN AZIZS, MT AHLI MADYA JAFUNG TBP

  2. BANGUNAN GEDUNG NEGARA LandasanHukum 1. UU No. 18 Tahun 1999 TentangJasa Konstruksi 2. UU No. 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung 3. UU No. 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 5. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 7. KEPPRES No. 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 8. PERPRES No. 73 Tahun 2011 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara 9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 45/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara

  3. PENGERTIAN • Bangunan Gedung Negara: adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi /akan menjadi kekayaan milik negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan APBN, dan/atau perolehan lainnya yang sah. • Perolehan lain yang sah : Hibah, Pembelian, Bangun Serah Guna, Bangun Guna Serah. • Pembangunan Bangunan Gedung Negara (BGN) berbasis anggaran kinerja bukan proyek

  4. Biaya Pembangunan BGN: • BiayaPekerjaanStandar • BiayaPekerjaan Non Standar StandarHargaSatuanTertinggi per M2: • StandarHarga BGN KlasifikasiSederhanadanTidakSederhana • StandarHargaBangunanRumah Negara • DitetapkanolehBupati/Walikotasecaraberkala/tahunberdasarkanspesifikasiteknisdanklasifikasi BGN KomponenBiaya Pembangunan: • BiayaKonstruksiFisik • BiayaPerancangan (Design) • BiayaPengawasan/ManajemenKonstruksi • BiayaPengelolaanProyek PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BGN:

  5. PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BGN: Pembiayaan Bangunan tertentu: • Pembangunan > 1 tahun anggaran • Bangunan dengan Desain Prototipe • Bangunan dengan Desain Berulang Prosentase Komponen Biaya Pembangunan: DiperhitungkandariBIAYA KONSTRUKSI FISIK • Bangunan Sederhana • Bangunan Tidak sederhana • Bangunan Khusus Biaya Pekerjaan Non-Standar • Dihitung berdasarkan rincian volume kebutuhan nyata dan harga pasar yang wajar, dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada instansi Teknis PU; • Besarnya biaya perencanaan, manajemen konstruksi /pengawasan, dihitung berdasarkan billing-rate

  6. KEPPRES No. 42 Tahun 2002Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 14 (1) Dalam melaksanakan belanja negara dilakukan standardisasi komponen kegiatan termasuk harga satuannya. (2) Standardisasi harga satuan digunakan untuk menyusun pembiayaan kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam dokumen anggaran. (3) Dalam penyusunan standardisasi harga satuan, sedapat mungkin menggunakan data dasar yang bersumber dari penerbitan resmi Badan Pusat Statistik, departemen/lembaga, dan pemerintah daerah.

  7. KEPPRES No. 42 Tahun 2002TentangPedomanPelaksanaanAnggaranPendapatandanBelanja Negara (4) Penetapan standardisasi dilakukan secara berkala oleh : a. Menteri Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan menteri/ pimpinan lembaga terkait untuk standardisasi harga satuan umum, satuan biaya langsung personil dan non personil untuk kegiatan jasa konsultasi; . b. Menteri/pimpinan lembaga untuk standardisasi harga satuan pokok kegiatan departemen/lembaga yang bersangkutan; c. Gubernur/bupati/walikota dengan memperhatikan pertimbangan dari instansi terkait untuk standardisasi harga satuan pokok kegiatan daerah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan; . d. Bupati/walikota untuk standardisasi harga satuan bangunan gedung negara untuk keperluan dinas seperti kantor, rumah dinas, gudang, gedung rumah sakit, gedung sekolah, pagar dan bangunan fisik lainnya.

