Deputi Reformasi Birokrasi , Akuntabilitas Aparatur Negara dan Pengawasan

1. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM GUNA MEWUJUDKAN GOOD AND CLEAN GOVERNANCE Drs. Agus Uji Hantara, Ak., M.E. Asdep Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat DeputiReformasiBirokrasi, AkuntabilitasAparatur Negara danPengawasan

2. TRANSFORMASI BIROKRASI SAMPAI 2025 DYNAMIC GOVERNANCE Visi PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY MenjadiPemerintahan Kelas Dunia RULE BASED BUREAUCRACY Roadmap 2020-2025 Roadmap 2015-2019 Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010 - 2025 Pada tahun 2025, Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan: a. tidak ada korupsi; b. tidak ada pelanggaran; c. APBN dan APBD baik; d. semua program selesai dengan baik; e. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat; f. komunikasi dengan publik baik; g. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif; h. penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan; i. hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan) Roadmap 2010-2014 • Efektif, efisiendanekonomis • Difokuskanpadaupayauntukmewujudkan outcomes (hasil) • Menerapkanmanajemenkinerja yang didukungdenganpenerapansistemberbasiselektronik • Setiapindividupegawaimemilikikontribusi yang jelasterhadapkinerjaorganisasi Perpres No. 81 Th. 2010

3. IsuStrategis Birokrasi 05 04 01 03 06 02 Inefisiensipenggunaananggaran 09 08 07 10 InovasidalamPenyelenggaraanPelayananPublikbelumdilakukansecaramerata Partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan masih rendah Komitmenpimpinaninstansi di dalampencegahandanpemberantasankorupsi &punglimasihlemah Penerapane-government belumterintegrasi & Merata Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) masih lemah Lemahnya penegakkan hukum & tumpang tindih peraturan Rendahnya Kompetensi ASN, mindset & culture set birokrasi yang kurang baik Organisasi gemuk, fragmented, tumpang tindih Akuntabilitas Kinerja masih rendah

4. Kerangka pelaksanaan Reformasi birokrasi Prinsip Pelaksanaan: Outcomes Oriented , Terukur, Efisien,Efektif, Realistik, Konsisten, Sinergi,Inovatif,Kepatuhan,Dimonitor To: Good Governance From: Bad Governance 8 Area Perbaikan Pemerintah belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi Pemerintah yang efektif dan efisien • Mindset (pola pikir) • Culture set (budaya kerja) Pemerintah belum efektif dan efisien Pelayanan publik yang baik dan berkualitas Pelayanan publik masih buruk • Evaluasi RB • Evaluasi AKIP • Evaluasi ZI WBK/WBBM • (Proses & Hasil) Unit Kerja Percontohan WBK/WBBM Pelopor Penggerak Perubahan (Agent of Changes & Role Model) Kapasitas Assesor

6. Pengungkit 8 Area (60%) • Hasil (40%) • (Kapasitas/Akuntabilitas, Survey Eksternal Kepuasan Pelayanan & Survey IPK) HAKEKAT PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (WBK & WBBM) 1. MerupakanMiniaturImplementasiReformasiBirokrasi di Unit Kerja 2. Membangun dan mengimplementasikan program reformasi birokasi secara baik sehingga mampu menumbuh-kembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, budaya berkinerja, dan budaya birokrasi yang melayani publik secara baik di lingkungan K/L/Pemda 3. Pembangunan Zona Integritas, dilakukandenganmembangunpercontohanpadatingkat unit kerjadilingkunganInstansiPemerintahsebagai unit menuju Wilayah BebasdariKorupsi (WBK) dan Wilayah BirokrasiBersihdanMelayani INDEKS RB • Pengungkit 6 Area (60%) • Hasil (40%) • (Survey Eksternal Kepuasan Pelayanan & Survey IPK, TLHP) • Unit Percontohan • Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik • Mengelola sumber daya yang cukup besar • Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut ZONA INTEGRITAS MEWUJUDKAN UNIT PELAYANAN YANG BERKINERJA TINGGI DAN BERINTEGRITAS

7. Zona Integritas Membangun unit-unit kerja pelayanan percontohan dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik Dengan harapan unit kerja pelayanan percontohan tersebut dapat menularkan kesuksesannya kepada unit lain sehingga mempercepat proses reformasi birokrasi KESUKSESAN PEMBANGUNAN UNIT PELAYANAN PERCONTOHAN AKAN BERDAMPAK LUAS DAN DAPAT DIRASAKAN MANFAATNYA OLEH MASYARAKAT

10. PROSES PEMBANGUNAN

11. PROSES PENILAIAN DAN PENETAPAN Pemenuhan Indikator Hasil WBK Unit Kerja Percontohan Penilaian TPI MEMENUHI SYARAT WBBM Reviu TPN TIDAK MEMENUHI SYARAT Pemenuhan Indikator Pengungkit

