1 / 42

P eranan Balitbang Dalam Reformasi Birokrasi Kemdikbud

P eranan Balitbang Dalam Reformasi Birokrasi Kemdikbud. Trihono Badan Litbang Kesehatan Kemkes Jakarta, October 2011. Tugas dan Fungsi. Tugas Balitbang : Melaksanakan penelitian dan pengembangan pendidikan Fungsi Balitbang: Perumusan kebijakan penelitian dan pengembangan pendidikan

ingo
Download Presentation

P eranan Balitbang Dalam Reformasi Birokrasi Kemdikbud

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Peranan Balitbang Dalam Reformasi Birokrasi Kemdikbud Trihono Badan Litbang Kesehatan Kemkes Jakarta, October 2011

  2. Tugas dan Fungsi Tugas Balitbang: • Melaksanakan penelitian dan pengembangan pendidikan Fungsi Balitbang: • Perumusan kebijakan penelitian dan pengembangan pendidikan • Penyusunan rencana dan program penelitian dan pengembangan pendidikan • Pelaksanaan penelitian dan pengembangan pendidikan • Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan • Pelaksanaan urusan administrasi Badan

  3. Visi Balitbang Kemdiknas • Menjadi institusi yang handal dalam perumusan pembaharuan kebijakan pembangunan pendidikan nasional berbasis penelitian dan pengembangan.  Sudah berapa banyak hasil penelitian balitbang yang menjadi rujukan pembaharuan kebijakan?

  4. Misi Balitbang Kemdiknas • Meningkatkan kualitas dan relevansi hasil penelitian agar dapat digunakan sebagai acuan dalam kebijakan pembaharuan pendidikan nasional. • Mengembangkan kurikulum dan pembelajaran serta perbukuan yang berkualitas dan relevan dengan tuntutan pembangunan nasional. • Mengembangkan sistem penilaian yang handal untuk peningkatan dan pengendalian mutu pendidikan nasional. • Mengembangkan standar nasional pendidikan dan sistem akreditasi yang akuntabel untuk peningkatan mutu dan relevansi pendidikan nasional.

  5. Misi Balitbang Kemdiknas • Mengembangkan konsep pembaharuan kebijakan pendidikan nasional yang mampu menjawab tuntutan perkembangan dan persaingan dalam era globalisasi. • Meningkatkan intensitas dan kualitas kerjasama nasional dan internasional di bidang penelitian dan pengembangan pendidikan • Mengembangkan kualitas sumber daya untuk mendukung dan melaksanakan penelitian dan pengembangan yang bermutu dan relevan

  6. Reformasi Birokrasi • Restrukturisasi? • Penataan kembali Tata Hubungan Kerja intra dan antar lembaga • Analisis beban kerja  remunerasi? • Substansi progran setelah desentralisiasi? • Kemdiknas  Kemdikbud (budaya kembali ke kementerian ini) • Apakah ini “evidence based”? Dan bila ya, apakah hasil dari penelitian Balitbang diknas?

  7. ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL Tugas • Kementerian Pendidikan Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan nasional dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

  8. Fungsi: • Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan nasional; • Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan Nasional; • Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional; • Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pendidikan Nasional di daerah; dan • Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

  9. Susunan Organisasi: • Wakil Menteri Pendidikan Nasional; • Sekretariat Jenderal; • Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal; • Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar; • Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah; • Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi; • Inspektorat Jenderal; • Badan Penelitian dan Pengembangan; • Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; • Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan;

  10. Restrukturisasi • Perlukah sebesar itu struktur organisasinya (1 Sekjen. 1 Irjen, 4 Dirjen dan 3 Badan)? • Kalau kemudian “budaya” masuk dalam jajaran kementerian, apakah perlu tambahan eselon 1, atau relokasi saja? • Bagaimana kajian Balitbang terhadap restrukturisasi Kemdiknas  Kemdikbud?

  11. Dirjen Pendidikan Dasar Tugas: merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pendidikan dasar. Fungsi: • Perumusan kebijakan di bidang pendidikan dasar; • Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dasar; • Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan dasar; • Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan dasar; dan • Pelaksanaan administrasi Dirjen Pendidikan Dasar.

  12. Desentralisasi • Sebagian besar urusan Pemerintah Pusat telah diserahkan ke daerah (Kab/Kota) • Perlukan Dirjen Pendidikan Dasar, Dirjen Pendidikan Menengah, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal? • Bukankah Pusat tinggal menetapkan NSPK (nilai, standar, prosedur & kriteria), sedangkan implementasi diserahkan ke Kab/Kota?

  13. Desentralisasi • Sebagian wewenang pusat telah diserahkan ke daerah, khususnya Pemda Kabupaten/Kota • Apakah setelah terjadi desentralisasi, ada perubahan kebijakan yang mendasar? • Apakah ada kebijakan yang berbasis Kabupaten/Kota? • Indikator pembangunan nasional  IPM (Indeks Pembangunan Manusia) / HDI (Human Development Index) • Bagaimana peran Balitbang dalam memfasilitasi kab/kota meningkatkan IPM mereka?

  14. Pengalaman Balitbangkes • Pengembangan IPKM (Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat) sebagai penjabaran lebih lanjut dari indikator kesehatan (umur harapah hidup waktu lahir) dari IPM / HDI • Dipakai sebagai bahan advokasi ke Pemda Kab/Kota untuk mempertajam prioritas program kesehatan, agar IPKM meningkat  yang pada gilirannya akan meningkatkan IPM/HDI

  15. IPKMSebagai Bahan Advokasi Bagi Pemda Kabupaten/Kota Dalam Peningkatan Pembangunan Kesehatan

  16. Kebijakan Pembangunan • HDI dijadikan indikator pembangunan daerah, banyak Bupati/Walikota dan Gubernur yang mengacu ke HDI • Untuk kesehatan, indikator yang masuk dalam IPM adalah Umur Harapan Hidup Waktu Lahir (UHH) • Dari UHH ke program kesehatan, sulit penjabarannya • Riskesdas menyajikan data yang sangat kaya. Bisakah dikemas indikator komposit yang berkaitan dengan UHH?  IPKM

  17. Hubungan IPM - IPKM IPM / HDI Ekonomi Pendidikan Umur Harapan Hidup (UHH) Kesehatan Diurai lebih lanjut dengan IPKM (24 indikator kesehatan)

  18. Batasan IPKM • IPKM (Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat) adalah indikator komposit yang menggambarkan kemajuan pembangunan kesehatan, dirumuskan dari data kesehatan berbasis komunitas yaitu: • Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) • Susenas (Survei Ekonomi Nasional) • Survei Podes (Potensi Desa) • IPKM merupakan indeks komposit yang dirumuskan dari 24 indikator kesehatan

  19. Perumusan IPKM • Diperlukan waktu hampir 1 tahun untuk merumuskan IPKM. • Dilakukan serangkaian diskusi intensif secara berkala, baik intern Balitbangkes maupun diskusi dengan para pakar kesehatan masyarakat • Meminta IAKMI memfasilitasi pertemuan pakar yang membahas rancangan IPKM • Serangkaian pertemuan itu antara lain

  20. Perumusan IPKM

  21. Perumusan IPKM

  22. Perumusan IPKM • Riskesdas, menghasilkan prevalensi / proporsi masalah kesehatan per kabupaten/kota • Susenas, menghasilkan prevalensi / proporsi masalah kesehatan per kabupaten/kota • Podes, menghasilkan data SDM dan fasilitas kesehatan per kabupaten/kota

  23. Perumusan IPKM Riskesdas Susenas Podes Indikator Kesehatan Indikator Kesehatan Indikator Kesehatan Diseleksi berdasarkan substansi dan representasi tingkat kab/kota oleh para pakar dan praktisi Terpilih 24 Indikator Kesehatan yang kemudian dirumuskan menjadi IPKM

  24. Perumusan IPKM • Dikembangkan 22 alternatif IPKM • Variasi terjadi: • Jenis dan jumlah indikator yang dipilih • Ada dan besarnya bobot antar indikator • Pelakuan terhadap angka prevalensi (hanya untuk tentukan peringkat, ada penyetaraan antar prevalensi, atau apa adanya) • Semua alternatif dilakukan uji korelasi dengan UHH (umur hrapan hidup), dipilih yang tertinggi.

  25. Alternatif IPKM

  26. Alternatif IPKM

  27. Alternatif IPKM • Ke 4 alternatif terakhir menggunakan indikator yang sama, perbedaannya adalah: • Ratio dr/rata2 penduduk puskesmas dan bidan/rata2 penduduk desa • Ratio dr/puskesmas (idealnya 1 dr untuk 1 puskesmas) dan bidan/desa (1 bidan untuk 1 desa) • Ratio dr/penduduk dan bidan/penduduk (40 dr dan 100 bidan per 100.000 pdd) • Rato dr/penduduk dan bidan/penduduk, ratio dikalikan 100, ideal sama dng c)

  28. Indikator yang masuk

  29. Indikator yang masuk

  30. Indikator yang masuk

  31. IPKM • Nilai berkisar antara 0 (terburuk) – 1 (terbaik) • Yang terbaik adalah kondisi ideal (secara teoritik) • Dari 440 Kabupaten/Kota Riskesdas, nilai berkisar antara: • Terrendah: 0,247059 (Pegunungan Bintang, Papua) • Tertinggi: 0,708959 (Kota Magelang, Jateng)

  32. Peringkat 20 besar teratas

  33. Peringkat 20 besar teratas

  34. Peringkat 20 besar terbawah

  35. Peringkat 20 besar terbawah

  36. Provinsi NTT

  37. Provinsi Lampung

  38. Perbandingan Indikator Kesehatan Kab. Lampung Utara vs Kota Metro

  39. Perbandingan Indikator Kesehatan Kab. Lampung Utara vs Kota Metro

  40. Perbandingan Indikator Kesehatan Kab. Lampung Utara vs Kota Metro

  41. Usulan untuk Balitbang Kemdikbud • Kembangkan IPPM (Indeks Pembangunan Pendidikan Masyarakat) • Ada 2 alternatif: • Mengurai lebih lanjut indeks pendidikan dalam HDI (melek huruf dan lama sekolah) • Mengembangkan indikator yang lebih tinggi • IPPM terdiri dari beberapa indikator yang mudah diukur • Pola indikatornya meliputi: • Keterjangkauan • Kualitas

  42. Usulan untuk Balitbang Kemdikbud • Dengan IPPM bisa dibuat peringkat Kabupaten/Kota • Kab/Kota dengan peringkat rendah, bisa dibantu untuk menaikkan peringkatnya dengan melakukan intervensi pada indikator yang masih buruk • IPPM diukur secara berkala (5 tahun sekali) untuk seluruh kab/kota, sehingga diketahui kab/kota yang naik dan yang turun IPPM-nya • IPPM naik  pembangunan pendidikan di kab/kota tersebut bagus • IPPM turun  pembangunan pendidikan kurang terarah

More Related