  8. PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BGN: SKEMATIK Klasifikasi Standar Luas BIAYA PEKERJAAN STANDAR Standar Jumlah Lantai PEMBANGUNAN BANGUNAN BARU HSBGN Non-StandarBgn + Lingk PERAWATAN BANGUNAN BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR Non-StandarLainnya Non-StandarFungsiKhusus

  9. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA A. Klasifikasi Bangunan Gedung Negara PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 5, 1. Klasifikasibangunangedungnegaradidasarkanpada kompleksitas. 2. Klasifikasibangunangedungnegarameliputibangunan sederhana, bangunantidaksederhana, danbangunankhusus. a. Bangunansederhana, merupakanbangunangedungnegara denganteknologidanspesifikasisederhana. b. Bangunantidaksederhana, merupakanbangunangedung negaradenganteknologidanspesifikasitidaksederhana. c. Bangunankhusus, merupakanbangunangedungnegara denganfungsi, teknologi, danspesifikasikhusus. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi bangunan gedung negara diatur dengan Peraturan Menteri.

  10. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA PENGERTIAN PERMEN PU No. 45/PRT/M/2007 BANGUNAN SEDERHANA adalah bangunan gedung negara dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun BANGUNAN TIDAK SEDERHANA adalah bangunan gedung negara dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama paling singkat 10 (sepuluh) tahun BANGUNAN KHUSUS adalah bangunan gedung negara yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/teknologi khusus Masa penjaminan kegagalan bangunannya paling singkat 10 (sepuluh) tahun

  11. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA KlasPenggunaanBangunan • BangunanGedung Kantor yang sudahadadisainprototipe-nya / sd. 2 lantai • RumahDinasTipe C,D, dan E • Pelayanankesehatan: Puskesmas • Pendidikan: lanjutandandasar sd. 2 lantai SEDERHANA • BangunanGedungKantor belumadaprototipe -nya / diatas 2 lantai • RumahDinasTipe A & B, atau C,D & E yang bertingkat • RumahSakitKlas A & B • Universitas/Akademi TIDAK SEDERHANA • Istana Negara/Wisma Negara • Instalasi Nuklir • Laboratorium • Bangunan Monumental KHUSUS

  12. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA Klasifikasi bangunan khusus, ditetapkan berdasarkan rincian anggaran biaya (RAB) yang dihitung tersendiri sesuai dengan kebutuhan dan kewajaran harga yang berlaku.

  13. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA B. Standar Luas Bangunan Gedung Negara PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 6, 7, 8, 9. 1. Standar luas gedung kantor; a. Standar luas ruang gedung kantor, adalah: 1). Rata-rata 10 (sepuluh) meter persegi per personel (Catt: Untuk Klasifikasi Bangunan tidak sederhana) 2). Rata-rata 9,6 (sembilan koma enam) meter persegi per personel (Catt: Untuk Klasifikasi Bangunan sederhana) b. Bangunan gedung kantor yang memerlukan ruang pelayanan, luasnya dihitung secara tersendiri berdasarkan analisis kebutuhan c. Rincian standar luas ruang gedung kantor dan ruang penunjang tercantum dalam lampiran I. (Penambahan 25%Luas Ruang Untuk Sirkulasi) 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Luas bangunan gedung negara diatur dengan Peraturan Menteri.

  14. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA B. STANDAR LUAS BGN 1. GEDUNG KANTOR a. klasifikasi sederhana rata-rata sebesar 9,6 m2 per - personil; b. klasifikasi tidak sederhana rata-rata sebesar 10 m2 per- personil; c. ruang-ruang khusus atau ruang pelayanan masyarakat, kebutuhannya dihitung secara tersendiri (studi kebutuhan ruang) diluar luas ruangan untuk seluruh personil yang akan ditampung 2. RUMAH NEGARA Tipe Luas Bangunan Luas lahan Khusus 400 m2 1 000 m2 A 250 m2 600 m2 B 120 m2 350 m2 C 70 m2 200 m2 D 50 m2 120 m2 E 36 m2 100 m2

  15. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

  16. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA STANDAR LUAS BANGUNAN GEDUNG KANTOR A. RUANG KANTOR

  17. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA B. RUANG PENUNJANG Keterangan : • Untuk ruang kantor / ruang penunjang Gubernur disetarakan dengan ruang kantor / ruang penunjang Menteri. • Untukruangkantor / ruangpenunjangWalikota/Bupatidisetarakandengan • ruangkantor / ruangpenunjangEselon IA. • Untukruangkantor / ruangpenunjangAnggota DPRD disetarakandenganruangkantor / ruangpenunjangEselon IIA.