12. KOMPONEN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS • WBK • Survey anti Korupsi 90% • Tindaklanjuttemuan 70% • Nilai Total Min 75 • WBBM • Survey anti Korupsi 90% • Tindaklanjuttemuan 70% • Survey kualitasPelayanan 80% • Nilai Total Min 85 PENGUNGKIT MANAJEMEN PERUBAHAN Upaya Unit Kerjadalammerubah mind set danbudayaorganisasimemiliki budaya kerja yang bersih dan melayani TATA LAKSANA Upaya Unit Kerjadalammengaturtatakerjauntukmeningkatkanefisiensikerja MANAJEMEN SDM Upaya Unit Kerjadalammengelola SDM danterusmenerusmeningkatkanprofesionalismedanintegritas SDM AKUNTABILITAS Upaya Unit Kerjadalammeningkatkanefisiensidanefektifitaspenggunaansumberdayadan terwujudnya budaya kinerja PELAYANAN PUBLIK Upaya Unit Kerjadalammeningkatkanpelayananpublikdenganinovasimenjadilebihmudah, lebihmurahdanlebihcepat PENGAWASAN Upaya Unit Kerjadalammemastikanseluruhanggota unit kerjamelaksanakantugassesuaidenganaturandanbebaspenyimpangan. HASIL • PEMERINTAH BERSH DAN BEBAS KKN • Survey persepsi anti Korupsi • TindakLanjutTemuanPemeriksaan/Pengawasan KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Survey PersepsiPelayananPublik

13. KERANGKA LOGIS Pembangunan Unit Kerja ZI Menuju WBK/WBBM PENGUNGKIT (60%) HASIL (40%) PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN PENATAAN TATALAKSANA (5) Nilai persepsi korupsi (survei eksternal) (15) PENATAAN MANAJEMEN SDM (15) Presentase penyelesaian TLHP (5) MANAJEMEN PERUBAHAN (5) PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10) PENGUATAN PENGAWASAN (15) PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA (10) Nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal) (20) PERBAIKAN DAN PEMBELAJARAN

14. 15 5 Penguatan Pengawasan ManajemenPerubahan PENGUNGKIT (60) 10 PenguatanAkuntabilitas PenataanTatalaksana 5 10 PeningkatanKualitasPelayananPublik PenataanSistemManajemen SDM 15

15. TUJUAN Terwujudnyaperubahan secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set)seluruhindividu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. (budayaintegritas, budayakinerja, budayamelayani ) ManajemenPerubahan SASARAN • Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam mewujudkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; • Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; • Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan. INDIKATOR • Tim Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM pada Unit Kerja ; • Perencana Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM pada Unit Kerja ; • Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Unit Kerja ; • Peran serta aktif pimpinan dan pegawai pada Unit Kerja dalam membuat Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja.

16. TUJUAN Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penerapansistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur di Unit Kerja ZI Menuju WBK/WBBM. Penataan Tatalaksana • Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Unit Kerja ZI menuju WBK/WBBM; • Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Unit KerjaZona Integritas menuju WBK/WBBM; • Meningkatnya transparansi publik di Unit Kerja Z I menuju WBK/WBBM. SASARAN INDIKATOR • Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan • E-Office (Sistem pengukuran kinerja, Sistem Kepegawaian, Sistem Pelayanan Publik berbasis sistem informasi) • Keterbukaan informasi publik

17. TUJUAN Meningkatnya kualitas implementasi sistem manajemen SDM dan terwujudnya profesionalisme SDM aparatur pada Unit Kerja ZI Menuju WBK/WBBM Penataan Sistem Manajemen SDM SASARAN • Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur di Unit Kerjamenuju WBK/WBBM; • Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur di Unit Kerja menuju WBK/WBBM; • Meningkatnya disiplin SDM aparatur di Unit Kerja menuju WBK/WBBM; • Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur di Unit Kerja menuju WBK/WBBM; • Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur di Unit Kerja menuju WBK/WBBM. INDIKATOR • Perencanaankebutuhanpegawai • Pengembangan pegawai berbasis kompetensi • Pengukuran Kinerja Pegawai • Kebijakan Pola Mutasi internal • Penegakan Disiplin • Sistem Informasi Kepegawaian

18. TUJUAN Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja unit kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja SASARAN • Meningkatnyabudayakinerja Unit Kerja • Meningkatnyacapaiankinerja Unit Kerja INDIKATOR • KeterlibatanPimpinandalamPerencanaanKinerja, PelaksanaandanMonevCapaianKinerja • Implementasi Manajemen Kinerja Organisasi (SAKIP: PengelolaanPerencanaan, Pengukuran, Pelaporan, Evaluasi Kinerja.

