REFORMASI BIROKRASI KELEMBAGAAN BKKBN oleh DR. Sudibyo Alimoeso, MA

1. REFORMASI BIROKRASI KELEMBAGAAN BKKBN oleh DR. Sudibyo Alimoeso, MA RAPAT EVALUASI HASIL PENGAWASAN PONTIANAK, 29 NOPEMBER 2010

2. PeraturanMenteri Negara PendayagunaanAparatur Negara No. Per/15/M.Pan/7/2008 tentangPedomanUmumReformasiBirokrasi

3. “UPAYA UTK MELAKUKAN PEMBAHARUAN DAN PERUBAHAN MENDASAR TERHADAP SISTIM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TERUTAMA MENYANGKUT ASPEK KELEMBAGAAN ,KETATALAKSANAAN DAN SDM APARATUR “ Sumber: Kemenneg PAN 2008, Pedoman Umum RB, pp. 9-10

4. TUJUAN..... • TujuanUmum membangun/membentukprofil & perilakuaparatur BKKBN denganintegritas danproduktivitastinggi, bertanggungjawabdanmemilikikemampuanmemberikanpelayanan yang prima • TujuanKhusus utkmembangun/membentukbirokrasiBKKBN yangbersih, efisien,efektif, produktif, transparan,melayanimasyarakat dan akuntabel

5. SASARAN • Sasaran Umum - polapikir (mindset) danbudayakerja (culture set) sertasistemmanajemen BKKBN - Organisasi yang tepat fungsi Dan tepat ukuran ( right sizing ) - Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip goodgovernanc - SDM berintegritas, kompeten,profesional, berkinerjatinggi & sejahtera

6. Tinjauan khusus tentang: Restrukturisasi kelembagaan BKKBN

7. DasarPertimbangan • UU No. 52 Tahun 2009 tentangPerkembanganKependudukandan Pembangunan Keluarga • Pasal 53  pembentukanBadanKependudukandanKeluargaBerencanaNasional • Pasal 56 ayat (3)  ketentuanlebihlanjutmengenaitugas, fungsi, dansusunanorganisasi BKKBN diaturdenganPerpres • Perpres No. 62 Tahun 2010 tentangBadanKependudukandanKeluargaBerencanaNasional • Pasal 50 danPasal 55 ayat (5)  rincianlebihlanjutmengenaitugas, fungsi, susunanorganisasi, dantatakerja BKKBN danPerwakilan BKKBN ProvinsiditetapkanolehKepala BKKBN setelahmendapatpersetujuandariMenteri yang bertanggungjawabdibidangpendayagunaanaparaturnegaradanreformasibirokrasi

8. VisiPendudukTumbuhSeimbang 2015 Misi Mewujudkanpembangunanberwawasankependudukandankeluargakecilbahagiasejahtera • Mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan melalui: • penyerasian kebijakan kependudukan dan pembangunan KB; • penetapan parameter kependudukan dan pembangunan KB; • penyediaan analisis data dan informasi pengendalian penduduk dan pembangunan KB; • pengarusutamaan pembangunan berwawasan kependudukan (population mainstreaming). • Mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera melalui: • penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja; • pemenuhan hak-hak reproduksi; • peningkatan ketahanan keluarga; • peningkatan kesejahteraan peserta KB.

9. Desain Organisasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

10. Model Organisasi BACK OFFICE FRONT OFFICE Opening/warming-up market • PENGENDALIAN PENDUDUK • KB • KS MARKETING USER / CUSTOMER MISSION • ADVOKASI • PENGGERAKAN • DATA & INFORMASI PRODUCTION • STAKEHOLDER • MITRA KERJA SALES/ AFTERSALES Preparing product to be sold Processing/closing account SERVICE • KESEKRETARIATAN • PENGAWASAN • PELATIHAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN SUPPORT Ensuring the internal organization process well run Sumber: PelatihanPengembanganDesainOrganisasi BKKBN 2007; Telaahanstaf 2010

11. DesainOrganisasi (1) • Menggunakan pendekatan struktur organisasi berorientasicustomeryaitustakeholder (pemerintahpusat, pemerintahanprovinsi, kabupaten, dankota) danmitrakerja (LSM/LSOM, organisasiprofesi, dll.)dalampenguatan kapasitas lembaga dan penggerakan seluruh potensi dan daya dukung yang ada • Bertumpu pada efisiensi dan efektivitas sehingga setiap kotak/jabatandalam struktur mempunyai ranah berdasarkan spesifikasi fungsi masing-masing yang diharapkan dapat saling mendukung dalam penerapan strategi untuk mencapai sasaran melalui penggerakan, pembagian fungsi dan kewenangan unit organisasi secara jelas dan tegas, penerapan sistem penganggaran yang berbasis kinerja, pengukuran output kegiatan yang menggunakan indikator kinerja utama (IKU) atau Key Performance Indicator (KPI), dan kemampuan untuk lebih responsif terhadap pelaksanaan desentralisasi.

