280 likes | 585 Views
Monitoring dan Evaluasi SJSN: . Persiapan Menuju Universal Coverage Jaminan Kesehatan. Dewan Jaminan Sosial Nasional. Implementasi SJSN. Universal Coverage JK. Transformasi BPJS. Langkah Persiapan Menuju UC JK. 1. 3. 2. 4. Sistimatika. 1. Implementasi SJSN. LATAR BELAKANG.
E N D
Monitoring dan Evaluasi SJSN: Persiapan Menuju Universal Coverage Jaminan Kesehatan Dewan Jaminan Sosial Nasional
Implementasi SJSN Universal Coverage JK Transformasi BPJS Langkah Persiapan Menuju UC JK 1 3 2 4 Sistimatika
1 Implementasi SJSN
Untukpenyelenggaraan SJSN makadibentukDewanJaminanSosialNasional yg terdiri dari unsur Pemerintah, Pekerja, Pemberi Kerja, dan Tokoh/Pakar 1 3 2 4 Suatutatacarapenyelenggaraan program jaminan sosialolehbeberapabadanpenyelenggarajaminansosial Bertujuanuntukmemberikanjaminanterpenuhinyakebutuhandasarhidup yang layakbagisetiappesertadan/atauanggotakeluarganya BadanPenyelenggaraJaminanSosialharusdibentukdengan UU Sistem jaminan sosial nasional
2 Universal Coverage JK
Dimensi Universal Coverage 3 2 1 MANFAAT JK PEMBIAYAAN Direct Cost: Proportion of the cost covered. Include other services Reduce cost sharing and fees PESERTA Current Pooled Funds Extend to Non-Covered Services: which services are covered ? Population: Who is covered ? Resources : WHO, The World Health Report. Health System Financing; the Path to Universal Coverage, WHO, 2010, p.12
Aspek Kepesertaan Aspek Manfaat Aspek Fasilitas Kesehatan Aspek Pembiayaan Aspek Kelembagaan 1 3 2 4 5 Aspek UC JAMINAN KESEHATAN
SAAT INI KEDEPAN Aspekkepesertaan 2010: 237,6 Juta jiwa Tambahan: +/- 3-4 juta/thn • Askes PNS : 16,8 juta jiwa • TNI, POLRI : 3,5 juta jiwa • Penduduk miskin & tdk mampu: 76,4 juta jiwa • JPK Jamsostek: 4,4 juta jiwa • Jamkesda/PJKMU: 11,3 juta • Askes Komersial: 8,8 juta • TOTAL: 121,2 juta ? 116, 4 jt jiwa
SAAT INI KEDEPAN Aspek Manfaat • STANDAR: • Sesuai Kebutuhan Medis • Komprehensif: promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif (Psl 22 ayat 1) • Cost Sharing hanya utk cegah penyalahgunaan (Psl 22 ayat 2) • SANGAT BERVARIASI: • Ada yg kurang memenuhi kebutuhan medis dasar, ada yg melebihi kebutuhan medis dasar. Ada yg parsial, ada yg komprehensif. • Cost sharing/excess claim besar • Utilisasi review & case management blm optimal ?
SAAT INI KEDEPAN Aspek FASilitas KESehatan • JUMLAH MENCUKUPI • KUALITAS MEMADAI • Faskes pemerintah & swasta (Ps 23 : 1) • Ada kompensasi bila faskes tak tersedia (Ps 23:3) • Kelas standar (Ps 23: 4) • SANGAT BERVARIASI: • Ada yg hanya sampai PPK II kab, ada yg sampai PPK III Propinsi tapi ada yg sampai luar negeri. Ada yg melibatkan PPK Swasta disemua jenjang, ada yg hanya PPK Pemerintah • Ada yg memenuhi prinsip portabilitas, ada yang tidak ?
SAAT INI KEDEPAN Aspek PEMBIAYAAN • IURAN STANDAR: Persen & Nominal (Ps 17) • PEMBAYARAN: POLA YG SAMA – Prospective Payment • SKEMA:Asuransi Sosial (PBI), dan iuran (Non PBI) • COST CONTAINMENT: Optimal dg UR(Ps 24) • IURAN: sangat bervariasi (besaran, cara pengumpulan) • PEMBAYARAN PPK: bervariasi. Ada yg kapitasi, DRG, ada yg reimburment • SKEMA: sebagian besar msh bantuan sosial. Yg collecting premi msh sedikit • COST CONTAINMENT:belum optimal ?