  18. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA Keterangan: • Standarluasruangtersebutdiatasmerupakanacuandasar, yang dapat • disesuaikanberdasarkanfungsi/sifattiapeselon/jabatan. • LuasruangkerjauntukSatuanKerjadanJabatanFungsionaldihitung • tersendirisesuaidengankebutuhan di luarstandarluastersebut di atas. 3. Untuk bangunan gedung kantor yang memerlukan ruang-ruang khusus atau ruang pelayanan masyarakat, seperti Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, kebutuhannya dihitung tersendiri, di luar standar luas tersebut di atas.

  19. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA • Keterangan • Untuk: • a. Rumah Jabatan Gubernur disetarakan dengan RumahTipe Khusus, kecuali • luas tanah 2000m2. • b. Rumah Jabatan Bupati/Walikota disetarakan denganRumah Negara Tipe A, • kecualiluastanah 1000m2. • Rumah Jabatan Gubernur/Bupati/Walikota dapat ditambahkanluas ruang untuk • Ruang Tamu Besar/Pendopo yang dihitungsesuai kebutuhan dan kewajaran. • Sepanjang tidak bertentangan dengan luasan persil yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, toleransikelebihan tanah yang diizinkan untuk: • - DKI Jakarta : 20 % • -Ibukota Provinsi : 30 % • - Ibukota Kabupaten/Kota: 40 % • - Pedesaan : 50 % • 3. Untuk rumah susun negara yang dibangun dalam wujud rumah • susun, luas per unit bangunannya diperhitungkan dengan • mengurangi luas garasi mobil (untuk tipe Khusus, A, dan B). • Kebutuhan garasi mobil disatukan dalam luas parkir basement • dan/atau halaman

  20. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA C. Standar Jumlah Lantai Bangunan Gedung Negara PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 10. 1. Jumlah lantai bangunan gedung negara ditetapkan paling banyak 8(delapan) lantai. 2. Jumlah lantai rumah negara yang tidak berupa rumah susun ditetapkan paling banyak 2 (dua) lantai. 3. Bangunan gedung negara yang dibangun lebih dari 8 (delapan) lantai harus mendapatpersetujuanterlebih dahulu dari Menteri. 4. Jumlah lantai bangunan gedung negara yang berpengaruh pada Koefisien /faktor pengalijumlah lantai bangunan, besarannya ditetapkan oleh Menteri.

  21. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA Tabel Koefisien / Faktor Pengali Jumlah Lantai bangunan, sbb:

  22. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA D. Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara (HSBGN) PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 15. • StandarHargaSatuanTertinggiBangunanGedung Negara • Standarhargasatuantertinggibangunangedung • negaraditetapkansecaraberkalaolehBupati/Walikota. • Standarhargasatuantertinggibangunangedung • negarauntukProvinsi DKI Jakarta ditetapkanoleh • Gubernur DKI Jakarta. • Standar harga satuan tertinggi bangunan gedung negara • dihitung berdasarkan formula perhitungan standar harga • satuan tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri.

  23. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA D. STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI (HSBGN) Bab IV. B PERMEN PU No. 45/PRT/M/2007 Standar Harga Satuan Tertinggi merupakan biaya per-m2 pelaksanaan konstruksi maksimum untuk pembangunan bangunan gedung negara, khususnya untuk pekerjaan standar bangunan gedung negara, yang meliputi pekerjaan struktur, arsitektur dan finishing, serta utilitas bangunan gedung negara. Standar Harga Satuan Tertinggi pembangunan bangunan gedung negara ditetapkan secara berkala untuk setiap kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota setempat, khusus untuk Provinsi DKI Jakarta ditetapkan oleh Gubernur.

  24. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA MODEL FORMULA HSBGN ∑ VnXHn HSBGN = Ltb X K HSBGN : Standar Harga Satuan Tertinggi BGN Vn : Kuantitas (Volume) komponen bangunan Pek. Standar Ltb : Luas total lantai bangunan Hn : Harga komponen bangunan Pek. Standar K : Koefisien jumlah lantai

  25. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA Standar Harga Satuan Tertinggi ditetapkan sesuai dengan klasifikasi, lokasi, dan tahun pembangunannya, yang terdiri atas: • Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi • Sederhana dan Tidak Sederhana • Pembangunan Bangunan Rumah Negara • Pembangunan Pagar Bangunan Gedung Negara PEKERJAAN STANDAR bangunan gedung negara meliputi pekerjaan : • Struktur • Arsitektur • Finishing • Utilitas

  26. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

  27. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA TABEL A1 SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH/LEMBAGA TINGGI/TERTINGGI NEGARA

  28. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

  29. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

  30. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA TABEL A2 SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN RUMAH NEGARA

  31. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

  32. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA *) pembiayaannya tidak termasuk dalam standar harga satuan tertinggi per-m2, dan harus dianggarkan tersendiri sebagai biaya non-standar. 1. Untuk Rumah Negara klas C, D, dan E, pelaksanaan pembangunannya disamping seperti ketentuan pada tabel tersebut diatas, dibangun berdasarkan "Dokumen Pelelangan Disain Prototip Daerah Setempat" yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya atau meng gunakan disain Perum Perumnas yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. 2. Untuk bangunan rumah negara yang dibangun dalam bangunan gedung bertingkat banyak (rumah susun), maka ketentuan-ketentuan teknisnya mengikuti ketentuan teknis untuk bangunan gedung negara sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Apabila bahan-bahan tersebut sukar diperoleh atau harganya tidak sesuai, dapat diganti dengan bahan lain yang sederajat tanpa mengurangi persyaratan fungsi dan mutu dengan pengesahan Instansi Teknis Setempat.

  33. PENGELOLA TEKNIS Pengelolaan Teknis PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 11. • Setiap pembangunan bangunan gedung negara yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga/SKPD harus mendapat bantuan teknis dalam bentuk pengelolaan teknis. • Pengelolaan teknis dilakukan oleh tenaga pengelola • teknis yang bersertifikat. • Tenaga pengelola teknis bertugas membantu dalam • pengelolaan kegiatan pembangunan bangunan • gedung negara di bidang teknis administratif. • Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan teknis • diatur dengan Peraturan Menteri.

  34. BIAYA PEMBANGUNAN BGN BIAYA PEKERJAAN STANDAR BIAYA PEMBANGUNAN BGN BIAYA PEKERJAAN NON-STANDAR PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 14

  35. PEKERJAAN STANDAR BGN • Pekerjaan Standar BGN • meliputi pekerjaan : struktur, arsitektur , finishing, utilitas • Dihitung berdasarkan: • standar harga satuan tertinggi berdasarkan klasifikasi bangunan gedung negara; • koefisien faktor pengali jumlah lantai bangunan; dan • luas bangunan Biaya Pek. Standar = (HSBGN) (K) (Ltb) HSBGN : Standar Harga Satuan Tertinggi BGN Ltb : Luas total lantai bangunan K : Koefisien jumlah lantai PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 14

  36. PEKERJAAN NON STANDAR • Biaya Pekerjaan Non Standar • PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 16 • - dihitung berdasarkan kebutuhan nyata dan harga pasar yang wajar. • Total biaya non-standar maksimum 150% dari total biaya standar BGN • Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Biaya Pek. Non Standar PERMEN PU No. 45/PRT/M/2007 - dihitung berdasarkan rincian volume kebutuhan nyata dan harga pasar yang wajar , setelah berkonsultasi kepada Instansi Teknis setempat; - Besarnya biaya perencanaan, manajemen konstruksi, pengawasan pekerjaan non-standar, dihitung (berdasarkan billing-rate)

  37. PEKERJAAN NON STANDAR Biaya non-standar digunakan untuk: 1. Perizinan selain IMB; 2. Penyiapan dan pematangan lahan; 3. Peningkatan arsitektur dan/atau struktur bangunan; 4. Pekerjaan khusus kelengkapan bangunan; 5. Pekerjaan khusus bangunan gedung ramah lingkungan (greenbuilding);dan/atau 6. Penyambungan utilitas

  38. Total biaya tertinggi pekerjaan non-standar maksimum sebesar 150%dari biaya pekerjaan standar, dan dapat berpedoman pada :

  39. BIAYA NONSTANDAR FUNGSI KHUSUS KOEFISIEN/FAKTOR PENGALI BANGUNAN/RUANG DENGAN FUNGSI KHUSUS BAB IV.D.2 Permen PU No. 45/PRT/M/2007

  40. BIAYA NONSTANDAR LAINNYA Biaya non-standar lainnya,meliputi biaya untuk: • Penyiapan lahan; b. Pematangan lahan; c. PenyusunanRencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) d. Penyusunan rencana induk (masterplan); e. Penyusunanstudi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); f. Biaya PenyambunganUtilitas (Air, Listrik, Telpon,ddsb); g. Penyelidikan tanah yang terperinci; • Biaya pengelolaan kegiatan, perencanaan, dan pengawasan • untuk perjalanan dinas ke wilayah/lokasi kegiatan yang sukar • pencapaiannya/dijangkau olehsarana transportasi (remote area); • Perizinan-perizinan khusus karena sifat bangunan, lokasi/letak • bangunan, ataupun karena luas lahan; j. ……………….

  41. BIAYA NONSTANDAR LAINNYA • Biaya Konsultan studi penyusunan program pembangunan • bangunan gedungnegara, untuk bangunan gedung yang • penyusunannya memerlukan keahlian konsultan; • Biaya Konsultan VE, apabila Satuan Kerja menghendaki • pelaksanaan VEdilakukan oleh konsultan independen; • Biaya Pekerjaan khusus bangunan gedung ramah lingkungan (green building); Biaya non-standar lainnyadihitung berdasarkankebutuhan nyata dan harga pasar yang wajar.

  42. BIAYA KESELURUHAN BANGUNAN BIAYA PEKERJAAN STANDAR HSBGN BIAYA KONSTRUKSI FISIK BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR max 150% dari HSBGN Perpres 73 Pasal 16, (3) BIAYA MK/ BIAYA PENGAWASAN BIAYA PERENCANAAN BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN BIAYA KESELURUHAN BANGUNAN

  43. BIAYA KONSTRUKSI FISIK Bab IV. C.1.d PERMEN PU No. 45/PRT/M/2007 Biaya konstruksi fisik ditetapkan (dalam kontrak) dari hasil pelelangan maksimum sebesar biaya konstruksi fisik yang tercantum dalam dokumen pembiayaan bangunan gedung negara, yang di dalamnya termasuk biaya : 1) pelaksanaan pekerjaan di lapangan (material, tenaga, dan alat); 2) jasa dan overhead; 3) lzin Mendirikan Bangunan (IMB) 4) pajak dan iuran daerah lainnya; dan 5) biaya asuransi selama pelaksanaan konstruksi.

  44. TERIMA KASIH TERIMA KASIH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Jalan Pattimura No. 20 - Kebayoran Baru - Jakarta 12110 Telp (021) 724 4040 - Fac (021) 7251058

More Related