12. DesainOrganisasi (2) • Struktur organisasi BKKBN dirancang untuk menyelenggarakan 2 (dua) fungsi utama organisasi yaitu: • Fungsi mission / operasional • berhadapan langsung dengan customer atau pelanggan • Fungsi service atau penunjang • mendukung penyelenggaraan fungsi missionatau operasional organisasi.

13. DesainOrganisasi (3) • Fungsi mission terdiri atas unsur production, marketing, • sales dan aftersales • Produksi (production)merumuskan kebijakan-kebijakan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera. • Pemasaran (marketing) mempromosikan kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh production. • Penjualan (sales) menjual kebijakan-kebijakan yang telah dipromosikan oleh fungsi marketing kepada user/customer dan berhadapan langsung dengan stakeholder (pemerintahan pusat, pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota) dan mitra kerja (LSM, LSOM, organisasi profesi, swasta). • Pascapenjualan (aftersales) menjaga pelanggan, baik stakeholder maupun mitra kerja, agar secara institusi maupun perorangan tetap berkomitmen dan loyal terhadap program kependudukan dan keluarga berencana.

14. DesainOrganisasi (4) • Fungsi service • fungsi organisasi yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh fungsi missionberupa pengelolaan organisasi, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian, bantuan hukum, penyediaan sarana dan prasarana; pelatihan, penelitian, dan pengembangan; serta pengawasan internal.

15. Tugas • Melaksanakan tugas pemerintahan • di bidang pengendalian penduduk dan • penyelenggaraan keluarga berencana

16. Fungsi • perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; • penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; • pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; • penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; • penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; • pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. • Selain fungsi tersebut, BKKBN juga menyelenggarakan fungsi: • penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; • pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan BKKBN; • pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKKBN; • pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN; dan • penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

17. SusunanOrganisasi • BKKBN terdiriatas: • Kepala; • SekretariatUtama; • DeputiBidangPengendalianPenduduk; • DeputiBidangKeluargaBerencanadanKesehatanReproduksi; • DeputiBidangKeluarga Sejahtera danPemberdayaanKeluarga; • DeputiBidangAdvokasi, Penggerakan, danInformasi; • DeputiBidangPelatihan, Penelitian, danPengembangan; • InspektoratUtama; dan • Perwakilan BKKBN Provinsi

18. RANCANGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL KEPALA INSPEKTORAT PROGRAM BIROPERENCANAAN INSPEKTORAT KEUANGAN DAN PERBEKALAN INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA BIRO PENGELOLAAN PEGAWAI INSPEKTORAT KETENAGAAN DAN ADMINISTRASI UMUM BIRO TATA USAHA BIRO KEUANGAN DAN PERBEKALAN DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DEPUTI BIDANG ADVOKASI,PENGGERAKAN DAN INFORMASI DEPUTI BIDANG PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DEPUTI BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA DIREKTORAT BINA KETAHANAN KELUARGA BALITA DAN ANAK DIREKTORAT PEMADUAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENDUDUK DIREKTORAT BINA KESERTAANKB JALUR PEMERINTAH DIREKTORAT ADVOKASI DAN KIE PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM APARATUR DIREKTORAT BINA LINI LAPANGAN DIREKTORAT PERENCANAAN PENGENDALIAN PENDUDUK DIREKTORAT BINA KETAHANAN REMAJA PUSAT PENGEMBANGAN KERJA SAMA INTERNASIONAL DIREKTORAT BINA KESERTAAN KB JALUR SWASTA DIREKTORAT BINA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DIREKTORAT PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN DIREKTORAT BINA KETAHANAN KELUARGA LANSIA DAN RENTAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEPENDUDUKAN DIREKTORAT BINA KESERTAAN KB JALUR GALCILTAS DAN SASARAN KHUSUS DIREKTORAT DATA DAN INFORMASI DIREKTORAT ANALISIS DAMPAK KEPENDUDUKAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KB DAN KS DIREKTORAT BINA PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA DIREKTORAT BINA KELANGSUNGAN HIDUP IBU, BAYI DAN ANAK DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI KETERANGAN: JML ES. I = 7 JML ES. II = 29 PERWAKILAN BKKBN DI PROVINSI

19. Perwakilan BKKBN Provinsi (1) • Berdasarkan Pasal 55 ayat (3) dan (4) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010, untuk menyelenggarakan sebagian tugas BKKBN di provinsi selain Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dibentuk Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, yang selanjutnya disebut Perwakilan BKKBN Provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKKBN.