SAAT INI KEDEPAN Aspek Kelembagaan • TERKOORDINASI: SESUAI REGULASI • POLA YG SAMA: Sesuai Regulasi • STANDAR YANG SAMA: Sesuai SOP • Bervariasi, belum terkoordinasi menunggu regulasi • POLA PENGELOLAAN: berbeda-beda • KAPASITAS ORGANISASI: sangat bervariasi • Prosedur operasi tidak sama
STRATEGI • Strategisinkronisasidanintegrasipengelolaankepesertaan /peserta; • Strategipenyempurnaanpengelolaan JK dariaspekkeuangan; • Strategioptimalisasipaketmanfaatpelayanankesehatan; • Strategipemantapandanpengembanganaspekkelembagaan (danladasanhukum) • Strategimemperkuatkoordinasidan monitoring Roadmap UC Jaminan Kesehatan: 116 UPAYA!!!
3 Transformasi BPJS
FUGAS DAN FUNGSI BPJS • Tugas • Menyelenggarakan program JK, JKK, JKm, JHT, JP • Melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta • Memungut dan mengumpulkan iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja • Menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah • Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta • Mengumpulkan dan mengelola data Peserta program jaminan sosial • Membayar manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial ; dan • Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada Peserta dan masyarakat • Fungsi
Target bpjs kesehatan • Mulai beroperasi tanggal 1 Januari 2014 • Sejak beroperasinya BPJS Kesehatan: • Kemkes tidak lagi menyelenggarakan program Jamkesmas • Kemhan, TNI dan POLRI tidak lagi menyelenggarakan program pelayanan kesehatan kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu yg berkaitan dengan kegiatan operasionalnya • PT Jamsostek tidak lagi menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan • PT Askes dinyatakan bubar tanpa likuidasi
Target bpjs ketenagakerjaan • PT Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014 • Sejak berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan: • PT Jamsostek dinyatakan bubar tanpa likuidasi • BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program JKK JHT, dan JKm yg selama ini diselenggarakan oleh PT. Jamsostek, sampai dengan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan yang sesuai dengan ketentuan Psl 29 s.d Psl 38 dan Psl 43 s.d Psl 46 UU SJSN , paling lambat 1 Juli 2015 • Pengalihan PT. Asabri dan PT. Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029
TAHAPAN TRANSFORMASI BPJS 1 Januari 2014 1 Juli 2015 2029 PT ASKES BPJS Kes Jkes JPKes BPJS Ketenaga kerjaan BPJS Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan JKK, Jkem, JHT, JP PT Jamsostek JP & JHT PT TASPEN PT TASPEN JP & JHT PT ASABRI PT ASABRI
4 Langkah Persiapan
PERATURAN PELAKSANA UU BPJS Peraturan Pelaksana UU BPJS terdiri dari: • 8 Peraturan Pemerintah • 7 Peraturan Presiden • 1 Keputusan Presiden Peraturan Pelaksana ditetapkan paling lama: • 1 (satu) tahun untuk peraturan yg mendukung beroperasinya BPJS Kesehatan • 2 (dua) tahun untuk peraturan yg mendukung beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan
Peraturan JAMINAN KESEHATAN PerPres tentang Jaminan Kesehatan • Paket Manfaat • Iuran • Mekanisme Pelayanan • dll PP tentang Penerima Bantuan Iuran • Kriteria dan Pendataan PBI • Pendaftaran • Mekanisme Pembiayaan • dll
TIM TRANSPoRMASI BPJS • BPJS Kesehatan • BPJSKetenagakerjaan • Diketuai oleh Wamenkes • Membentuk 5 Pokja • Diketuai oleh Sekjen Kemnakertrans • Membentuk 3 Pokja
Posisi djsn • UU SJSN • UU BPJS • Untukpenyelenggaraan SJSN dibentuk DJSN • DJSN bertanggungjawabkepadaPresiden • DJSN berfungsimerumuskankebijakanumumdansinkronisasipenyelenggaraan SJSN • DJSN bertugas : • Melakukanpenelitian& kajian • Mungusulkankebijakaninvestasi • Mengusulkananggaran PBI • DJSN berwewenangmelakukan Monev • DJSN menyampaikanhasilmonitoringdanevaluasi SJSN setiap 6 bulan • Mengusulkan PAW anggotaDewanPengawasdanDireksi • MenerimatembusanLaporanPengelolaan Program danKeuangan BPJS • Memberikankonsultasikepada BPJS tentangBentukdanIsiLaporanPengelolaanProgram • DJSN sebagaipengawaseksternal
Penyelesaian regulasi JK dan BPJS Implementasi Roadmap UC JK Transformasi Kelembagaan BPJS Koordinasi Pemda dan stakeholders Komunikasi, Informasi dan Edukasi 1 3 2 4 5 Program kerja