180 likes | 374 Views
ANALISIS PADA INTEGRASI PERTIMBANGAN LINGKUNGAN. Kebijakan Pengelolaan SDA dan LH Bidang Air. Deskripsi Singkat Tipe KLHS Pendekatan dan Metode Tahapan Analisis Sumber Daya yang digunakan Keluaran. Diskripsi Singkat.
E N D
Kebijakan Pengelolaan SDA dan LH Bidang Air • Deskripsi Singkat • Tipe KLHS • Pendekatan dan Metode • Tahapan Analisis • Sumber Daya yang digunakan • Keluaran
Diskripsi Singkat • Tidak terpenuhinya sumber daya air secara kuantitas, kualitas dan kontinuitas, meskipun sudah bayak kebijakan, rencana dan program terkait dan peran serta berbagai pihak.... KLH perlu menyusun kebijakan pengelolaan sumberdaya air .... Dalam penyusunan ini digunakan KLHS terhadap KRP yag telah ada...... Pokok-pokok kebijakan diharapkan dapat dijadikan pertimbangan.....
Tipe KLHS • Kebijakan Sektoral sumber daya air
DAS KRP Hujan Tata Air (Produksi) Air Tata Ruang & Tata Kelembagaan KRP KRP KRP Tata Guna (Konsumsi) Tata Kelola (Distribusi) Pendekatan dan Metode • Pendekatan kebijakan pengelolaan sumberdaya air yang rasional adalah berbasis ekosistem.
Pendekatan dan Metode • Pendekatan ekosistem meunjukkan tiga sub-sistem yang harus menjadi perhatian dalam proses pengelolaan sumberdaya air berkelanjutan, yaitu : • Sub-sistem produksi, • Sub-sistem distribusi, dan • Sub-sistem konsumsi. • Sub-sistem produksi merupakan sistem alam dalam bentuk Daerah Aliran Sungai (DAS) atau cekungan air tanah, sering disebut juga sebagai sub-sistem Tata Air. Besarnya produksi air selain tergantung dari besarnya curah hujan juga tergantung dari karakteristik dan kondisi DAS dan cekungan air tanah/akifer. Biasanya produksi air berkurang karena gangguan bersifat antropogenik, karena AFL. • Sub-sistem Distribusi dan konsumsi harus terkait/disesuaikan dengan sub-sistem produksi.
Tahap Analisis • Analisis yang digunakan adalah analisis supply-demand dan analisis yang bersifat menggali terjadinya koflik pemanfaatan air, yang bersumber pada akses terhadap sumberdaya air, prioritas pemanfaatan air, dan tidak atau kurang tersedianya air pada musim kemarau. • Tahap Analisis : • Pelingkupan • Alternatif KRP • Analisis Lingkungan (Evaluasi dan Valuasi Dampak) • Alternatif KRP dan Pengambilan Keputusan • Rencana Pemanfaatan dan Pengelolaan KRP
Pelingkupan • Mengidentifikasi isu-isu dan dampak penting yang perlu dikaji dalam studi KLHS
Alternatif Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) • Mengenali dan membandingkan sejumlah alternatif KRP pengelolaan sumberdaya air, termasuk pilihan alternatif terbaik dari perspektif kepentingan lingkungan hidup.
Analisis Lingkungan (Evaluasi dan Valuasi Dampak) • Mendiskripsi dampak lingkungan yang akan timbul akibat KRP dan menentukan bagaimana deskripsi dampak tersebut ditampilkan. Mengenali, memprakirakan dan mengevaluasi dampak KRP pengelolaan sumberdaya air termasuk alternatifnya. Menentukan signifikansi dampak dan mengkaitkan dampak tersebut dengan biaya dan keuntungan lain. Mengenali upaya-uapaya untuk menghindari, menurunkan dan meniadakan dampak yang telah diprakirakan. Hal ini diperlukan sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan RPL.
Alternatif KRP dan Pengambilan Keputusan • Menyetujui, menolak atau merevisi usulan dan/atau KRP yang sedang berjalan disertai dengan alasan masing-masing keputusan.
Rencana Pemantauan dan Pengelolaan KRP • Memastipan apakah implementasi KRP tetap mempertimbangkan LH sesuai dengan saran studi KLHS.
Sumberdaya Yang Digunakan • Kapasitas Kelembagaan yang koordinatif dan fleksibel, dan juga bersinergi antar sektor dan antar wilayah. • Kapasistas Sumberdaya manusia , keahlian bidang kebijakan dan regulasi, lingkungan, perencanaan ruang, dan pengelolaan sumber daya air, dan sosek. • Data/Informasi, bersifat time series meliputi data klimatologi, pemanfaatan sumberdaya air, kelembagaan sumberdaya air dan permasalahan pemanfaatan dan konservasi air.
Keluaran • Arahan Kebijakan Produksi Air Berkelanjutan • Arahan Kebijakan Distribusi Air Secara Efisien, Efektif dan Berkelanjutan • Arahan Kebijakan Air yang Hemat dan Efisien • Arah Kebijakan Tata Ruang dan Tata Kelembagaan
Arahan Kebijakan Produksi Air Berkelanjutan • Arahan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi air permukaan dan air tanah secara terintegrasi, guna mengatasi dan mengantisipasi permasalahan kekurangan air, serta mengatasi sebagian akar permasalahan di tingkat hulu yang menyebabkan terjadinya banjir. • Besaran produksi dan keberlanjutan selain ditentukan hujan juga kondisi DAS.
Arahan Kebijakan Distribusi Air Secara Efisien, Efektif dan Berkeadilan • Mendorong perencanaan peruntukan air permukaan dan air tanah secara jelas, terintegrasi, dan saling mendukung berdasarkan prakiraan dan antisipasi jenis kebutuhan dengan mempertimbangkan potensi sumber daya air. • Meningkatkan akses rakyat miskin terhadap perolehan air secara berkelanjutan melalui pelestarian sumber-sumber air, dan meningkatkan infrastruktur agar memadai dengan memberdayakan rakyat.
Arahan Kebijakan Konsumsi Air yang hemat dan efisien. • Mendorong efisiensi pemanfaatan air melalui penerapan sistem drainase hemat air. Dengan meningkatnya ketidakpastian ketersediaan air, diperlukan perubahan pola pemakaian terutama untuk pertanian, mis dengan peningkatan kemampuan beradaptasi dengan periode krisis air. • Mendorong dilakukan daur ulang pemakaian air untuk kepentingan produksi, dan mendorong pola konsumsi dan distribusi hemat air.
Arahan Kebijakan Tata Ruang dan Tata Kelembagaan • Penyusunan tata ruang yang adaptif, dengan memperhatikan pelestarian sumberdaya air dan daerah resapan melalui proses koordinatif dan partisipatif, diikuti penegakan hukum uang konsisten. • Perlu perumusan dan mekanisme cash flow hulu-hilir DAS termasuk aspek kelembagaan untuk menuju pengelolaan sumberdaya air berkelanjutan berbasis ekosistem DAS, terutama untuk menjaga stabilitas produksi air lintas wilayah. Mis dengan kawasan pencagaran sumberdaya air/ konservasi (di hulu DAS). • Merumuskan mekanisme insentif dan disinsentif terhadap aktivitas pemanfaatan ruang untuk pengembangan sumber daya air, agar kecenderungan menguatnya komersialisasi dalam pengelolaan sumberdaya air tetap lebih memperhatikan kepentingan publik darpada kepentingan korporasi.