20. Perwakilan BKKBN Provinsi (2) • mempunyaitugasmelaksanakansebagiantugas BKKBN diprovinsidibidangpengendalianpendudukdanpenyelenggaraankeluargaberencana • Dalammelaksanakantugasnyamenyelenggarakanfungsi: • pengadaptasian, penjabaran, pengelolaan, penggerakan, danpengendaliankebijakan program pengendalianpendudukdiprovinsi; • pengadaptasian, penjabaran, pengelolaan, penggerakan, danpengendaliankebijakan program keluargaberencanadiprovinsi; • pengadaptasian, penjabaran, pengelolaan, penggerakan, danpengendaliankebijakan program keluargasejahteradiprovinsi; • penerapankebijakankependudukandankeluargaberencanadiprovinsisecarakonsisten; • pengembangankebijakanteknisdibidangkependudukandankeluargaberencanadiprovinsi; • perencanaandanpenggerakanseluruhsumberdaya internal daneksternaldalamimplementasi program kependudukandankeluargaberencanadidaerahnya;

21. Perwakilan BKKBN Provinsi (3) • pengembangan kompetensi sumber daya manusia pengelola dan pelaksana program pengembangan model kemitraan,pendanaan, dan operasional teknis di daerahnya; • pelaksanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi di provinsi; • pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi di provinsi; • pengembangan jejaring kemitraan dalam pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana; • pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi kependudukan dan keluarga; • fasilitasi pembentukan BKKBD Provinsi dan Kabupaten/Kota; • penyelenggaraan administrasi umum untuk mendukung pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana di provinsi; • melaksanakan monitoring dan evaluasi pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana di provinsi, kabupaten, dan kota.

22. Perwakilan BKKBN Provinsi (4) • Perwakilan BKKBN ProvinsidipimpinolehKepalaPerwakilan BKKBN Provinsi (eselonII.a) danterdiriatas 6 (enam) eselonIII.ayaitu: • Sekretariat; • BidangKeluargaBerencana; • BidangKeluarga Sejahtera; • BidangAdvokasidanPenggerakan; • BidangPemaduanKebijakanKependudukandanPengelolaan Data; dan • BalaiPelatihandanPengembangan. • CabangBalaiPendidikandanPelatihan • TerdapatdiPerwakilan BKKBN ProvinsiJawa Barat (Bogor, Cirebon, Garut), Jawa Tengah (Ambarawa, Banyumas, Pati), danJawaTimur (Jember, Malang) • DipimpinolehKepalaBalaiPendidikandanPelatihan (eselonIII.b) danterdiriatas 2 (dua) Seksidan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha

23. RANCANGANSTRUKTUR ORGANISASI PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANANASIONALPROVINSI KEPALA BALAI PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SEKRETARIAT SUBBAGIAN PERENCANAAN SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, HUKUM DAN TATA LAKSANA SUBBAGIAN ADM UMUM SUBBAGIAN KEUANGAN DAN PERBEKALAN SUBBAGIAN SUPERVISI CABANG BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIDANG PEMADUAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN DAN PENGELOLAAN DATA BIDANG KELUARGA BERENCANA BIDANG KELUARGA SEJAHTERA BIDANG ADVOKASI DAN PENGGERAKAN SEKSI BINA KETAHANAN KELUARGA BALITA, ANAK, DAN LANSIA SEKSI KEPENDUDUKAN SEKSI BINA KESERTAAN KB JALUR PEMERINTAH DAN SWASTA SEKSI ADVOKAS DAN KIE SEKSI BINA KESERTAAN KB JALUR GALCILTAS DAN SASARAN KHUSUS SEKSI BINA KETAHANAN REMAJA SEKSI HUMAS SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN DOKUMENTASI Jml Eselon III.a = 6 Jml Eselon IV.a = 19 (belum termasuk Subbagian Supervisi) SEKSI BINA KELANGSUNGAN HIDUP IBU, BAYI, DAN ANAK SEKSI KETAHANAN EKONOMI KELUARGA SEKSI PENGGERAKAN SEKSI PELAPORAN DAN ANALISIS DATA

24. TERIMA KASIH