19. TUJUAN Terwujudnyapraktektatakelola unit organisasiyang bersih dan bebas dariKKN PenguatanPengawasan SASARAN • Meningkatnyakepatuhanterhadappengelolaankeuangannegarapada Unit Kerja • Meningkatnyaefektivitaspengelolaankeuangannegarapada Unit Kerjamenuju • Menurunnyatingkatpenyalahgunaanwewenangpada Unit Kerja INDIKATOR • Penerapan SPIP • PengaduanMasyarakat • Whistle-Blowing System • PenangananBenturanKepentingan • PengendalianGratifikasi

20. TUJUAN Meningkanyakualitas daninovasipelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintahsecaraberkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat Peningkatanpelayananpublik SASARAN • Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) padaUnit Kerja ZI menuju WBK/WBBM; • MeningkatnyastandardisasipelayananmenjadiberstandartinternasionalpadaUnit Kerjamenuju WBK/WBBM; dan • Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan padaUnit Kerja ZI menuju WBK/WBBM. INDIKATOR • Implementasi Standar Pelayanan • Implementasi Budaya Pelayanan Prima dalam memberikan layanan • Pelaksanaan Penilaian Kepuasan Pelanggan

21. HASIL (40) SASARAN INDIKATOR

22. SURVEY PERSEPSI PELAYANAN PUBLIK (EKSTERNAL)

23. SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (EKSTERNAL)

24. PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS UNIT PERCONTOHAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2018 : • DinasKependudukan dan CatatanSipil • DinasPerijinan • Kecamatan • dll 23 WBBM • Terdiridari : • Polres • Kejari • Kejati • Lapas • Pengadilan Negeri • RumahSakit • KPP Pratama • KPPN • KPP Bea Cukai • Perwakilan BPK 309 WBK Tahun 2018, difokuskan di unit-unit: • Penegakanhukum: Kepolisian (Polres), Kejaksaan (Kejari), dan Mahkamah Agung • Unit Pelayanan: BPN/ATR (Kantor Pertanahan), Pemda (Kecamatan) • Tahun 2019-2020 difokuskan di unit-unit: • 2019 • Kawasan Pelabuhan Laut dan Udara (12 Lokasi) • Lanjutan Penegak Hukum dan Lembaga Pemasyarakatan • Unit Pelayanan: Lanjutan BPN/ATR (Kantor Pertanahan), Pemda (RSUD, Samsat, PTSP, Dukcapil) • 2020 • Unit Layanan: BNP2TKI, bidang Pendidikan 24

25. 5 Langkah Strategi Membangun ZI 1 3 5 KOMITMEN Komitmenpimpinan dan semuakaryawandenganmelibatkanbawahandalampelaksanaanreformasibirokrasi dan menularkansemangat dan visi yang sama MANAJEMEN MEDIA PROGRAM YANG MENYENTUH MASYARAKAT 2 4 Menetapkanstrategikomunikasiuntukmemastikanbahwasetiapaktivitas dan inovasiperubahan yang telahdilakukandiketahui oleh masyarakat Membuat program yang membuat unit kerjalebihdekatkemasyarakatsehinggamasyarakatmerasakankehadiran unit kerjatersebut KEMUDAHAN PELAYANAN MONITORING DAN EVALUASI MenyediakanFasilitasLebihBaik dan SemangatHospitallittyuntukkepuasanpublik Melakukanpemantauan dan evaluasiberkelanjutanuntukmemastikanbahwa program yang sedangdijalankantetap di jalurnya

26. Upaya Percepatan Pembangunan ZI 7 8 6 1 2 4 3 5 Penguatan Komitmen Pembangunan ZI WBK/WBBM masuk dalam salah satu rencana aksi dalam program strategi nasional pencegahan Korupsi (Stranas PK) Penguatan TPI Meningkatkan kualitas hasil Tim Penilai Internal sehingga memperkecil disparitas hasil penilaian antara TPI dan TPN Penguatan Asistensi dan Monev 1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Asistensi 2. Melakukan Monev Perkembangan Pembangunan Penyempur naan Instrumen penilaian Peningkatan kualitas Survei Mendorong pelaksanaan survei internal kepuasan pelayanan dan survei anti korupsi dilakukan secara berkala Perbaikan berkelanjutan atas metode dan pelaksanaan survei eksternal Pembangunan ZI Kawasan Pembangunan ZI dilakukan secara bersama sama oleh semua unit kerja yang ada di setiap kawasan strategis Pemberian Reward Mendorong Pimpinan Instansi untuk memberikan Reward kepada ZI yang telah berhasil sebagai WBK/WBBM sesuai peraturan yang berlaku Partisipasi Masyarakat Mendorong partisipasi masyarakat untuk memberikan saran perbaikan dan pengawasan terhadap Unit WBK/WBBM melalui pengaduan

27. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) PERPRES 55/2012 PERPRES 54/2018 StrategiNasionalPencegahandan PemberantasanKorupsiJangkaPanjang 2012 – 2025danJangka Menengah 2012 – 2014 StrategiNasionalpencegahankorupsi Tugas Timnas Koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, danevaluasipelaksanaanStranas PK MembuatlaporancapaianpelaksanaanStranas PK MempublikasikanlaporancapaianpelaksanaanAksi PK kepadamasyarakat

32. TERIMA KASIH Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi